Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus meningkatkan percepatan penanganan stunting melalui sejumlah upaya intervensi yang dilakukan secara serentak sehingga target 14,5 persen dapat terpenuhi pada tahun 2024.
Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengatakan percepatan penurunan angka stunting membutuhkan keterpaduan dan intervensi lintas sektor secara spesifik.
“Ini butuh koordinasi dan kolaborasi. Penanganan stunting butuh kerja sama strategis antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten/kota dan pihak lainnya, agar target 14,5 persen tahun ini dapat terwujud," ujar Hassanudin, di Medan, Selasa.
Menurutnya, ada empat poin penting yang perlu ditindaklanjuti bersama dalam penurunan angka prevalensi stunting di wilayah ini.
Yang pertama, kata dia, mengaktifkan 15.344 pos layanan terpadu (posyandu) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di wilayah ini. Kedua melakukan penimbangan 100 persen balita dibawa dua tahun.
Baca juga: Mendes PDTT: Digitalisasi bantu atasi stunting hingga mitigasi bencana
"Setelah itu, bahu-membahu untuk memaksimalkan layanan Posyandu serta memberikan jaminan makanan sampai kepada balita di bawah dua tahun serta ibu hamil,"kata dia.
Untuk itu, dia berharap intervensi yang dilakukan harus tetap sasaran agar secara nyata berdampak terhadap penurunan angka prevalensi stunting. Intervensi spesifik seperti suplemen, ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI juga harus gencar dilakukan .
“Kita juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat soal gizi seimbang, perilaku hidup bersih, pentingnya sanitasi yang layak dan ini harus dilakukan secara terus menerus dan masif," sebut dia.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka prevalensi stunting di Sumatera Utara berhasil turun menjadi 18,9 persen atau berkurang sekitar 2,2 persen, dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 21,1 persen.
Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam menurunkan angka stunting di wilayah ini agar target nasional dapat terpenuhi.
"Kita harus bersinergi, bersama-sama agar apa yang kita targetkan tercapai, termasuk partisipasi masyarakat," ujar dia.
Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) RI Tavip Agus Rayanto menyampaikan perlukan menurunkan angka stunting baru, bukan hanya sekedar memperbaiki gizi bayi yang sudah divonis stunting.
Selain itu, menurutnya juga yang harus menjadi perhatian bersama adalah memonitor calon pengantin atau pengantin baru agar jangan melahirkan bayi stunting.
“Kalau kita fokus membenahi anak stunting kemungkinan normalnya hanya 20 persen, jadi kita lebih baik fokus pada mencegah lahirnya stunting baru, sembari berupaya mengoreksi bayi stunting. Ini diawali dari memonitor calon pengantin dan pengantin baru agar tidak melahirkan anak stunting," ujar dia.
Tavip juga berpesan agar semua pemangku kebijakan terkait di wilayah ini untuk mengambil peran dalam penurunan angka stunting.
“Lihat apa yang menjadi tugas provinsi, kabupaten/kota, pusat dan pihak lainnya agar intervensi yang kita lakukan berjalan maksimal," kata dia.*
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengatakan percepatan penurunan angka stunting membutuhkan keterpaduan dan intervensi lintas sektor secara spesifik.
“Ini butuh koordinasi dan kolaborasi. Penanganan stunting butuh kerja sama strategis antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten/kota dan pihak lainnya, agar target 14,5 persen tahun ini dapat terwujud," ujar Hassanudin, di Medan, Selasa.
Menurutnya, ada empat poin penting yang perlu ditindaklanjuti bersama dalam penurunan angka prevalensi stunting di wilayah ini.
Yang pertama, kata dia, mengaktifkan 15.344 pos layanan terpadu (posyandu) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di wilayah ini. Kedua melakukan penimbangan 100 persen balita dibawa dua tahun.
Baca juga: Mendes PDTT: Digitalisasi bantu atasi stunting hingga mitigasi bencana
"Setelah itu, bahu-membahu untuk memaksimalkan layanan Posyandu serta memberikan jaminan makanan sampai kepada balita di bawah dua tahun serta ibu hamil,"kata dia.
Untuk itu, dia berharap intervensi yang dilakukan harus tetap sasaran agar secara nyata berdampak terhadap penurunan angka prevalensi stunting. Intervensi spesifik seperti suplemen, ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI juga harus gencar dilakukan .
“Kita juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat soal gizi seimbang, perilaku hidup bersih, pentingnya sanitasi yang layak dan ini harus dilakukan secara terus menerus dan masif," sebut dia.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka prevalensi stunting di Sumatera Utara berhasil turun menjadi 18,9 persen atau berkurang sekitar 2,2 persen, dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 21,1 persen.
Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam menurunkan angka stunting di wilayah ini agar target nasional dapat terpenuhi.
"Kita harus bersinergi, bersama-sama agar apa yang kita targetkan tercapai, termasuk partisipasi masyarakat," ujar dia.
Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) RI Tavip Agus Rayanto menyampaikan perlukan menurunkan angka stunting baru, bukan hanya sekedar memperbaiki gizi bayi yang sudah divonis stunting.
Selain itu, menurutnya juga yang harus menjadi perhatian bersama adalah memonitor calon pengantin atau pengantin baru agar jangan melahirkan bayi stunting.
“Kalau kita fokus membenahi anak stunting kemungkinan normalnya hanya 20 persen, jadi kita lebih baik fokus pada mencegah lahirnya stunting baru, sembari berupaya mengoreksi bayi stunting. Ini diawali dari memonitor calon pengantin dan pengantin baru agar tidak melahirkan anak stunting," ujar dia.
Tavip juga berpesan agar semua pemangku kebijakan terkait di wilayah ini untuk mengambil peran dalam penurunan angka stunting.
“Lihat apa yang menjadi tugas provinsi, kabupaten/kota, pusat dan pihak lainnya agar intervensi yang kita lakukan berjalan maksimal," kata dia.*
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024