Hari Disabilitas Internasional dapat menjadi momentum percepatan vaksinasi bagi kelompok disabilitas. Maka kerja sama seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk menyukseskannya.
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro, mengatakan, pemerintah memang menjadikan salah satu fokus penanganan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Sosialisasi dan diseminasi informasi pun kerap dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat.
Melalui Keterangan Pers yang ditayangkan dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN, Jumat (3/12/2021), Reisa mengutarakan bahwa selama 76 tahun Indonesia merdeka, undang-undang selalu menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, menjunjung prinsip bahwa setiap orang berhak atas akses pelayanan umum dan perlindungan, terutama di masa pandemi COVID-19.
“Pemerintah dari awal tahun ini sudah memasukkan kelompok disabilitas ke dalam prioritas vaksinasi COVID-19 dalam kategori masyarakat rentan. Arti masyarakat rentan adalah mereka yang harus pertama-tama dilindungi karena rentan mengalami komplikasi penyakit berat apabila tertular COVID-19,” lanjutnya.
Kementerian Kesehatan, ujarnya, memperkirakan lebih dari setengah juta atau 562.242 penyandang disabilitas di seluruh Indonesia telah masuk sasaran vaksinasi. Pemerintah dikatakannya menjamin penyandang disabilitas dapat dilayani di seluruh fasilitas kesehatan, sentra vaksinasi manapun dan tidak terbatas pada alamat domisili KTP.
“Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Serta Pendidik dan Tenaga Pendidikan,” lanjutnya.
Kegiatan vaksinasi pun dikatakan Reisa dapat berjalan salah satunya dengan gotong-royong bersama berbagai komunitas, organisasi, dan pihak swasta untuk memobilisasi penyandang disabilitas dan juga lansia.
Karena pandemi belum usai, ia juga mengingatkan bahwa informasi pencegahan dan perkembangan terkini COVID-19 harus dipastikan sampai ke semua orang di seluruh pelosok Indonesia, termasuk mereka yang merayakan International Day of Disabled Persons pada 3 Desember 2021.
Pemerintah khususnya KPCPEN dan Satgas Penanganan COVID-19 sejak awal pandemi COVID-19 di awal 2020 lalu selalu memastikan juru bahasa isyarat selalu ada untuk membantu menyampaikan pesan-pesan pemerintah diterima dengan baik oleh semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat,” kata Reisa.
Saat ini kerja sama Biro Pers, media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, dengan Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Indonesia mencoba memfasilitasi dialog dengan para penyandang disabilitas, tentang perkembangan terkini COVID-19 dan persiapan menghadapi Natal dan tahun baru.
Pada kesempatan ini Reisa juga menyebutkan tentang varian baru Omicron dan betapa banyak yang belum diketahui tentang varian tersebut. Varian baru ini, katanya, masih dipelajari dan makin banyak negara-negara di dunia yang melaporkan adanya varian ini di pasien mereka. Ia tegaskan, pencegahan ketat lebih baik daripada penyesalan kemudian.
“Namun yang kita ketahui adalah cara pencegahannya sama. Disiplin protokol kesehatan terutama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” ujarnya.
Mengingat akan datangnya libur Nataru, Reisa juga mengajak masyarakat dukung pemerintah mengatur perjalanan luar negeri, menerapkan karantina yang sesuai, dan patuhi peraturan PPKM selama Nataru. Tak kalah penting, Reisa meminta masyarakat untuk mempercepat vaksinasi.
“Ayo vaksinasi bagi yang belum. Semua vaksin yang ada di Indonesia dijamin aman, bermutu, dan berkhasiat, karena disetujui Badan POM dan WHO. Terutama bagi kelompok disabilitas, partisipasi kita semua dalam program vaksinasi COVID-19 menunjukkan respon pandemi negeri ini inklusif tidak membeda-bedakan,” tegasnya.
