Ekonom dari Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo mengingatkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog mesti diawasi ketat agar tidak "bocor", sehingga tujuannya untuk menekan harga tercapai.
"Tentu kita berharap tidak terjadi hal-hal seperti penimbunan, karena itu akan membuat harga beras terus naik meski Bulog sudah menggelontorkan beras mereka," ujar Wahyu, di Medan, Kamis.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU itu pun berharap pemerintah dapat mengawasi penyaluran beras tersebut, termasuk di wilayah Sumut, secara saksama.
Wahyu melanjutkan, pihak-pihak seperti Satgas Pangan patut dilibatkan supaya beras SPHP dapat tepat sasaran.
"Pengawasan distribusi beras SPHP harus ketat dan petugas wajib berani mengambil tindakan tegas pada setiap pelanggaran. Semoga pihak berwenang memiliki integritas tinggi supaya jangan ada praktik-praktik ilegal agar upaya menstabilkan harga beras efektif. Ini memang menjadi tantangan," kata akademisi yang merengkuh gelar masternya di Macquarie University, Australia itu.
Sementara untuk Perum Bulog, dia berharap dapat benar-benar memperhatikan mitra penyaluran beras SPHP mereka.
Wahyu menyebut, latar belakang mitra penting untuk diketahui sebelum memberikan kewenangan bagi mereka untuk menjual beras SPHP.
"Idealnya, berasnya jangan asal diberikan. Di situlah keterlibatan Bulog dalam pengawasan," ujar Wahyu pula.
Di Sumut, Perum Bulog menegaskan bahwa pengawasan distribusi beras SPHP dilakukan oleh Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Adapun dari pihak Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumut Arif Mandu menyebut, pengawasan beras SPHP salah satunya dilakukan dengan menginstruksikan pedagang atau toko mitra untuk memasang spanduk pemberitahuan bahwa mereka menjual beras SPHP sesuai harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp11.500 per kilogram.
Jika tidak memasang spanduk tersebut, Arif menyebut bahwa pedagang itu dapat dicurigai menjual beras SPHP di atas HET.
"Kalau itu ditemukan Satgas Pangan, pedagang bisa mendapatkan masalah," kata dia pula.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Tentu kita berharap tidak terjadi hal-hal seperti penimbunan, karena itu akan membuat harga beras terus naik meski Bulog sudah menggelontorkan beras mereka," ujar Wahyu, di Medan, Kamis.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU itu pun berharap pemerintah dapat mengawasi penyaluran beras tersebut, termasuk di wilayah Sumut, secara saksama.
Wahyu melanjutkan, pihak-pihak seperti Satgas Pangan patut dilibatkan supaya beras SPHP dapat tepat sasaran.
"Pengawasan distribusi beras SPHP harus ketat dan petugas wajib berani mengambil tindakan tegas pada setiap pelanggaran. Semoga pihak berwenang memiliki integritas tinggi supaya jangan ada praktik-praktik ilegal agar upaya menstabilkan harga beras efektif. Ini memang menjadi tantangan," kata akademisi yang merengkuh gelar masternya di Macquarie University, Australia itu.
Sementara untuk Perum Bulog, dia berharap dapat benar-benar memperhatikan mitra penyaluran beras SPHP mereka.
Wahyu menyebut, latar belakang mitra penting untuk diketahui sebelum memberikan kewenangan bagi mereka untuk menjual beras SPHP.
"Idealnya, berasnya jangan asal diberikan. Di situlah keterlibatan Bulog dalam pengawasan," ujar Wahyu pula.
Di Sumut, Perum Bulog menegaskan bahwa pengawasan distribusi beras SPHP dilakukan oleh Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Adapun dari pihak Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumut Arif Mandu menyebut, pengawasan beras SPHP salah satunya dilakukan dengan menginstruksikan pedagang atau toko mitra untuk memasang spanduk pemberitahuan bahwa mereka menjual beras SPHP sesuai harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp11.500 per kilogram.
Jika tidak memasang spanduk tersebut, Arif menyebut bahwa pedagang itu dapat dicurigai menjual beras SPHP di atas HET.
"Kalau itu ditemukan Satgas Pangan, pedagang bisa mendapatkan masalah," kata dia pula.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023