Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin berharap evaluasi kinerja dan akuntabilitas yang dilakukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut dapat memberikan dampak positif dalam pelaksanaan tugas dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
"Ini merupakan tantangan kita dalam melaksanakan tugas, yang perlu kita evaluasi dan harus berubah lebih baik lagi. Kita harus selalu adaptif dan keseluruhan hasil kinerja kita, muaranya adalah keadilan sosial untuk masyarakat," ujar Hassanudin pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Reformasi dan Birokrasi Tematik Kemiskinan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumut di Medan, Senin.
Menurut Hassanudin, dalam evaluasi ini hal yang perlu diubah adalah cara berpikir dan bertindak dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, sesuai dengan pilihan profesi pekerjaan untuk mengabdi pada pelayanan masyarakat.
"Saya yakin dengan kualitas OPD di Sumut evaluasi kinerja ini dapat diraih dengan baik dan tepat. Saya juga meminta dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan mengejar target dan capaian tersebut," katanya.
Hassanudin juga mengingatkan OPD bahwa keberhasilan masa lalu belum tentu menjadi keberhasilan di masa datang. Tidak ada yang mudah dan ideal yang semua itu dapat diperoleh dengan kinerja yang mengedepankan moral dan integritas yang tinggi.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo dalam arahannya meminta Pemprov Sumut untuk fokus dalam tiga hal pada evaluasi birokrasi reformasi ini, yakni pada perencanaan dan penganggaran, penguat pengawasan dan integrasi program antarsektoral.
"Apa yang harus diubah yakni melakukan skala prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Dimana yang terjadi dalam penggarapan tidak terjadi kolaborasi antara provinsi dan kabupaten. Ini akibat ego sektoral yang terlalu tinggi dan ini yang harus diubah," ujar Eko.
Ia juga menyampaikan hal yang harus dilakukan adalah penguat pengawasan untuk mendeteksi dini terjadinya korupsi, serta melakukan perubahan budaya oleh lintas sektoral agar program terintegrasi itu dapat terlaksana.
"Kita sudah banyak melaksanakan perubahan namun tidak berubah. Maka monitoring ini kita lakukan untuk menyempurnakan apa yang masih belum sempurna. Kultur birokrasi Indonesia ini masih kolonial dan ini sangat berat dimana mindset yang sulit berubah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Ini merupakan tantangan kita dalam melaksanakan tugas, yang perlu kita evaluasi dan harus berubah lebih baik lagi. Kita harus selalu adaptif dan keseluruhan hasil kinerja kita, muaranya adalah keadilan sosial untuk masyarakat," ujar Hassanudin pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Reformasi dan Birokrasi Tematik Kemiskinan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumut di Medan, Senin.
Menurut Hassanudin, dalam evaluasi ini hal yang perlu diubah adalah cara berpikir dan bertindak dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, sesuai dengan pilihan profesi pekerjaan untuk mengabdi pada pelayanan masyarakat.
"Saya yakin dengan kualitas OPD di Sumut evaluasi kinerja ini dapat diraih dengan baik dan tepat. Saya juga meminta dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan mengejar target dan capaian tersebut," katanya.
Hassanudin juga mengingatkan OPD bahwa keberhasilan masa lalu belum tentu menjadi keberhasilan di masa datang. Tidak ada yang mudah dan ideal yang semua itu dapat diperoleh dengan kinerja yang mengedepankan moral dan integritas yang tinggi.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo dalam arahannya meminta Pemprov Sumut untuk fokus dalam tiga hal pada evaluasi birokrasi reformasi ini, yakni pada perencanaan dan penganggaran, penguat pengawasan dan integrasi program antarsektoral.
"Apa yang harus diubah yakni melakukan skala prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Dimana yang terjadi dalam penggarapan tidak terjadi kolaborasi antara provinsi dan kabupaten. Ini akibat ego sektoral yang terlalu tinggi dan ini yang harus diubah," ujar Eko.
Ia juga menyampaikan hal yang harus dilakukan adalah penguat pengawasan untuk mendeteksi dini terjadinya korupsi, serta melakukan perubahan budaya oleh lintas sektoral agar program terintegrasi itu dapat terlaksana.
"Kita sudah banyak melaksanakan perubahan namun tidak berubah. Maka monitoring ini kita lakukan untuk menyempurnakan apa yang masih belum sempurna. Kultur birokrasi Indonesia ini masih kolonial dan ini sangat berat dimana mindset yang sulit berubah," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023