Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah merupakan hasil jerih payah para ulama yang telah menjadi syuhada.
Mereka mengorbankan jiwa dan raga serta harta demi tegaknya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945," kata mantan Ketua Umum Muhammadiyah dan MUI, Prof Dr Din Syamsuddin pada Pembukaan Kongres ke-2 Umat Islam Sumatera Utara, di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, Jumat (26/8).
Pembukaan kongres itu dihadiri ribuan jamaah yang memadati Lapangan Asrama Haji Medan.Kongres tersebut diikuti 300 ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai daerah Sumatera Utara.
Turut hadir Ketua DPD Lanyalla Mahmud Matalitti, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Mantan Ketua MPR RI Amien Rais, dan sejumlah tokoh nasional.
Menurut Din Syamsuddin, perjuangan kemerdekaan Indonesia telah dimulai tiga setengah abad sebelumnya melalui jihad para ulama dari berbagai daerah di Nusantara.
Bahkan Negara Pancasila tidak terlepas dari kerelaan 73 Sultan Islam dari Aceh hingga Ternate/Tidore.Mereka rela menyerahkan kekuasaannya demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945.
Masih di seputar kemerdekaan, lanjut Guru Besar Pemikiran Politik Islam ini, Dasar Negara Pancasila yang ada sekarang ini tidak terlepas dari kerelaan para tokoh Islam (Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah dan KH Wahid Hasyim dari Nahdatul Ulama) untuk mengganti Sila Pertama pada Jakarta yang telah disepakati sebelumnya.
Yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa".
"Kedua rumusan ini menegaskan bahwa Negara Pancasila adalah negara yang berketuhanan.Hal ini diperkuat oleh Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 bahwa Negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa" ucapnya.
Mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini, menyebutkan jangan ada yang menyapih Negara Pancasila dari agama khususnya Islam, dan apalagi menghilangkan jejak Islam dari Negara Pancasila.
Seperti kata Bung Karno "Jasmerah" (jangan sekali-kali melupakan sejarah0, dan pada saat yang sama perlu diserukan "Jashijau" yakni Jangan sekali-kali hapus jasa ulama.
Din Syamsuddin mengatakan, walaupun jasa umat Islam besar dalam penegakan Negara Pancasila, umat Islam tidak perlu menuntut hak untuk diistimewakan dalam kehidupan kebangsaan, tapi pada saat yang sama umat Islam perlu bangkit menolak perlakuan tidak adil dalam kehidupan bersama, seperti adanya kelompok yang menguasai ekonomi dan politik sendiri dengan meminggirkan kelompok lain.
Jika hal itu terjadi maka inilah awal dari runtuhnya negara bangsa yang bermotto Bhineka Tunggal Ika.
"Hal ini meniscayakan adanya pemimpin Indonesia yang mengamalkan prinsip kepemimpinan hikmah dalam Pancasila, yaitu kepemimpinan yang arif bijaksana yang berada di atas dan untuk semua golongan," demikian Din Syamsuddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Mereka mengorbankan jiwa dan raga serta harta demi tegaknya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945," kata mantan Ketua Umum Muhammadiyah dan MUI, Prof Dr Din Syamsuddin pada Pembukaan Kongres ke-2 Umat Islam Sumatera Utara, di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, Jumat (26/8).
Pembukaan kongres itu dihadiri ribuan jamaah yang memadati Lapangan Asrama Haji Medan.Kongres tersebut diikuti 300 ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai daerah Sumatera Utara.
Turut hadir Ketua DPD Lanyalla Mahmud Matalitti, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Mantan Ketua MPR RI Amien Rais, dan sejumlah tokoh nasional.
Menurut Din Syamsuddin, perjuangan kemerdekaan Indonesia telah dimulai tiga setengah abad sebelumnya melalui jihad para ulama dari berbagai daerah di Nusantara.
Bahkan Negara Pancasila tidak terlepas dari kerelaan 73 Sultan Islam dari Aceh hingga Ternate/Tidore.Mereka rela menyerahkan kekuasaannya demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945.
Masih di seputar kemerdekaan, lanjut Guru Besar Pemikiran Politik Islam ini, Dasar Negara Pancasila yang ada sekarang ini tidak terlepas dari kerelaan para tokoh Islam (Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah dan KH Wahid Hasyim dari Nahdatul Ulama) untuk mengganti Sila Pertama pada Jakarta yang telah disepakati sebelumnya.
Yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa".
"Kedua rumusan ini menegaskan bahwa Negara Pancasila adalah negara yang berketuhanan.Hal ini diperkuat oleh Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 bahwa Negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa" ucapnya.
Mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini, menyebutkan jangan ada yang menyapih Negara Pancasila dari agama khususnya Islam, dan apalagi menghilangkan jejak Islam dari Negara Pancasila.
Seperti kata Bung Karno "Jasmerah" (jangan sekali-kali melupakan sejarah0, dan pada saat yang sama perlu diserukan "Jashijau" yakni Jangan sekali-kali hapus jasa ulama.
Din Syamsuddin mengatakan, walaupun jasa umat Islam besar dalam penegakan Negara Pancasila, umat Islam tidak perlu menuntut hak untuk diistimewakan dalam kehidupan kebangsaan, tapi pada saat yang sama umat Islam perlu bangkit menolak perlakuan tidak adil dalam kehidupan bersama, seperti adanya kelompok yang menguasai ekonomi dan politik sendiri dengan meminggirkan kelompok lain.
Jika hal itu terjadi maka inilah awal dari runtuhnya negara bangsa yang bermotto Bhineka Tunggal Ika.
"Hal ini meniscayakan adanya pemimpin Indonesia yang mengamalkan prinsip kepemimpinan hikmah dalam Pancasila, yaitu kepemimpinan yang arif bijaksana yang berada di atas dan untuk semua golongan," demikian Din Syamsuddin.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022