Ketua Komite Pengawasan Perpajakan (Komwasjak) Kementerian Keuangan periode 2023-2026 Amien Sunaryadi mengakui pihaknya mendapatkan beberapa masukan baru saat berkunjung ke Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Rabu, untuk kegiatan "Komwasjak Mendengar".
"Banyak masukan yang bagus. Itu menunjukkan semua yang datang antusias mengikuti acara ini," ujar Amien usai kegiatan.
Dia melanjutkan, salah satu masukan "segar" dari wajib pajak yang hadir di "Komwasjak Mendengar" di USU itu adalah untuk memasukkan perpajakan sebagai mata pelajaran di SMA.
Menurut Amien, gagasan tersebut positif agar masyarakat mengetahui sejak dini perihal pajak dan seluk beluknya.
"Saya ingat-ingat, waktu SMA saya tidak pernah belajar perpajakan," kata pria yang juga Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT PLN (Persero) itu.
"Komwasjak Mendengar" yang berlangsung di USU menghadirkan para wajib pajak baik pribadi maupun badan.
Mereka menyampaikan masukan dan keluhan kepada secara langsung kepada Komwasjak yang diwakili Ketua Amien Sunaryadi, Wakil Ketua Zainal Mochtar serta anggota Hendra Prasmono, Setiawan Basuki dan Estu Budiarto.
Beberapa pertanyaan terkait pajak dan bea cukai pun menyeruak mulai dari pemotongan gaji PNS golongan IV sampai tentang ganjalan-ganjalan saat mengekspor barang.
Bukan cuma itu, peserta juga memberikan usulan-usulan seperti memasukkan perpajakan sebagai mata pelajaran di SMA dan agar Direktorat Jenderal Pajak memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM terutama dalam hal pengurusan kewajiban pajak mereka.
"Kami dari Komwasjak berterima kasih atas masukan, saran, aduan dan partisipasi. Kami dengan senang hati menerima dan akan mempelajarinya. Mudah-mudahan berikutnya bisa menghasilkan rekomendasi untuk Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani-red)," tutur Amien.
Rektor USU Muryanto Amin menyambut baik "Komwasjak Mendengar" itu. Bagi Muryanto, kegiatan tersebut menjadi jembatan bagi wajib pajak untuk menyampaikan unek-unek soal pajak dan bea cukai.
Muryanto sendiri mengakui, meskipun sudah menjabat rektor, dia terkadang bingung dengan urusan-urusan pajak.
"Saya kadang-kadang terkejut tiba-tiba muncul tagihan, entah itu untuk pribadi atau lembaga. Namun, pajak itu salah satu penerimaan utama negara dan digunakan untuk kepentingan banyak orang. Semoga apa yang diberikan Komwasjak menjadi masukan dan pengetahuan bagi semuanya," ujar dia.
Komwasjak merupakan komite independen yang tugasnya membantu Menteri Keuangan untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi strategis terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan kepada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Masyarakat dapat memberikan pengaduan langsung tentang persoalan terkait Kementerian Keuangan kepada Komwasjak melalui telepon dengan nomor 134, aplikasi pengaduan e-Pengaduan Komwas, media sosial Twitter, Facebook dan Instagram, @komwasjak, surat elektronik pengaduan.komwasjak@kemenkeu.go.id dan laman komwasjak.kemenkeu.go.id.
Adapun "Komwasjak Mendengar" di Medan menjadi kegiatan keempat sejak kepengurusan 2023-2026 dilantik, setelah sebelumnya berlangsung di Jakarta, Surabaya dan Makassar.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Banyak masukan yang bagus. Itu menunjukkan semua yang datang antusias mengikuti acara ini," ujar Amien usai kegiatan.
Dia melanjutkan, salah satu masukan "segar" dari wajib pajak yang hadir di "Komwasjak Mendengar" di USU itu adalah untuk memasukkan perpajakan sebagai mata pelajaran di SMA.
Menurut Amien, gagasan tersebut positif agar masyarakat mengetahui sejak dini perihal pajak dan seluk beluknya.
"Saya ingat-ingat, waktu SMA saya tidak pernah belajar perpajakan," kata pria yang juga Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT PLN (Persero) itu.
"Komwasjak Mendengar" yang berlangsung di USU menghadirkan para wajib pajak baik pribadi maupun badan.
Mereka menyampaikan masukan dan keluhan kepada secara langsung kepada Komwasjak yang diwakili Ketua Amien Sunaryadi, Wakil Ketua Zainal Mochtar serta anggota Hendra Prasmono, Setiawan Basuki dan Estu Budiarto.
Beberapa pertanyaan terkait pajak dan bea cukai pun menyeruak mulai dari pemotongan gaji PNS golongan IV sampai tentang ganjalan-ganjalan saat mengekspor barang.
Bukan cuma itu, peserta juga memberikan usulan-usulan seperti memasukkan perpajakan sebagai mata pelajaran di SMA dan agar Direktorat Jenderal Pajak memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM terutama dalam hal pengurusan kewajiban pajak mereka.
"Kami dari Komwasjak berterima kasih atas masukan, saran, aduan dan partisipasi. Kami dengan senang hati menerima dan akan mempelajarinya. Mudah-mudahan berikutnya bisa menghasilkan rekomendasi untuk Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani-red)," tutur Amien.
Rektor USU Muryanto Amin menyambut baik "Komwasjak Mendengar" itu. Bagi Muryanto, kegiatan tersebut menjadi jembatan bagi wajib pajak untuk menyampaikan unek-unek soal pajak dan bea cukai.
Muryanto sendiri mengakui, meskipun sudah menjabat rektor, dia terkadang bingung dengan urusan-urusan pajak.
"Saya kadang-kadang terkejut tiba-tiba muncul tagihan, entah itu untuk pribadi atau lembaga. Namun, pajak itu salah satu penerimaan utama negara dan digunakan untuk kepentingan banyak orang. Semoga apa yang diberikan Komwasjak menjadi masukan dan pengetahuan bagi semuanya," ujar dia.
Komwasjak merupakan komite independen yang tugasnya membantu Menteri Keuangan untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi strategis terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan kepada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Masyarakat dapat memberikan pengaduan langsung tentang persoalan terkait Kementerian Keuangan kepada Komwasjak melalui telepon dengan nomor 134, aplikasi pengaduan e-Pengaduan Komwas, media sosial Twitter, Facebook dan Instagram, @komwasjak, surat elektronik pengaduan.komwasjak@kemenkeu.go.id dan laman komwasjak.kemenkeu.go.id.
Adapun "Komwasjak Mendengar" di Medan menjadi kegiatan keempat sejak kepengurusan 2023-2026 dilantik, setelah sebelumnya berlangsung di Jakarta, Surabaya dan Makassar.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023