Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam waktu dekat segera menggelar rapat koordinasi untuk membahas anggaran pemilu serentak 2024.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumut, Basarin Yunus, di Medan, Selasa, mengatakan rakor tersebut akan membahas terkait anggaran penyelenggaraan pemilu serentak yang akan dilaksanakan di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
"Dalam waktu dekat kita akan membahas anggaran pemilu serentak dengan KPU dan Bawaslu. KPU sudah ajukan, Bawaslu lagi proses," ujarnya.
Untuk taksiran anggaran pemilu serentak di Sumut, KPU Sumut memperkirakan sebesar Rp1,9 triliun.
Dalam hal itu, Basrin menilai anggaran sangat besar. Dia menyebut harus berbagi anggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk efisiensi.
"Ini kita sudah bahas, selanjutnya kita akan membahas dengan kabupaten/kota. Mana yang menjadi dana sharing. Ada dana yang bisa ditanggung bersama, atau dana yang masing-masing, ini nanti tahapan pendanaannya," katanya.
Basarin menjelaskan bahwa KPU Sumut sudah mengajukan anggaran sebesar Rp1,9 triliun. Ia mengatakan pihaknya akan menyeleksi anggaran tersebut.
"Jadi kita akan sisir dulu yang betul-betul, kita harapkan efisien dengan tidak mengurangi maknanya. Kemudian kita akan sharing dengan kabupaten/kota," ujarnya.
Di sisi lain, Basarin mendorong dan
mengimbau masyarakat Sumut untuk memastikan namanya terdaftar pada penelitian dan pencocokan (coklit) yang dilakukan petugas pantarlih.
"Warga juga harus proaktif memastikan namanya terdaftar agar memperoleh hak pilihnya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumut, Basarin Yunus, di Medan, Selasa, mengatakan rakor tersebut akan membahas terkait anggaran penyelenggaraan pemilu serentak yang akan dilaksanakan di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
"Dalam waktu dekat kita akan membahas anggaran pemilu serentak dengan KPU dan Bawaslu. KPU sudah ajukan, Bawaslu lagi proses," ujarnya.
Untuk taksiran anggaran pemilu serentak di Sumut, KPU Sumut memperkirakan sebesar Rp1,9 triliun.
Dalam hal itu, Basrin menilai anggaran sangat besar. Dia menyebut harus berbagi anggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk efisiensi.
"Ini kita sudah bahas, selanjutnya kita akan membahas dengan kabupaten/kota. Mana yang menjadi dana sharing. Ada dana yang bisa ditanggung bersama, atau dana yang masing-masing, ini nanti tahapan pendanaannya," katanya.
Basarin menjelaskan bahwa KPU Sumut sudah mengajukan anggaran sebesar Rp1,9 triliun. Ia mengatakan pihaknya akan menyeleksi anggaran tersebut.
"Jadi kita akan sisir dulu yang betul-betul, kita harapkan efisien dengan tidak mengurangi maknanya. Kemudian kita akan sharing dengan kabupaten/kota," ujarnya.
Di sisi lain, Basarin mendorong dan
mengimbau masyarakat Sumut untuk memastikan namanya terdaftar pada penelitian dan pencocokan (coklit) yang dilakukan petugas pantarlih.
"Warga juga harus proaktif memastikan namanya terdaftar agar memperoleh hak pilihnya," ujarnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023