Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatra Utara mengungkapkan bahwa indeks kerawanan pemilu (IKP) di Kota Medan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) berada di posisi tertinggi jika dibandingkan daerah Sumut lainnya.
"Adapun Kota Medan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara berada di tingkat teratas dengan nilai 91,53 dan 86,02 dalam dimensi penyelenggara pemilu," ujar Ketua Bawaslu Sumut, Aswin Diapari, di Medan, Rabu.
Aswin Diapari mengatakan, IKP tersebut dibagi ke dalam empat dimensi, yakni dimensi sosial politik, dimensi penyelenggara pemilu, dimensi partisipasi dan dimensi kontestasi.
"Indeks kerawanan pemilu itu sudah kita petakan ya. Di sekitar daerah Nias, Nias Selatan masuk kategori titik rawan, kemudian Tapanuli Tengah, Sibolga. Itu kerawanan dari segi sosial politik, bisa memicu gesekan-gesekan yang cukup tinggi," kata Aswin.
Aswin menjelaskan, berdasarkan data Bawaslu Sumut, IKP dalam dimensi sosial politik terdapat dua daerah dengan kategori tinggi yakni Kabupaten Nias Selatan dengan skor 85,19, disusul Kabupaten Labura dengan skor 69,78.
"Kemudian dalam dimensi penyelenggara pemilu, ada tiga daerah dengan kategori tinggi yakni Kabuten Labura dengan skor 91,53, disusul Kota Medan dengan skor 86,02, serta Kabupaten Langkat dengan skor 76,92," sebutnya
Selanjutnya, kata dia, dalam dimensi kontestasi, daerah dengan kategori tinggi yakni Kabupaten Labura dengan skor 90,66, dan Kabupaten Simalungun dengan skor 54,50,"
"Terakhir dalam dimensi partisipasi, dua daerah yang masuk kategori tinggi yakni Sibolga dengan skor 39,23 dan Tapanuli Utara dengan skor 39,23," jelasnya.
Aswin mengatakan, dimensi tersebut juga dibagi lagi dalam beberapa tingkatan yakni kategori tinggi, sedang dan rendah.
"Kemudian menyangkut money politik itu lain lagi daerahnya. Jadi itu memiliki tingkatan-tingkatan masing-masing yang mencerminkan seberapa besar resiko terjadinya pelanggaran pemilu di daerah tersebut," katanya.
Aswi menuturkan, dari sisi pengawasan Bawaslu Sumut berupaya melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Hal ini, kata dia, lantaran masih terbatasnya jumlah tenaga pengawas yang tersebar di daerah-daerah.
"Karena kalau hanya mengandalkan komisioner Bawaslu dan staf -staf pengawas mungkin tidak akan mampu mengawasinya," ucapnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat membantu mensukseskan pelaksanaan pemilu dan meminimalisir terjadinya pelanggaran.
"Kami mengharapkan seluruh stakeholder bisa bersinergi menyukseskan pemilu dan semua hal yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu dapat dihindari," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Adapun Kota Medan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara berada di tingkat teratas dengan nilai 91,53 dan 86,02 dalam dimensi penyelenggara pemilu," ujar Ketua Bawaslu Sumut, Aswin Diapari, di Medan, Rabu.
Aswin Diapari mengatakan, IKP tersebut dibagi ke dalam empat dimensi, yakni dimensi sosial politik, dimensi penyelenggara pemilu, dimensi partisipasi dan dimensi kontestasi.
"Indeks kerawanan pemilu itu sudah kita petakan ya. Di sekitar daerah Nias, Nias Selatan masuk kategori titik rawan, kemudian Tapanuli Tengah, Sibolga. Itu kerawanan dari segi sosial politik, bisa memicu gesekan-gesekan yang cukup tinggi," kata Aswin.
Aswin menjelaskan, berdasarkan data Bawaslu Sumut, IKP dalam dimensi sosial politik terdapat dua daerah dengan kategori tinggi yakni Kabupaten Nias Selatan dengan skor 85,19, disusul Kabupaten Labura dengan skor 69,78.
"Kemudian dalam dimensi penyelenggara pemilu, ada tiga daerah dengan kategori tinggi yakni Kabuten Labura dengan skor 91,53, disusul Kota Medan dengan skor 86,02, serta Kabupaten Langkat dengan skor 76,92," sebutnya
Selanjutnya, kata dia, dalam dimensi kontestasi, daerah dengan kategori tinggi yakni Kabupaten Labura dengan skor 90,66, dan Kabupaten Simalungun dengan skor 54,50,"
"Terakhir dalam dimensi partisipasi, dua daerah yang masuk kategori tinggi yakni Sibolga dengan skor 39,23 dan Tapanuli Utara dengan skor 39,23," jelasnya.
Aswin mengatakan, dimensi tersebut juga dibagi lagi dalam beberapa tingkatan yakni kategori tinggi, sedang dan rendah.
"Kemudian menyangkut money politik itu lain lagi daerahnya. Jadi itu memiliki tingkatan-tingkatan masing-masing yang mencerminkan seberapa besar resiko terjadinya pelanggaran pemilu di daerah tersebut," katanya.
Aswi menuturkan, dari sisi pengawasan Bawaslu Sumut berupaya melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Hal ini, kata dia, lantaran masih terbatasnya jumlah tenaga pengawas yang tersebar di daerah-daerah.
"Karena kalau hanya mengandalkan komisioner Bawaslu dan staf -staf pengawas mungkin tidak akan mampu mengawasinya," ucapnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat membantu mensukseskan pelaksanaan pemilu dan meminimalisir terjadinya pelanggaran.
"Kami mengharapkan seluruh stakeholder bisa bersinergi menyukseskan pemilu dan semua hal yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu dapat dihindari," ujarnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023