Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan bahwa Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat. Termasuk dalam perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
Hal itu disampaikannya saat memimpin apel gabungan ASN Pemkot yang diikuti oleh para pimpinan OPD, Kepala Badan, Kepala Bagian, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemko Binjai, Senin (6/11),
Amir Hamzah juga menekankan kepada Dinas Sosial untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Sosial dalam program penyaluran bantuan.
Seperti penyaluran bantuan bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Kota yang terdampak 1.066 Kepala Keluarga atau 4.017 jiwa.
Termasuk penyaluran bantuan yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan program cadangan beras reguler sebanyak 6.427 kilogram dan berupa bantuan logistik dari Kementerian Sosial.
Selain itu menyalurkan bantuan kepada penyandang disabilitas yang ada di Kota Binjai yang terdata di Dinas Sosial sebanyak 171 orang melalui kerjasama dengan Kementerian Sosial.
Jika melihat kondisi sosialnya, Kota Binjai sudah dapat dikatakan sejahtera. Saya menilai kesejahteraan masyarakat dapat dilihat diantaranya melalui dua aspek, yakni Kondisi Umum Kesehatan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana atau bisa disebut dengan Kualitas Hidup dan Infrastrukur.
Tentunya bila dilihat secara singkat kondisi umum kesehatan di Kota Binjai juga baik, sedangakan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana infrastrukturnya juga semakin meningkat, dengan demikian kedua aspek kesejahteraan sudah dapat terpenuhi," ujarnya.
Mengingat begitu pentingnya agenda penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah telah menetapkan kerangka kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) pada tahun 2024.
"Ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS). Oleh karena itu, kita sebagai pemerintah daerah harus turut serta dalam mendukung program yang baik tersebut", ucapnya.
Pemerintah Kota Binjai juga terus melaksanakan kegiatan penanganan sosial masyarakat seperti penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Gelandangan dan Pengemis (GePeng).
Diharapkan penanganan masalah sosial seperti ini agar lebih ditingkatkan lagi koordinasinya, termasuk dalam penanganan ini sesuai dengan standar operasional prosedur, dan Dinas Sosial tidak bisa bekerja sendiri apabila tidak didukung beberapa OPD terkait seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, RSUD. Djoelham dan Dinas Catatan Sipil.
"Terakhir, saya tekankan kepada Dinas Sosial agar bersikap humanis, adaptif, responsif dalam melayani masyarakat dengan senyum, ramah, mudah dan transparan," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Hal itu disampaikannya saat memimpin apel gabungan ASN Pemkot yang diikuti oleh para pimpinan OPD, Kepala Badan, Kepala Bagian, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemko Binjai, Senin (6/11),
Amir Hamzah juga menekankan kepada Dinas Sosial untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Sosial dalam program penyaluran bantuan.
Seperti penyaluran bantuan bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Kota yang terdampak 1.066 Kepala Keluarga atau 4.017 jiwa.
Termasuk penyaluran bantuan yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan program cadangan beras reguler sebanyak 6.427 kilogram dan berupa bantuan logistik dari Kementerian Sosial.
Selain itu menyalurkan bantuan kepada penyandang disabilitas yang ada di Kota Binjai yang terdata di Dinas Sosial sebanyak 171 orang melalui kerjasama dengan Kementerian Sosial.
Jika melihat kondisi sosialnya, Kota Binjai sudah dapat dikatakan sejahtera. Saya menilai kesejahteraan masyarakat dapat dilihat diantaranya melalui dua aspek, yakni Kondisi Umum Kesehatan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana atau bisa disebut dengan Kualitas Hidup dan Infrastrukur.
Tentunya bila dilihat secara singkat kondisi umum kesehatan di Kota Binjai juga baik, sedangakan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana infrastrukturnya juga semakin meningkat, dengan demikian kedua aspek kesejahteraan sudah dapat terpenuhi," ujarnya.
Mengingat begitu pentingnya agenda penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah telah menetapkan kerangka kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) pada tahun 2024.
"Ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS). Oleh karena itu, kita sebagai pemerintah daerah harus turut serta dalam mendukung program yang baik tersebut", ucapnya.
Pemerintah Kota Binjai juga terus melaksanakan kegiatan penanganan sosial masyarakat seperti penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Gelandangan dan Pengemis (GePeng).
Diharapkan penanganan masalah sosial seperti ini agar lebih ditingkatkan lagi koordinasinya, termasuk dalam penanganan ini sesuai dengan standar operasional prosedur, dan Dinas Sosial tidak bisa bekerja sendiri apabila tidak didukung beberapa OPD terkait seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, RSUD. Djoelham dan Dinas Catatan Sipil.
"Terakhir, saya tekankan kepada Dinas Sosial agar bersikap humanis, adaptif, responsif dalam melayani masyarakat dengan senyum, ramah, mudah dan transparan," ungkapnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023