Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu menggandeng Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) upaya untuk menormalisasi daerah aliran sungai (DAS) di Wilayah Kecamatan Angkola Selatan di kabupaten itu.
"Sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya, bersama pihak Kemenko PMK, Kementerian PUPR, BNPB, Kementerian LHK, PT ANJ Agri Siais kita sudah turun menyusuri aliran sungai tersebut," kata Dolly dihubungi ANTARA di Sipirok, Kamis.
Urgen untuk di normalisasi mengingat pendangkalan pada aliran Sungai Sibara-bara, Sungai Aek Lobu, dan Sungai Paraupan yang muaranya ke Sungai Batang Gadis di Desa Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, sehingga daerah itu kerap mengalami banjir apalagi musim penghujan.
Dari Jakarta, Nelwan Harahap Asisten Deputi Kedaruratan dan Managemen Pasca Bencana Kemenko PMK RI, mengatakan sebagai tindak lanjut pembicaraan dengan Bupati Tapsel sekaligus monitoring lapangan pihaknya sudah melakukan Rapat Koordinasi lanjutan normalisasi Sungai di Tapsel.
"Selain melalukan diskusi dengan berbagai pihak temuan kita di lapangan (2/11/2023) Sungai Sibara-bara, Aek Lobu, dan Paraupan perlu percepatan normalisasi. Potensi terjadinya banjir cukup tinggi dan berdampak terhadap kesehatan serta perekonomian warga. Seperti yang terjadi saat ini," ungkapnya.
Dalam diskusi, lanjutnya, diketahui bahwa Pemkab Tapsel pada 03 November 2023 lalu sudah menyurati Kementerian PUPR melalui Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara perihal persetujuan normalisasi sungai, juga menyiapkan DED (Detail Engineering Desain) dan tanggul penahan banjir.
"Demikian halnya PT ANJ juga sudah menyiapkan DED normalisasi Sungai Sibara-bara, Aek Lobu, san Parupan. Untuk penanganan jangka pendek Pak Bupati Tapsel telah mengajukan pemasangan tanggul penahan banjir kepada BNPB agar banjir tidak meluas," sebut Nelwan.
Rencana pemasangan bronjong mengantisipasi terjadinya longsor khusus di Lingkungan V Janji Matogu, Lingkungan X Labalasiak Desa Pardomuan, Angkola Selatan juga tidak luput pembahasan dalam diskusi tersebut.
"Dampak banjir dapat mengakibatkan bencana susulan (second disaster) berupa timbulnya penyakit pasca banjir seperti penyakit kulit, diare, dan demam berdarah. Terganggunya penghidupan masyarakat,m (aktivitas ekonomi terhambat), proses belajar mengajar (pendidikan) terganggu," sebutnya.
Terjadinya sedimentasi pada dasar aliran sungai diakibatkan kerusakan vegetasi dan galian pada dataran tinggi dan hulu sungai serta faktor alam lainnya. Sehingga perlu proses normalisasi.
Sebelumnya banjir yang dipicu meluapnya Sungai Sibara-bara, Aek Lobu, dan Paraupan di Angkola Selatan pada Sabtu (4/11) telah berdampak terhadap ratusan kepala keluarga, serta sejumlah areal perkebunan di daerah itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya, bersama pihak Kemenko PMK, Kementerian PUPR, BNPB, Kementerian LHK, PT ANJ Agri Siais kita sudah turun menyusuri aliran sungai tersebut," kata Dolly dihubungi ANTARA di Sipirok, Kamis.
Urgen untuk di normalisasi mengingat pendangkalan pada aliran Sungai Sibara-bara, Sungai Aek Lobu, dan Sungai Paraupan yang muaranya ke Sungai Batang Gadis di Desa Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, sehingga daerah itu kerap mengalami banjir apalagi musim penghujan.
Dari Jakarta, Nelwan Harahap Asisten Deputi Kedaruratan dan Managemen Pasca Bencana Kemenko PMK RI, mengatakan sebagai tindak lanjut pembicaraan dengan Bupati Tapsel sekaligus monitoring lapangan pihaknya sudah melakukan Rapat Koordinasi lanjutan normalisasi Sungai di Tapsel.
"Selain melalukan diskusi dengan berbagai pihak temuan kita di lapangan (2/11/2023) Sungai Sibara-bara, Aek Lobu, dan Paraupan perlu percepatan normalisasi. Potensi terjadinya banjir cukup tinggi dan berdampak terhadap kesehatan serta perekonomian warga. Seperti yang terjadi saat ini," ungkapnya.
Dalam diskusi, lanjutnya, diketahui bahwa Pemkab Tapsel pada 03 November 2023 lalu sudah menyurati Kementerian PUPR melalui Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara perihal persetujuan normalisasi sungai, juga menyiapkan DED (Detail Engineering Desain) dan tanggul penahan banjir.
"Demikian halnya PT ANJ juga sudah menyiapkan DED normalisasi Sungai Sibara-bara, Aek Lobu, san Parupan. Untuk penanganan jangka pendek Pak Bupati Tapsel telah mengajukan pemasangan tanggul penahan banjir kepada BNPB agar banjir tidak meluas," sebut Nelwan.
Rencana pemasangan bronjong mengantisipasi terjadinya longsor khusus di Lingkungan V Janji Matogu, Lingkungan X Labalasiak Desa Pardomuan, Angkola Selatan juga tidak luput pembahasan dalam diskusi tersebut.
"Dampak banjir dapat mengakibatkan bencana susulan (second disaster) berupa timbulnya penyakit pasca banjir seperti penyakit kulit, diare, dan demam berdarah. Terganggunya penghidupan masyarakat,m (aktivitas ekonomi terhambat), proses belajar mengajar (pendidikan) terganggu," sebutnya.
Terjadinya sedimentasi pada dasar aliran sungai diakibatkan kerusakan vegetasi dan galian pada dataran tinggi dan hulu sungai serta faktor alam lainnya. Sehingga perlu proses normalisasi.
Sebelumnya banjir yang dipicu meluapnya Sungai Sibara-bara, Aek Lobu, dan Paraupan di Angkola Selatan pada Sabtu (4/11) telah berdampak terhadap ratusan kepala keluarga, serta sejumlah areal perkebunan di daerah itu.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023