Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah meminta seluruh kepala daerah kabupaten/kota di wilayahnya agar terus berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting di tahun ini.
"Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi stunting kita turun 4,7 persen menjadi 21,1 persen dari sebelumnya 25,8 persen di tahun 2021. Saya berharap upaya kita bersama tidak berhenti sampai di sini, karena target kita tahun ini angkanya bisa turun di 18 persen dan 14 persen di tahun depan," ujar Musa Rajekshah saat menghadiri acara Forum Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Rembuk Stunting Provinsi Sumut, di Medan, Senin.
Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah menjelaskan penurunan stunting merupakan target utama pembangunan nasional maupun daerah, hal itu karena berpengaruh dengan generasi atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
Untuk itu, Ijeck meminta kepala daerah untuk memahami serta berkomitmen bersama-sama dalam penurunan prevalensi stunting di Sumut.
"Memang penanganan penurunan stunting ini yang lebih berperan itu kabupaten/kota. Kami dari provinsi menyampaikan apa yang menjadi program dalam menurunkan stunting," katanya.
Ijeck juga mengingatkan kepala daerah untuk memaksimalkan penyerapan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di tahun ini, sekaligus mengarahkan APBD untuk pembangunan daerah sejalan dengan upaya penurunan stunting.
"Kita sampaikan ke kabupaten/kota jangan hanya untuk stunting yang dibantu oleh pusat saja yang dipergunakan, tapi APBD misalnya Dinas PUPR, itu harus merencanakan di mana pembuatan sanitasi yang sehat, sejalan dengan di mana daerah, desa atau kecamatan yang tingkat stuntingnya tinggi. Jadi ini harus terintegrasi semuanya, tidak bisa pananganan stunting hanya berdiri sendiri, tapi dinas-dinas lain juga harus bersama-sama,” ujar Ijeck.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut Muhammad Irzal mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.
"Sebagai bagian dari menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Makanya pada hari ini kami melaksanakan Forum Rekonsialiasi PPS dan Rembuk Stunting sebagai salah satu langkah memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi dan penurunan dilakukan secara bersama-sama antara perangkat daerah, penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non/pemerintah dan masyarakat,” ujar Irzal.
Irzal menjelaskan kegiatan ini sebagai upaya dalam memperkuat komitmen sekaligus evaluasi program dan tindakan yang telah dilakukan dalam percepatan penurunan stunting di Sumut.
“Agar target nasional dalam penurunan prevalensi stunting nasional tahun 2024 sebesar 14 persen dan target Sumut sebesar 18,55 persen dapat kita capai,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi stunting kita turun 4,7 persen menjadi 21,1 persen dari sebelumnya 25,8 persen di tahun 2021. Saya berharap upaya kita bersama tidak berhenti sampai di sini, karena target kita tahun ini angkanya bisa turun di 18 persen dan 14 persen di tahun depan," ujar Musa Rajekshah saat menghadiri acara Forum Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Rembuk Stunting Provinsi Sumut, di Medan, Senin.
Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah menjelaskan penurunan stunting merupakan target utama pembangunan nasional maupun daerah, hal itu karena berpengaruh dengan generasi atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
Untuk itu, Ijeck meminta kepala daerah untuk memahami serta berkomitmen bersama-sama dalam penurunan prevalensi stunting di Sumut.
"Memang penanganan penurunan stunting ini yang lebih berperan itu kabupaten/kota. Kami dari provinsi menyampaikan apa yang menjadi program dalam menurunkan stunting," katanya.
Ijeck juga mengingatkan kepala daerah untuk memaksimalkan penyerapan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di tahun ini, sekaligus mengarahkan APBD untuk pembangunan daerah sejalan dengan upaya penurunan stunting.
"Kita sampaikan ke kabupaten/kota jangan hanya untuk stunting yang dibantu oleh pusat saja yang dipergunakan, tapi APBD misalnya Dinas PUPR, itu harus merencanakan di mana pembuatan sanitasi yang sehat, sejalan dengan di mana daerah, desa atau kecamatan yang tingkat stuntingnya tinggi. Jadi ini harus terintegrasi semuanya, tidak bisa pananganan stunting hanya berdiri sendiri, tapi dinas-dinas lain juga harus bersama-sama,” ujar Ijeck.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut Muhammad Irzal mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.
"Sebagai bagian dari menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Makanya pada hari ini kami melaksanakan Forum Rekonsialiasi PPS dan Rembuk Stunting sebagai salah satu langkah memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi dan penurunan dilakukan secara bersama-sama antara perangkat daerah, penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non/pemerintah dan masyarakat,” ujar Irzal.
Irzal menjelaskan kegiatan ini sebagai upaya dalam memperkuat komitmen sekaligus evaluasi program dan tindakan yang telah dilakukan dalam percepatan penurunan stunting di Sumut.
“Agar target nasional dalam penurunan prevalensi stunting nasional tahun 2024 sebesar 14 persen dan target Sumut sebesar 18,55 persen dapat kita capai,” katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023