Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di ruang kerja Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Madina, Jumat (24/11).
Penandatanganan NPHD antara Pemkab Madina ini dilakukan Bupati, HM Ja'far Sukhairi Nasution dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri dan TNI.
Bupati Mandailing Natal, HM Ja'far Sukhairi Nasution mengatakan, sesuai NPHD yang diputuskan bahwa Pemkab Madina menggelontorkan biaya Pilkada sebesar Rp. 81,52 miliar.
Adapun rincian anggaran dana Pilkada tersebut sebesar Rp. 55,52 milliar untuk KPU, untuk Bawaslu, Rp. 17 miliar, TNI Rp 3 miliar, dan Polri sebesar Rp. 6 miliar.
Ia mengatakan, penandatanganan NPHD menjadi salah satu bentuk komitmen dan keseriusan Pemkab Madina dalam mendukung Pemilu 2024 agar berjalan dengan aman dan lancar.
Sukhairi berharap anggaran tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk tahun politik 2024, Sukhairi berharap, tercipta demokrasi yang aman dan damai. Penyelenggara butuh anggaran yang cukup, baik dari keamanan dan kesiapan KPU dan pengawasan.
Dan kepada masyarakat juga diharapkan agar Pemilu 2024 baik itu Pilkada, Pileg, dan Pilpres nantinya dapat berjalan lancar dengan demokrasi politik yang sehat.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin serta tidak mudah terprovokasi.
“Tentu semua butuh anggaran yang cukup. Alhamdulillah hari ini penandatanganan, mudah-mudahan bisa digunakan sebagaimana mestinya,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Madina, Muhammad Ikhsan mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Madina atas dukungannya dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 terutama dalam dukungan anggaran sebesar Rp 55,5 miliar.
“Penandatanganan ini sebagai salah satu langkah awal dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2024,” kata Ikhsan.
Anggaran Rp 55,5 miliar ini, kata Ikhsan, hanya anggaran pelaksanaan Pilkada bupati/wabup yang beriringan dengan pemilihan gubernur/wagub.
“Namun ada sebagian anggaran yang ditampung oleh provinsi khusus untuk honor KPPS,” lanjut Ikhsan.
Dengan dana ini, ikhsan berharap anggaran cukup untuk melaksanakan pesta demokrasi. sebagai penyelenggara, KPU akan berusa maksimal untuk melakukan tahapan dengan baik.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Penandatanganan NPHD antara Pemkab Madina ini dilakukan Bupati, HM Ja'far Sukhairi Nasution dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri dan TNI.
Bupati Mandailing Natal, HM Ja'far Sukhairi Nasution mengatakan, sesuai NPHD yang diputuskan bahwa Pemkab Madina menggelontorkan biaya Pilkada sebesar Rp. 81,52 miliar.
Adapun rincian anggaran dana Pilkada tersebut sebesar Rp. 55,52 milliar untuk KPU, untuk Bawaslu, Rp. 17 miliar, TNI Rp 3 miliar, dan Polri sebesar Rp. 6 miliar.
Ia mengatakan, penandatanganan NPHD menjadi salah satu bentuk komitmen dan keseriusan Pemkab Madina dalam mendukung Pemilu 2024 agar berjalan dengan aman dan lancar.
Sukhairi berharap anggaran tersebut bisa digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk tahun politik 2024, Sukhairi berharap, tercipta demokrasi yang aman dan damai. Penyelenggara butuh anggaran yang cukup, baik dari keamanan dan kesiapan KPU dan pengawasan.
Dan kepada masyarakat juga diharapkan agar Pemilu 2024 baik itu Pilkada, Pileg, dan Pilpres nantinya dapat berjalan lancar dengan demokrasi politik yang sehat.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin serta tidak mudah terprovokasi.
“Tentu semua butuh anggaran yang cukup. Alhamdulillah hari ini penandatanganan, mudah-mudahan bisa digunakan sebagaimana mestinya,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Madina, Muhammad Ikhsan mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Madina atas dukungannya dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 terutama dalam dukungan anggaran sebesar Rp 55,5 miliar.
“Penandatanganan ini sebagai salah satu langkah awal dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2024,” kata Ikhsan.
Anggaran Rp 55,5 miliar ini, kata Ikhsan, hanya anggaran pelaksanaan Pilkada bupati/wabup yang beriringan dengan pemilihan gubernur/wagub.
“Namun ada sebagian anggaran yang ditampung oleh provinsi khusus untuk honor KPPS,” lanjut Ikhsan.
Dengan dana ini, ikhsan berharap anggaran cukup untuk melaksanakan pesta demokrasi. sebagai penyelenggara, KPU akan berusa maksimal untuk melakukan tahapan dengan baik.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023