Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin berharap satuan tugas (satgas) khusus untuk perlindungan UMKM yang akan dibentuk pemerintah dapat mencegah gempuran produk impor di Tanah Air.
"Membanjirnya produk impor berpotensi merugikan UMKM lokal," ujar Gunawan kepada ANTARA di Medan, Rabu.
Menurut dia, membentengi UMKM nasional dari upaya pihak-pihak bermodal besar untuk menguasai pasar Indonesia memang perlu dilakukan.
Salah satu yang disorotnya adalah aplikasi media sosial global yang merambah aktivitasnya ke perdagangan daring.
Gunawan pun meminta pemerintah untuk bukan cuma membuat satgas tetapi mempelajari bagaimana bisnis perusahaan perangkat lunak tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap UMKM.
"Jangan-jangan rantai pasok mereka berada tidak jauh dari Indonesia sehingga mereka mengirim barangnya dari sana. Semoga ini ditelusuri agar Indonesia tidak cuma dijadikan target pasar," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dirinya segera menindaklanjuti penugasan Presiden Joko Widodo untuk membentuk satuan tugas khusus percepatan perlindungan UMKM.
Budi Arie menyebut, pembentukan satgas tersebut akan memberikan perlindungan terhadap UMKM dari ancaman "platform social commerce", seperti misalnya Project S TikTok.
"Itu merupakan penggabungan media sosial dan 'platform' belanja daring yang dapat mengancam kelangsungan dan pertumbuhan ekonomi UMKM di Indonesia," ujar Budi.
Sementara Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki telah mendesak Menteri Perdagangan untuk segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE) agar bisnis UMKM tidak terganggu oleh potensi kerugian akibat hadirnya Project S TikTok Shop.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Membanjirnya produk impor berpotensi merugikan UMKM lokal," ujar Gunawan kepada ANTARA di Medan, Rabu.
Menurut dia, membentengi UMKM nasional dari upaya pihak-pihak bermodal besar untuk menguasai pasar Indonesia memang perlu dilakukan.
Salah satu yang disorotnya adalah aplikasi media sosial global yang merambah aktivitasnya ke perdagangan daring.
Gunawan pun meminta pemerintah untuk bukan cuma membuat satgas tetapi mempelajari bagaimana bisnis perusahaan perangkat lunak tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap UMKM.
"Jangan-jangan rantai pasok mereka berada tidak jauh dari Indonesia sehingga mereka mengirim barangnya dari sana. Semoga ini ditelusuri agar Indonesia tidak cuma dijadikan target pasar," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dirinya segera menindaklanjuti penugasan Presiden Joko Widodo untuk membentuk satuan tugas khusus percepatan perlindungan UMKM.
Budi Arie menyebut, pembentukan satgas tersebut akan memberikan perlindungan terhadap UMKM dari ancaman "platform social commerce", seperti misalnya Project S TikTok.
"Itu merupakan penggabungan media sosial dan 'platform' belanja daring yang dapat mengancam kelangsungan dan pertumbuhan ekonomi UMKM di Indonesia," ujar Budi.
Sementara Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki telah mendesak Menteri Perdagangan untuk segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE) agar bisnis UMKM tidak terganggu oleh potensi kerugian akibat hadirnya Project S TikTok Shop.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023