PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia melalui Holding Ultra Mikro.
Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyatakan bahwa dengan mengantarkan pelaku usaha ultra mikro naik kelas, ekonomi Indonesia dapat terakselerasi dengan optimal, hal ini sejalan dengan potensi sektor ultra mikro tersebut dalam lanskap UMKM di Indonesia.
"Kita sering mendengar 98 persen dari 64 juta unit usaha adalah pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Saya mencoba memetakan seberapa besar ultra mikro, ternyata dari 98 persen itu sebanyak 81,8 persen adalah ultra mikro,” ujar Supari dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Maka dari itu, upaya BRI bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian di Holding Ultra Mikro dapat memperluas jangkauan untuk melayani lebih banyak nasabah.
Supari menjelaskan target tersebut juga tertuang dalam Visi BRI untuk menjadi The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion pada tahun 2025.
“Ke depan itu bukan literasi tapi inklusi dulu, berikan akses dahulu baru di situlah nanti ada sebuah motivasi mau belajar. Sekarang inklusi Indonesia itu cuma 76 persen, kita akan dorong menjadi 90 persen di tahun 2024,” katanya.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menyambut positif adanya entitas Holding Ultra Mikro yang dipimpin oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang dinilai bakal punya andil besar dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia dan dapat mendorong untuk mencapai inklusi keuangan.
Keseriusan Indonesia dalam memulihkan sektor usaha Ultra Mikro dan UMKM ini dapat dilihat dari hadirnya inklusi keuangan UMKM dalam agenda prioritas G20, di mana perbankan menjadi motor dalam mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community.
Baca juga: BRI catatkan pertumbuhan investor milenial Wealth Management 47 persen
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing Yulius mengatakan Holding Ultra Mikro dapat menjadi solusi akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro agar bisa meningkatkan produktivitasnya, sehingga terdapat potensi untuk naik kelas serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Upaya ini diharapkan dapat lebih meratakan pembangunan dan tingkat kemiskinan kita masih cukup tinggi apalagi sejalan dengan pandemi yaitu 17,76 persen. Ini yang sejalan dengan apa yang diharapkan dengan adanya ultra mikro ini,” ungkap Yulius.
Yulius menyebut Indonesia masih mengalami ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi yang tercermin dari rasio gini menyentuh 0,381 per September 2021, namun angka tersebut sebenarnya mengalami perbaikan dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 0,384.
Adanya Holding Ultra Mikro merupakan holding pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan UMKM lebih terintegrasi dan koordinasi, sehingga diharapkan didapatkan pembiayaan biaya yang lebih murah dengan jangkauan yang lebih luas, masyarakat semakin mudah mengajukan pinjaman, dan terdapat pendampingan.
Ia pun mendorong pelaku UMKM yang sebagian besar bekerja di sektor informal untuk beralih ke sektor formal agar akses pembiayaan lebih mudah didapat melalui pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk legalitas bisnis yang tercatat oleh pemerintah.
“Jumlah NIB sudah mencapai lebih dari 17 juta usaha mikro. Kami harapkan makin bertambah, karena dengan pindah ke formal maka mereka akan lebih mudah untuk dapat mengakses perbankan," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyatakan bahwa dengan mengantarkan pelaku usaha ultra mikro naik kelas, ekonomi Indonesia dapat terakselerasi dengan optimal, hal ini sejalan dengan potensi sektor ultra mikro tersebut dalam lanskap UMKM di Indonesia.
"Kita sering mendengar 98 persen dari 64 juta unit usaha adalah pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Saya mencoba memetakan seberapa besar ultra mikro, ternyata dari 98 persen itu sebanyak 81,8 persen adalah ultra mikro,” ujar Supari dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Maka dari itu, upaya BRI bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian di Holding Ultra Mikro dapat memperluas jangkauan untuk melayani lebih banyak nasabah.
Supari menjelaskan target tersebut juga tertuang dalam Visi BRI untuk menjadi The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion pada tahun 2025.
“Ke depan itu bukan literasi tapi inklusi dulu, berikan akses dahulu baru di situlah nanti ada sebuah motivasi mau belajar. Sekarang inklusi Indonesia itu cuma 76 persen, kita akan dorong menjadi 90 persen di tahun 2024,” katanya.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menyambut positif adanya entitas Holding Ultra Mikro yang dipimpin oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang dinilai bakal punya andil besar dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia dan dapat mendorong untuk mencapai inklusi keuangan.
Keseriusan Indonesia dalam memulihkan sektor usaha Ultra Mikro dan UMKM ini dapat dilihat dari hadirnya inklusi keuangan UMKM dalam agenda prioritas G20, di mana perbankan menjadi motor dalam mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community.
Baca juga: BRI catatkan pertumbuhan investor milenial Wealth Management 47 persen
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing Yulius mengatakan Holding Ultra Mikro dapat menjadi solusi akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro agar bisa meningkatkan produktivitasnya, sehingga terdapat potensi untuk naik kelas serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Upaya ini diharapkan dapat lebih meratakan pembangunan dan tingkat kemiskinan kita masih cukup tinggi apalagi sejalan dengan pandemi yaitu 17,76 persen. Ini yang sejalan dengan apa yang diharapkan dengan adanya ultra mikro ini,” ungkap Yulius.
Yulius menyebut Indonesia masih mengalami ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi yang tercermin dari rasio gini menyentuh 0,381 per September 2021, namun angka tersebut sebenarnya mengalami perbaikan dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 0,384.
Adanya Holding Ultra Mikro merupakan holding pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan UMKM lebih terintegrasi dan koordinasi, sehingga diharapkan didapatkan pembiayaan biaya yang lebih murah dengan jangkauan yang lebih luas, masyarakat semakin mudah mengajukan pinjaman, dan terdapat pendampingan.
Ia pun mendorong pelaku UMKM yang sebagian besar bekerja di sektor informal untuk beralih ke sektor formal agar akses pembiayaan lebih mudah didapat melalui pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk legalitas bisnis yang tercatat oleh pemerintah.
“Jumlah NIB sudah mencapai lebih dari 17 juta usaha mikro. Kami harapkan makin bertambah, karena dengan pindah ke formal maka mereka akan lebih mudah untuk dapat mengakses perbankan," tuturnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022