Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Sumut hingga Mei 2023 terjaga sangat baik dan pada akhir April 2023 tercatat sudah sebesar Rp12,37 triliun.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sumut, Syaiful, di Medan, Jumat (26/5), mengatakan, nilai tersebut 31,94 persen dari target dan tumbuh 0,47 persen (yoy) yang terdiri atas penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP.
Kinerja perpajakan di Sumut pun tercatat baik sampai dengan bulan April 2023 dengan realisasi sebesar Rp10,42 triliun (31,06 persen dari target) dan tumbuh 10,98 persen (yoy).
Pertumbuhan penerimaan perpajakan didukung penerimaan PPN yang tumbuh 39,17 persen (yoy) yang disebabkan adanya kebijakan kenaikan tarif PPN 11 persen yang berlaku pada April 2022.
Berdasarkan jenis pajaknya, mayoritas jenis pajak utama mampu tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2022. Kontributor terbesar berasal dari PPH Non-Migas (71,37 persen) dan PPN (27,78 persen).
Sedangkan menurut sektor, didominasi sektor Industri Pengolahan (44,99 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (24,93 persen).
Kinerja penerimaan yang berasal dari bea dan cukai di Sumut terealisasi Rp1,03 triliun (31,00 persen dari target), terkontraksi 54,42 persen (yoy) yang dipicu dari penurunan bea keluar sebesar -73,86% (yoy) yang disebabkan oleh penurunan signifikan harga referensi CPO dan turunannya.
Pertumbuhan terjadi pada Bea Masuk sebesar 11,17 persen (yoy) didorong kinerja dari impor yang didominasi oleh produk impor seperti beras, gula tebu, pupuk mineral, kokas petroleum, bawang-bawangan dan lain-lain.
"Penerimaan cukai juga terkontraksi 16,20 persen (yoy), disebabkan terkontraksinya cukai hasil tembakau, etil alkohol dan minuman mengandung Etil Alkohol.
Hingga 24 Mei 2023, tercatat penerimaan terealisasi Rp13,99 triliun (41,70 persen dari target) dan pada penerimaan Bea dan Cukai terealisasi Rp1,63 triliun (35,98 persen dari target).
“Salah satu sumber pendapatan negara di Sumut juga bersumber dari PNBP," ujar Syaiful.
Hingga akhir April 2023 terealisasi Rp909,52 miliar atau 49,93 persen dari target.
Penerimaan PNBP terdiri dari PNBP BLU sebesar Rp356,03 miliar dan PNBP lainnya Rp553,49 miliar.
Syaiful menuturkan, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 30 April 2023 di Sumut mencapai Rp5,67 triliun atau 25,47 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat (Rp22,23 triliun).
Data Kanwil DJPb Sumut, realisasi itu tumbuh 14,27 persen (yoy) dipicu pertumbuhan Belanja Modal 35,62 persen (yoy). Belanja Barang 33,53 persen (yoy) dan Belanja Bansos (28,47 persen).
Ada pun realisasi transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terkontraksi 6,28 persen dengan realisasi mencapai Rp11,85 triliun atau 28,57 perseb dari total anggaran TKDD.
Kontraksi TKDD dipicu kontraksi pada realisasi DAU (14,18 persen), Dana Desa (5,08 perseb) dan DBH (1,56 persen) .
Sementara, kinerja APBD di Sumut sampai 30 April 2023 sebesar Rp12,52 triliun didominasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp8,67 triliun atau berkontribusi sebesar 69,31 persen dari total pendapatan daerah.
Syaiful menegaskan, Kemenkeu akan terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM.
Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) di Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah juga akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut.
“Perwakilan Kemenkeu Satu di Sumut memiliki tugas untuk memotret kondisi perekonomian di daerah sehingga dapat menjaga dan meminimalisir fenomena potensi terjadinya guncangan ekonomi yang mungkin terjadi di daerah, "katanya.
Tujuannya agar kondisi perekonomian tetap terkendali dan terjaga.
