Komisi VIII DPR RI berharap agar pihak Kementerian Agama RI merekrut Ketua Kelompok Terbang (Kloter) Haji 2024 orang yang sudah melaksanakan Ibadah Haji.
"Tidak cukup modal kepemimpinan saja, tetapi petugas kloter butuh juga pengalaman," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasapong ketika dihubungi ANTARA, dari Sipirok, Selasa.
Tugas Ketua Kloter, lanjut Marwan, sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Tidak jarang pula keberadaan ketua kloter menjadi pembicaraan akibat diduga kurang tidak berpengalaman.
"Oleh sebab itu, untuk seleksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk 1445 Hijriyah/Tahun 2024 kita harap di seleksi betul, meski sudah ada syarat umum/khusus yang dipenuhi," tegasnya.
Komisi VIII DPR, kata Marwan, tidak tidak menginginkan lagi terjadinya peristiwa terlantar jemaah haji Indonesia Tahun 2023 di Muzdalifah usai melaksanakan wukuf di Arafah.
"Saya memahami tugas dari pemerintah dan petugas haji yang sekuat tenaga dan pikiran untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun perlu adanya evaluasi agar bertambah lebih baik lagi," tandas-nya.
Di sisi lain, di singgung juga soal janji Kementerian Agama RI yang akan memberikan tambahan jatah lima liter Air Zamzam kepada seluruh Jamaah Haji Tahun 2023 yang tidak terealisasi.
"Saya pikir itu sudah tidak memungkinkan. Musim haji 2024 sudah dekat. Padahal Komisi VIII DPR sudah menyetujui anggarannya. Soal anggaran itu biarlah tugas BPK nantinya," tutup politisi Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Sumut 2 ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Tidak cukup modal kepemimpinan saja, tetapi petugas kloter butuh juga pengalaman," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasapong ketika dihubungi ANTARA, dari Sipirok, Selasa.
Tugas Ketua Kloter, lanjut Marwan, sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Tidak jarang pula keberadaan ketua kloter menjadi pembicaraan akibat diduga kurang tidak berpengalaman.
"Oleh sebab itu, untuk seleksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk 1445 Hijriyah/Tahun 2024 kita harap di seleksi betul, meski sudah ada syarat umum/khusus yang dipenuhi," tegasnya.
Komisi VIII DPR, kata Marwan, tidak tidak menginginkan lagi terjadinya peristiwa terlantar jemaah haji Indonesia Tahun 2023 di Muzdalifah usai melaksanakan wukuf di Arafah.
"Saya memahami tugas dari pemerintah dan petugas haji yang sekuat tenaga dan pikiran untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun perlu adanya evaluasi agar bertambah lebih baik lagi," tandas-nya.
Di sisi lain, di singgung juga soal janji Kementerian Agama RI yang akan memberikan tambahan jatah lima liter Air Zamzam kepada seluruh Jamaah Haji Tahun 2023 yang tidak terealisasi.
"Saya pikir itu sudah tidak memungkinkan. Musim haji 2024 sudah dekat. Padahal Komisi VIII DPR sudah menyetujui anggarannya. Soal anggaran itu biarlah tugas BPK nantinya," tutup politisi Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Sumut 2 ini.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023