Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan realisasi sementara belanja negara tahun 2021 mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.750 triliun.
"Artinya negara membelanjakan Rp36,7 triliun lebih tinggi dari APBN, sehingga berhasil tumbuh 7,4 persen dari tahun lalu," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2021 di Jakarta, Senin.(3/1)
Baca juga: Sri Mulyani: Pembiayaan investasi November 2021 melonjak 278,5 persen
Ia menjelaskan pada tahun lalu realisasi belanja negara mencapai Rp2.595,5 triliun, namun angka tersebut tak mencapai target APBN 2020 yang sekitar Rp2.700 triliun.
Kendati demikian, realisasi belanja negara pada tahun lalu berhasil tumbuh 12,4 persen dari realisasi tahun 2019, yakni Rp2.309,3 triliun, sehingga terlihat belanja negara yang terus tumbuh setiap tahunnya.
"Jadi kalau pendapatan negara tidak bisa mengejar, defisitnya bisa naik," tegas Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, realisasi sementara belanja negara tahun 2021 meliputi belanja pemerintah pusat Rp2.001,1 triliun atau terealisasi 102,4 persen dari target Rp1.954,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 785,7 triliun atau 98,8 persen dari target Rp795,5 triliun.
Realisasi belanja pemerintah pusat berhasil tumbuh 9,2 persen lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp1.833 triliun, yang meliputi belanja kementerian/lembaga Rp1.189,1 triliun atau 115,2 persen dari target Rp1.032 triliun dan belanja non kementerian/lembaga Rp812 triliun atau 88 persen dari target Rp922,6 triliun.
"Dalam hal ini terlihat belanja pemerintah pusat yang menyebabkan APBN agar bisa countercyclical karena belanja COVID-19, yang memang selain untuk kebutuhan kesehatan, tetapi juga untuk bidang sosial dan belanja lainnya," ucap dia.
Sementara itu, Bendahara Negara menuturkan realisasi TKDD relatif stabil dan tumbuh tiga persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp762,5 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Artinya negara membelanjakan Rp36,7 triliun lebih tinggi dari APBN, sehingga berhasil tumbuh 7,4 persen dari tahun lalu," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2021 di Jakarta, Senin.(3/1)
Baca juga: Sri Mulyani: Pembiayaan investasi November 2021 melonjak 278,5 persen
Ia menjelaskan pada tahun lalu realisasi belanja negara mencapai Rp2.595,5 triliun, namun angka tersebut tak mencapai target APBN 2020 yang sekitar Rp2.700 triliun.
Kendati demikian, realisasi belanja negara pada tahun lalu berhasil tumbuh 12,4 persen dari realisasi tahun 2019, yakni Rp2.309,3 triliun, sehingga terlihat belanja negara yang terus tumbuh setiap tahunnya.
"Jadi kalau pendapatan negara tidak bisa mengejar, defisitnya bisa naik," tegas Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, realisasi sementara belanja negara tahun 2021 meliputi belanja pemerintah pusat Rp2.001,1 triliun atau terealisasi 102,4 persen dari target Rp1.954,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 785,7 triliun atau 98,8 persen dari target Rp795,5 triliun.
Realisasi belanja pemerintah pusat berhasil tumbuh 9,2 persen lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp1.833 triliun, yang meliputi belanja kementerian/lembaga Rp1.189,1 triliun atau 115,2 persen dari target Rp1.032 triliun dan belanja non kementerian/lembaga Rp812 triliun atau 88 persen dari target Rp922,6 triliun.
"Dalam hal ini terlihat belanja pemerintah pusat yang menyebabkan APBN agar bisa countercyclical karena belanja COVID-19, yang memang selain untuk kebutuhan kesehatan, tetapi juga untuk bidang sosial dan belanja lainnya," ucap dia.
Sementara itu, Bendahara Negara menuturkan realisasi TKDD relatif stabil dan tumbuh tiga persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp762,5 triliun.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022