"Kewaspadaan dan mitigasi tetap kami lakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023,” ujar Syaiful.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sumut, Syaiful, di Medan, Jumat (26/5), mengatakan, nilai tersebut 31,94 persen dari target dan tumbuh 0,47 persen (yoy) yang terdiri atas penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP.
Kinerja perpajakan di Sumut pun tercatat baik sampai dengan bulan April 2023 dengan realisasi sebesar Rp10,42 triliun (31,06 persen dari target) dan tumbuh 10,98 persen (yoy).
Pertumbuhan penerimaan perpajakan didukung penerimaan PPN yang tumbuh 39,17 persen (yoy) yang disebabkan adanya kebijakan kenaikan tarif PPN 11 persen yang berlaku pada April 2022.
Berdasarkan jenis pajaknya, mayoritas jenis pajak utama mampu tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2022. Kontributor terbesar berasal dari PPH Non-Migas (71,37 persen) dan PPN (27,78 persen).
Sedangkan menurut sektor, didominasi sektor Industri Pengolahan (44,99 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (24,93 persen).
Kinerja penerimaan yang berasal dari bea dan cukai di Sumut terealisasi Rp1,03 triliun (31,00 persen dari target), terkontraksi 54,42 persen (yoy) yang dipicu dari penurunan bea keluar sebesar -73,86% (yoy) yang disebabkan oleh penurunan signifikan harga referensi CPO dan turunannya.
Pertumbuhan terjadi pada Bea Masuk sebesar 11,17 persen (yoy) didorong kinerja dari impor yang didominasi oleh produk impor seperti beras, gula tebu, pupuk mineral, kokas petroleum, bawang-bawangan dan lain-lain.
"Penerimaan cukai juga terkontraksi 16,20 persen (yoy), disebabkan terkontraksinya cukai hasil tembakau, etil alkohol dan minuman mengandung Etil Alkohol.
Hingga 24 Mei 2023, tercatat penerimaan terealisasi Rp13,99 triliun (41,70 persen dari target) dan pada penerimaan Bea dan Cukai terealisasi Rp1,63 triliun (35,98 persen dari target).
“Salah satu sumber pendapatan negara di Sumut juga bersumber dari PNBP," ujar Syaiful.
Hingga akhir April 2023 terealisasi Rp909,52 miliar atau 49,93 persen dari target.
Penerimaan PNBP terdiri dari PNBP BLU sebesar Rp356,03 miliar dan PNBP lainnya Rp553,49 miliar.
Syaiful menuturkan, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 30 April 2023 di Sumut mencapai Rp5,67 triliun atau 25,47 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat (Rp22,23 triliun).
Data Kanwil DJPb Sumut, realisasi itu tumbuh 14,27 persen (yoy) dipicu pertumbuhan Belanja Modal 35,62 persen (yoy). Belanja Barang 33,53 persen (yoy) dan Belanja Bansos (28,47 persen).
Ada pun realisasi transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terkontraksi 6,28 persen dengan realisasi mencapai Rp11,85 triliun atau 28,57 perseb dari total anggaran TKDD.
Kontraksi TKDD dipicu kontraksi pada realisasi DAU (14,18 persen), Dana Desa (5,08 perseb) dan DBH (1,56 persen) .
Sementara, kinerja APBD di Sumut sampai 30 April 2023 sebesar Rp12,52 triliun didominasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp8,67 triliun atau berkontribusi sebesar 69,31 persen dari total pendapatan daerah.
Syaiful menegaskan, Kemenkeu akan terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM.
Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) di Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah juga akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut.
“Perwakilan Kemenkeu Satu di Sumut memiliki tugas untuk memotret kondisi perekonomian di daerah sehingga dapat menjaga dan meminimalisir fenomena potensi terjadinya guncangan ekonomi yang mungkin terjadi di daerah, "katanya.
Tujuannya agar kondisi perekonomian tetap terkendali dan terjaga.
"Kewaspadaan dan mitigasi tetap kami lakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023,” ujar Syaiful.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023