Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk 10 kalinya secara beruntun dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut pada laporan keuangan daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
"WTP ini suatu kegiatan yang kita clear sesuai dengan kemampuan pekerjaan, sehingga bisa dilihat progresnya, kemajuan dan dievaluasi suatu wilayah. Karena pengelolaan pemerintah dinilai dengan itu, kita berharap tahun 2023 Sumut bisa meraihnya," ujar Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi usai acara Kick Off Meeting menuju 10 Tahun berturut-turut Opini WTP laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut dan WTP Laporan Keuangan 33 kabupaten/kota Tahun 2023.
Gubernur mengatakan Pemprov Sumut tercatat sejauh ini sudah sembilan kali mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut secara beruntun mulai sejak tahun 2014 hingga tahun 2022.
Menurut Rahmayadi, tata kelolaan pemerintah dan keuangan di Pemprov Sumut tidak ada permasalahan, sehingga mempersiapkan untuk mengejar WTP ke-10 secara beruntun.
"Kita kalau provinsi tidak ada masalah dia. Namun, ada enam daerah kabupaten/kota secara laporannya masih amburadul atau menerima opini wajar dengan pengecualian (WDP) LKPD tahun anggaran 2022," kata Edy Rahmayadi.
Untuk itu, mantan Pangdam I Bukit Barisan ini meminta pemerintah kabupaten/kota se-Sumut untuk melakukan tata kelola pemerintah dan keuangan dengan baik, sehingga tidak ada lagi daerah yang menerima WDP dari BPK RI.
"Saya cerita global, semua ada akan pengaruh dalam provinsi pada pengelolaan pemerintahan 33 kabupaten/kota," sebut Edy Rahamaydi.
Dalam kesempatan itu, Edy Rahmayadi juga mengungkapkan terdapat sebanyak 14 daerah yang berhasil meraih WTP dari BPK RI secara beruntun.
Atas prestasi tersebut, dia menginstruksikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumut Ismail Sinaga untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang berhasil meraih WTP secara beruntun tersebut.
"Walaupun tanggal 5 September nanti aku (Edi Rahmayadi) udah selesai menjadi gubernur, tapi saya minta sudah kau mulai apresiasi, apa yang bisa kau berikan bantuan dari provinsi ini berdasarkan prestasi WTP ini," kata Edy.
Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut 2023 sebesar Rp14,2 triliun dan APBD 33 kabupaten/kota 2023 Rp60,1 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"WTP ini suatu kegiatan yang kita clear sesuai dengan kemampuan pekerjaan, sehingga bisa dilihat progresnya, kemajuan dan dievaluasi suatu wilayah. Karena pengelolaan pemerintah dinilai dengan itu, kita berharap tahun 2023 Sumut bisa meraihnya," ujar Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi usai acara Kick Off Meeting menuju 10 Tahun berturut-turut Opini WTP laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut dan WTP Laporan Keuangan 33 kabupaten/kota Tahun 2023.
Gubernur mengatakan Pemprov Sumut tercatat sejauh ini sudah sembilan kali mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumut secara beruntun mulai sejak tahun 2014 hingga tahun 2022.
Menurut Rahmayadi, tata kelolaan pemerintah dan keuangan di Pemprov Sumut tidak ada permasalahan, sehingga mempersiapkan untuk mengejar WTP ke-10 secara beruntun.
"Kita kalau provinsi tidak ada masalah dia. Namun, ada enam daerah kabupaten/kota secara laporannya masih amburadul atau menerima opini wajar dengan pengecualian (WDP) LKPD tahun anggaran 2022," kata Edy Rahmayadi.
Untuk itu, mantan Pangdam I Bukit Barisan ini meminta pemerintah kabupaten/kota se-Sumut untuk melakukan tata kelola pemerintah dan keuangan dengan baik, sehingga tidak ada lagi daerah yang menerima WDP dari BPK RI.
"Saya cerita global, semua ada akan pengaruh dalam provinsi pada pengelolaan pemerintahan 33 kabupaten/kota," sebut Edy Rahamaydi.
Dalam kesempatan itu, Edy Rahmayadi juga mengungkapkan terdapat sebanyak 14 daerah yang berhasil meraih WTP dari BPK RI secara beruntun.
Atas prestasi tersebut, dia menginstruksikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumut Ismail Sinaga untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang berhasil meraih WTP secara beruntun tersebut.
"Walaupun tanggal 5 September nanti aku (Edi Rahmayadi) udah selesai menjadi gubernur, tapi saya minta sudah kau mulai apresiasi, apa yang bisa kau berikan bantuan dari provinsi ini berdasarkan prestasi WTP ini," kata Edy.
Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut 2023 sebesar Rp14,2 triliun dan APBD 33 kabupaten/kota 2023 Rp60,1 triliun.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023