Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara Muhammad Irzal menyampaikan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2023 di Sumut meningkat menjadi Rp493,7 miliar.
Menanggapi ini, Wakil Gubernur Sumut yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sumut Musa Rajekshah berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menyerap dana BOKB secara optimal guna mempercepat penurunan stunting sebagai fokus utama.
“Bersama BKKBN Sumut kita targetkan prevalensi stunting sebesar 18% tahun ini,” ujar Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah saat rapat persiapan rakerda dan rencana kegiatan Ambasador Goes to Lake Toba di Ruang Kerja Wagub Sumut di Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (30/1).
Tahun 2022, lanjut Ijeck, berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Sumut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,7%, menjadi 21,1%, dari sebelumnya 25,8% pada 2021.
“Tahun 2022 kemarin kita targetkan prevalensi stunting turun 22% dan Alhamdulilah terealisasinya di bawah itu yakni 21,1%. Capaian yang luar biasa ini atas kerja sama antara Kepala Perwakilan BKKBN dengan pemerintah lrovinsi dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan kami yakin untuk tahun 2023 angka 18% bisa tercapai bahkan mungkin bisa di bawah itu,” ujar Ijeck.
Penyerapan BOKB yang dinilai belum maksimal di tahun lalu, lanjut Ijeck, akan dibahas pada pertemuan di Rakerda Penurunan Stunting bersama Ketua TPPS Kabupaten/Kota se-Sumut pada 8 Februari mendatang.
“Nanti pada saat rakerda akan kita diskusikan apa kendala selama ini di daerah, seperti apa nanti penggunaan anggarannya agar tidak ragu-ragu dalam optimal dalam penyerapan dana BOKB, apalagi tahun ini jumlahnya meningkat hampir 300%. Kita bukan mau mengejar angka, kita mau daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi itu kita kejar supaya kasusnya menurun, karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat kita,” tutup Ijeck.
Sementara itu, Muhammad Irzal juga menyampaikan target prevalensi stunting di Sumut pada tahun 2023 mencapai 18,55% dan di tahun 2024 mencapai 14,92%. Ia juga berharap realisasi dana BOKB bisa maksimal di tahun ini, karena menurutnya tahun lalu belum ada kabupaten/kota yang berhasil menyerap hingga 100%.
“Realisasi dana BOKB tahun 2022 yang paling tinggi di antaranya Tapanuli Selatan mencapai 90,57% dan Sibolga sebesar 86,92%. Tahun ini dana BOKB meningkat menjadi Rp493.759.896.000, jumlah ini mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp171 miliar,” katanya.
Ia pun berharap, tahun ini serapan dana alokasi khusus BOKB tersebut bisa meningkat. BKKBN, lanjutnya, telah menyediakan data keluarga berisiko stunting dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) yang diiringi dengan verifikasi dan validasi setiap tahunnya.
“Data by name by address tersebut menjadi pegangan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melaksanakan fungsi pendampingan,” katanya.
Selain itu, operasional BKKBN Sumut juga telah membentuk 10.323 TPK di semua desa dan kelurahan, dimana tim ini beranggotakan sekitar 30.369 orang bidan, PKK dan kader KB. “TPK dibekali dengan pelatihan dasar dalam melaksanakan fungsinya, diperlengkapi dengan penyediaan paket data setiap bulannya dan anggaran operasional saat melakukan pendampingan kepada keluarga sasaran,” tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Menanggapi ini, Wakil Gubernur Sumut yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sumut Musa Rajekshah berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menyerap dana BOKB secara optimal guna mempercepat penurunan stunting sebagai fokus utama.
“Bersama BKKBN Sumut kita targetkan prevalensi stunting sebesar 18% tahun ini,” ujar Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah saat rapat persiapan rakerda dan rencana kegiatan Ambasador Goes to Lake Toba di Ruang Kerja Wagub Sumut di Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (30/1).
Tahun 2022, lanjut Ijeck, berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Sumut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,7%, menjadi 21,1%, dari sebelumnya 25,8% pada 2021.
“Tahun 2022 kemarin kita targetkan prevalensi stunting turun 22% dan Alhamdulilah terealisasinya di bawah itu yakni 21,1%. Capaian yang luar biasa ini atas kerja sama antara Kepala Perwakilan BKKBN dengan pemerintah lrovinsi dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan kami yakin untuk tahun 2023 angka 18% bisa tercapai bahkan mungkin bisa di bawah itu,” ujar Ijeck.
Penyerapan BOKB yang dinilai belum maksimal di tahun lalu, lanjut Ijeck, akan dibahas pada pertemuan di Rakerda Penurunan Stunting bersama Ketua TPPS Kabupaten/Kota se-Sumut pada 8 Februari mendatang.
“Nanti pada saat rakerda akan kita diskusikan apa kendala selama ini di daerah, seperti apa nanti penggunaan anggarannya agar tidak ragu-ragu dalam optimal dalam penyerapan dana BOKB, apalagi tahun ini jumlahnya meningkat hampir 300%. Kita bukan mau mengejar angka, kita mau daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi itu kita kejar supaya kasusnya menurun, karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat kita,” tutup Ijeck.
Sementara itu, Muhammad Irzal juga menyampaikan target prevalensi stunting di Sumut pada tahun 2023 mencapai 18,55% dan di tahun 2024 mencapai 14,92%. Ia juga berharap realisasi dana BOKB bisa maksimal di tahun ini, karena menurutnya tahun lalu belum ada kabupaten/kota yang berhasil menyerap hingga 100%.
“Realisasi dana BOKB tahun 2022 yang paling tinggi di antaranya Tapanuli Selatan mencapai 90,57% dan Sibolga sebesar 86,92%. Tahun ini dana BOKB meningkat menjadi Rp493.759.896.000, jumlah ini mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp171 miliar,” katanya.
Ia pun berharap, tahun ini serapan dana alokasi khusus BOKB tersebut bisa meningkat. BKKBN, lanjutnya, telah menyediakan data keluarga berisiko stunting dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) yang diiringi dengan verifikasi dan validasi setiap tahunnya.
“Data by name by address tersebut menjadi pegangan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melaksanakan fungsi pendampingan,” katanya.
Selain itu, operasional BKKBN Sumut juga telah membentuk 10.323 TPK di semua desa dan kelurahan, dimana tim ini beranggotakan sekitar 30.369 orang bidan, PKK dan kader KB. “TPK dibekali dengan pelatihan dasar dalam melaksanakan fungsinya, diperlengkapi dengan penyediaan paket data setiap bulannya dan anggaran operasional saat melakukan pendampingan kepada keluarga sasaran,” tutupnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023