Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin meminta jajaran pegawai pemerintah setempat memperkuat perencanaan dan mempercepat realisasi anggaran daerah.
"Apalagi di era teknologi informasi saat ini, semua dituntut serba cepat dan sesuai regulasi. Jika dahulu semakin pahit semakin bagus, sekarang yang manis juga bisa bagus. Dan kalimat biar lambat asal selamat, tidak lagi relevan sekarang ini. Tetapi kita harus cepat dan selamat,” ujar Hassanudin pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) atau kelompok diskusi terarah, Jumat.
Hassanudin menjelaskan, proses perencanaan dan pelaksanaan realisasi APBD memerlukan akuntabilitas, efisiensi, serta sesuai dengan sasaran atau program strategis daerah.
Karena, menurutnya, regulasi yang memberikan ruang dan peluang untuk seorang kepala daerah seperti gubernur melakukan penguatan serta mempertajam kepentingan masyarakat, harus diikuti dan jalankan secara maksimal.
"Kuncinya adalah perencanaan kita, jangan sampai gagal. Dan sebagai motivasi, semoga penghargaan ‘APBD Award’, kita bisa meraihnya. Sekarang sudah masuk 10 besar. Maka kita harus memaksimalkan kerja, dan itu tergantung dari para pimpinan OPD," kata Hassanudin.
Pada kesempatan itu, Hassanudin juga mengapresiasi dan berterima kasih atas penjelasan dan bimbingan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri terkait penganggaran pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah, yang memberikan motivasi dan ruang bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk realisasi APBD.
“Terima kasih penjelasan dari Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah, yang telah memberikan pencerahan dan semangat, sehingga kami tidak ragu dalam menjalankan apa yang sudah direncanakan dalam bingkai regulasi," katanya.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Agus Fatoni, menyebutkan pentingnya realisasi APBD yang sesuai dengan perencanaan. Sebagaimana prinsipnya, bahwa kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program dengan memastikan kematangan dalam menerjemahkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja suatu program dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
Sedangkan untuk persoalan lambatnya realisasi belanja APBD di daerah, Agus Fatoni melanjutkan, ada beberapa hal yang sekaligus dapat dijadikan catatan untuk evaluasi, sehingga di masa mendatang, hal serupa tak lagi terjadi. Seperti menetapkan target setiap triwulan, dimana pertama 20 persen, kemudian 50 persen, 80 persen dan triwulan keempat bisa mendekati 100 persen, agar tidak menumpuk di akhir tahun.
“Realisasi ini, baik dari segi pendapatan maupun belanja perlu dimaksimalkan. Tetapi yang paling banyak itu adalah lelang terlambat dan berulang setiap tahun. Sehingga kita harus memetik pelajaran dari kondisi ini. Makanya solusi untuk ini adalah lelang dini, setelah KUA-PPAS disepakati, dan akhir tahun sudah ada pemenangnya, sehingga awal tahun sudah mulai kerja,” ujar Fatoni.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Apalagi di era teknologi informasi saat ini, semua dituntut serba cepat dan sesuai regulasi. Jika dahulu semakin pahit semakin bagus, sekarang yang manis juga bisa bagus. Dan kalimat biar lambat asal selamat, tidak lagi relevan sekarang ini. Tetapi kita harus cepat dan selamat,” ujar Hassanudin pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) atau kelompok diskusi terarah, Jumat.
Hassanudin menjelaskan, proses perencanaan dan pelaksanaan realisasi APBD memerlukan akuntabilitas, efisiensi, serta sesuai dengan sasaran atau program strategis daerah.
Karena, menurutnya, regulasi yang memberikan ruang dan peluang untuk seorang kepala daerah seperti gubernur melakukan penguatan serta mempertajam kepentingan masyarakat, harus diikuti dan jalankan secara maksimal.
"Kuncinya adalah perencanaan kita, jangan sampai gagal. Dan sebagai motivasi, semoga penghargaan ‘APBD Award’, kita bisa meraihnya. Sekarang sudah masuk 10 besar. Maka kita harus memaksimalkan kerja, dan itu tergantung dari para pimpinan OPD," kata Hassanudin.
Pada kesempatan itu, Hassanudin juga mengapresiasi dan berterima kasih atas penjelasan dan bimbingan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri terkait penganggaran pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah, yang memberikan motivasi dan ruang bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk realisasi APBD.
“Terima kasih penjelasan dari Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah, yang telah memberikan pencerahan dan semangat, sehingga kami tidak ragu dalam menjalankan apa yang sudah direncanakan dalam bingkai regulasi," katanya.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Agus Fatoni, menyebutkan pentingnya realisasi APBD yang sesuai dengan perencanaan. Sebagaimana prinsipnya, bahwa kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program dengan memastikan kematangan dalam menerjemahkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja suatu program dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
Sedangkan untuk persoalan lambatnya realisasi belanja APBD di daerah, Agus Fatoni melanjutkan, ada beberapa hal yang sekaligus dapat dijadikan catatan untuk evaluasi, sehingga di masa mendatang, hal serupa tak lagi terjadi. Seperti menetapkan target setiap triwulan, dimana pertama 20 persen, kemudian 50 persen, 80 persen dan triwulan keempat bisa mendekati 100 persen, agar tidak menumpuk di akhir tahun.
“Realisasi ini, baik dari segi pendapatan maupun belanja perlu dimaksimalkan. Tetapi yang paling banyak itu adalah lelang terlambat dan berulang setiap tahun. Sehingga kita harus memetik pelajaran dari kondisi ini. Makanya solusi untuk ini adalah lelang dini, setelah KUA-PPAS disepakati, dan akhir tahun sudah ada pemenangnya, sehingga awal tahun sudah mulai kerja,” ujar Fatoni.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023