Pemkab Samosir bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sumatera Utara menggelar pertemuan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Kegiatan yang bertempat di Aula AE Manihuruk, Kecamatan Pangururan, Selasa (21/6) itu, merupakan kerja sama BKKBN Provinsi Sumatera Utara dengan Pemkab Samosir dalam rangkaian road show kegiatan Hari Keluarga Nasional ke XXIX Tingkat Kabupaten Samosir, dengan menghadirkan peserta dari 10 desa lokus stunting di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir.
Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BKKBN Sumut atas kegiatan tersebut, karena akan menjadi motivasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Samosir, melalui program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, berkualitas dan sejahtera.
Lebih lanjut disampaikan, salah satu fokus dari program Bangga Kencana adalah pencegahan stunting, sebab upaya penurunan stunting merupakan kebijakan yang terintegrasi mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dengan mempedomani Amanah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
"Upaya penurunan stunting dilakukan dengan penguatan kerangka intervensi, seperti gizi sensitif yang difokuskan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan, sementara intervensi gizi sensitif adalah intervensi pendukung seperti penyediaan air bersih dan sanitasi," katanya.
Baca juga: Wakil Bupati Samosir buka kegiatan advokasi percepatan penurunan stunting
Ia juga menjelaskan bahwa Pemkab Samosir terus mendorong segenap organisasi perangkat daerah mulai dari pemerintah kabupaten sampai tingkat desa untuk terus bersinergi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut M. Irzal, SE, ME menyampaikan bahwa BKKBN telah dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo untuk menangani percepatan penurunan angka stunting, sehingga BKKBN akan terus bersinergi dengan berbagai stakeholder dan lembaga sehingga penurunan angka stunting terutama di Sumut akan sesuai target 2024 sebesar 14 persen.
Irzal juga menjelaskan, BKKBN menjadikan persoalan stunting menjadi prioritas utama sebagai upaya mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik. Dalam hal ini BKKBN telah membuat Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil), yang berguna untuk mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi calon pasangan pengantin (Catin).
Kemudian kata Irzal, untuk percepatan penurunan stunting, BKKBN memiliki Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI), dan strategi ini diharapkan diterapkan di seluruh pemerintah daerah di Sumut.
"Persoalan stunting bukan hanya soal gizi, lingkungan atau sanitasi, tetapi juga harus diperhatikan pemakaian kontrasepsi. Persoalan stunting ini menjadi prioritas. Jadi diperlukan kerja sama semua pihak dan stakeholder untuk sama-sama bekerja menurunkan angka stunting sesuai dengan yang kita harapkan" ajak Irzal.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022