Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, dimana kepala daerah harus terus memonitor setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, termasuk di Kota Binjai.

Dalam rakor itu diikuti oleh Pejabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Binjai Joko Waskitono, Kadishub Chairin Simanjuntak, Kepala Inspektorat Eka Edi Sahputra, Kadisnaker Perindag Hamdani Hasibuan dan Kabag Perekonomian Setdako Binjai Andi Affandi dari Binjai Command Center, Senin (27/2).

Pada kesempatan itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan pada 23 Februari lalu. 

Diantaranya terkait peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat, PPKM telah dicabut sehingga mobilitas dan belanja masyarakat harus digenjot. 

Presiden juga meminta untuk memanfaatkan even seni dan olahraga, serta mempermudah perijinan untuk meningkatkan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah harus lebih mempromosikan Desa Wisata untuk menyerap produk UMKM Daerah. 

Tito juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi mencakup beberapa faktor yang harus dilakukan oleh kepala daerah. Salah satunya yaitu kepala daerah harus terus memonitor setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. 

Untuk 10 kabupaten/kota dengan IPH (Indeks Perkembangan Harga) tertinggi di Sumatera Utara, Kota Binjai masuk dalam peringkat ke-8 dengan IPH 4.13 persen dengan komoditas andil terbesar pada beras, cabai merah dan ikan gembung.

 

Pewarta: H.Imam Fauzi

Editor : Akung


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023