Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melantik Sekda Tebing Tinggi Muhamad Dimiyathi sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing Tinggi, Selasa (24/5) di aula T.Rizal Nurdin.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam amanatnya menyampaikan kita mengenal tentang politik adalah suatu sistem dalam rangka menciptakan demokrasi di negara yang kita cintai ini.
Demokrasi yang kita anut adalah kita pernah menganut demokrasi perwakilan, saat ini kita sejak 1998 sampai sekarang menganut demokrasi langsung.
Baca juga: Umar Zunaidi dan Oki Doni diantar warga sampai perbatasan Kota Tebing Tinggi
Ada 8 demokrasi di dunia ini. Semuanya itu baik tergantung bagaimana manusia cara memahaminya. Dalam suatu kebetulan untuk kesejahteraan rakyat itulah diciptakan demokrasi.
Di atur dalam demokrasi langsung ini, pastinya semua sudah tahu, pejabat pemerintah daerah dari mulai Kepala Desa, Walikota/Bupati, Gubernur, hingga Presiden RI adalah produk pejabat politik.
Pejabat-Pejabat yang dipilih oleh rakyat daerah teritorialnya. Kalau dia Walikota Tebing Tinggi dipilih oleh Rakyatnya Tebing Tinggi, begitu juga Bupati Tapanuli Tengah dipilih oleh Rakyatnya Tapanuli Tengah. Itulah aturan main yang disusun secara aturan yang mendalam.
Lantas kenapa sekarang dijabat oleh ASN? Itu pertanyaannya sekarang. Salah satu pergantian waktu, penyamaan waktu yang untuk melanjutkan pejabat – pejabat sebagai pejabat politik.
Karena akan disamakan rakyat Indonesia, yang akan penyamaan waktunya pada tanggal 19 November 2024 yang akan datang.
Sisa waktu yang ada ini tidak dapat dilakukan secara demokrasi yang diatur dalam politik aturan Demokrasi langsung.ujar gubernur
Bapak/ibu yang dipilih adalah untuk melanjutkan sisa jabatan yang lama sampai Tahun 2024.
Disampaikan Gubsu apa bedanya Pejabat Politik dengan ASN hal itu harus kita ketahui bersama-sama.berbeda wewenang Pejabat Politik dengan ASN.
Namun saya tidak mempersoalkan siapa pejabat yang digantikan, saya akan mempersoalkan tentang kinerja yang harus bertanggung jawab.
Ada 3 (tiga) Koordinasi yang harus kalian pegang yaitu loyalitas, menjaga nama baik Sumut dan bekerja sama yaitu
Loyalitas kepada saya selaku Gubernur Sumut. Harus menjaga nama baik Sumut dan Kota yang kalian pimpin,bekerja sama antar pimpinan yang menjabat di Sumut.
Sudah merupakan peraturan pengelolaan pemerintah 2,5 tahun lamanya masa jabatan, maka kalian harus memikirkan pelaksanannya dan pertanggungjawabannya.
"Saya yakin anda bisa dari segi pendidikan karena kalian adalah lulusan STPDN, saya harap dengan kehadiran kalian pemerintah di daerah kalian menjadi baik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam amanatnya menyampaikan kita mengenal tentang politik adalah suatu sistem dalam rangka menciptakan demokrasi di negara yang kita cintai ini.
Demokrasi yang kita anut adalah kita pernah menganut demokrasi perwakilan, saat ini kita sejak 1998 sampai sekarang menganut demokrasi langsung.
Baca juga: Umar Zunaidi dan Oki Doni diantar warga sampai perbatasan Kota Tebing Tinggi
Ada 8 demokrasi di dunia ini. Semuanya itu baik tergantung bagaimana manusia cara memahaminya. Dalam suatu kebetulan untuk kesejahteraan rakyat itulah diciptakan demokrasi.
Di atur dalam demokrasi langsung ini, pastinya semua sudah tahu, pejabat pemerintah daerah dari mulai Kepala Desa, Walikota/Bupati, Gubernur, hingga Presiden RI adalah produk pejabat politik.
Pejabat-Pejabat yang dipilih oleh rakyat daerah teritorialnya. Kalau dia Walikota Tebing Tinggi dipilih oleh Rakyatnya Tebing Tinggi, begitu juga Bupati Tapanuli Tengah dipilih oleh Rakyatnya Tapanuli Tengah. Itulah aturan main yang disusun secara aturan yang mendalam.
Lantas kenapa sekarang dijabat oleh ASN? Itu pertanyaannya sekarang. Salah satu pergantian waktu, penyamaan waktu yang untuk melanjutkan pejabat – pejabat sebagai pejabat politik.
Karena akan disamakan rakyat Indonesia, yang akan penyamaan waktunya pada tanggal 19 November 2024 yang akan datang.
Sisa waktu yang ada ini tidak dapat dilakukan secara demokrasi yang diatur dalam politik aturan Demokrasi langsung.ujar gubernur
Bapak/ibu yang dipilih adalah untuk melanjutkan sisa jabatan yang lama sampai Tahun 2024.
Disampaikan Gubsu apa bedanya Pejabat Politik dengan ASN hal itu harus kita ketahui bersama-sama.berbeda wewenang Pejabat Politik dengan ASN.
Namun saya tidak mempersoalkan siapa pejabat yang digantikan, saya akan mempersoalkan tentang kinerja yang harus bertanggung jawab.
Ada 3 (tiga) Koordinasi yang harus kalian pegang yaitu loyalitas, menjaga nama baik Sumut dan bekerja sama yaitu
Loyalitas kepada saya selaku Gubernur Sumut. Harus menjaga nama baik Sumut dan Kota yang kalian pimpin,bekerja sama antar pimpinan yang menjabat di Sumut.
Sudah merupakan peraturan pengelolaan pemerintah 2,5 tahun lamanya masa jabatan, maka kalian harus memikirkan pelaksanannya dan pertanggungjawabannya.
"Saya yakin anda bisa dari segi pendidikan karena kalian adalah lulusan STPDN, saya harap dengan kehadiran kalian pemerintah di daerah kalian menjadi baik," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022