“Tutup tahun ini dengan perlindungan diri yang makin kuat terhadap COVID-19. Pertahankan kondisi yang membaik ini,” pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro, mengatakan, pemerintah memang menjadikan salah satu fokus penanganan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Sosialisasi dan diseminasi informasi pun kerap dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat.
Melalui Keterangan Pers yang ditayangkan dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN, Jumat (3/12/2021), Reisa mengutarakan bahwa selama 76 tahun Indonesia merdeka, undang-undang selalu menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, menjunjung prinsip bahwa setiap orang berhak atas akses pelayanan umum dan perlindungan, terutama di masa pandemi COVID-19.
“Pemerintah dari awal tahun ini sudah memasukkan kelompok disabilitas ke dalam prioritas vaksinasi COVID-19 dalam kategori masyarakat rentan. Arti masyarakat rentan adalah mereka yang harus pertama-tama dilindungi karena rentan mengalami komplikasi penyakit berat apabila tertular COVID-19,” lanjutnya.
Kementerian Kesehatan, ujarnya, memperkirakan lebih dari setengah juta atau 562.242 penyandang disabilitas di seluruh Indonesia telah masuk sasaran vaksinasi. Pemerintah dikatakannya menjamin penyandang disabilitas dapat dilayani di seluruh fasilitas kesehatan, sentra vaksinasi manapun dan tidak terbatas pada alamat domisili KTP.
“Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Serta Pendidik dan Tenaga Pendidikan,” lanjutnya.
Kegiatan vaksinasi pun dikatakan Reisa dapat berjalan salah satunya dengan gotong-royong bersama berbagai komunitas, organisasi, dan pihak swasta untuk memobilisasi penyandang disabilitas dan juga lansia.
Karena pandemi belum usai, ia juga mengingatkan bahwa informasi pencegahan dan perkembangan terkini COVID-19 harus dipastikan sampai ke semua orang di seluruh pelosok Indonesia, termasuk mereka yang merayakan International Day of Disabled Persons pada 3 Desember 2021.
Pemerintah khususnya KPCPEN dan Satgas Penanganan COVID-19 sejak awal pandemi COVID-19 di awal 2020 lalu selalu memastikan juru bahasa isyarat selalu ada untuk membantu menyampaikan pesan-pesan pemerintah diterima dengan baik oleh semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat,” kata Reisa.
Saat ini kerja sama Biro Pers, media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, dengan Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Indonesia mencoba memfasilitasi dialog dengan para penyandang disabilitas, tentang perkembangan terkini COVID-19 dan persiapan menghadapi Natal dan tahun baru.
Pada kesempatan ini Reisa juga menyebutkan tentang varian baru Omicron dan betapa banyak yang belum diketahui tentang varian tersebut. Varian baru ini, katanya, masih dipelajari dan makin banyak negara-negara di dunia yang melaporkan adanya varian ini di pasien mereka. Ia tegaskan, pencegahan ketat lebih baik daripada penyesalan kemudian.
“Namun yang kita ketahui adalah cara pencegahannya sama. Disiplin protokol kesehatan terutama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” ujarnya.
Mengingat akan datangnya libur Nataru, Reisa juga mengajak masyarakat dukung pemerintah mengatur perjalanan luar negeri, menerapkan karantina yang sesuai, dan patuhi peraturan PPKM selama Nataru. Tak kalah penting, Reisa meminta masyarakat untuk mempercepat vaksinasi.
“Ayo vaksinasi bagi yang belum. Semua vaksin yang ada di Indonesia dijamin aman, bermutu, dan berkhasiat, karena disetujui Badan POM dan WHO. Terutama bagi kelompok disabilitas, partisipasi kita semua dalam program vaksinasi COVID-19 menunjukkan respon pandemi negeri ini inklusif tidak membeda-bedakan,” tegasnya.
“Tutup tahun ini dengan perlindungan diri yang makin kuat terhadap COVID-19. Pertahankan kondisi yang membaik ini,” pungkasnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021