Fraksi PKS mendorong Pemprov Sumut menambah alokasi anggaran belanja modal di dalam APBD tahun anggaran 2022. Belanja modal yang hanya 12 persen dari jumlah APBD Sumut dianggap terlalu kecil.
"Dari total belanja APBD 2022 alokasi belanja modal hanya sekitar 12 persen. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi kondisi infrastruktur di Sumut yang merupakan kepentingan bersama masyarakat banyak," kata Jubir Fraksi PKS DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar saat membacakan pandangan fraksi terhadap R-APBD 2022 di Medan, Selasa (16/11).
Abdul Rahim menegaskan penambahan anggaran belanja modal dapat dilakukan dengan cara melakukan efesiensi pada belanja operasi yang tidak begitu penting.
"Kami berpendapat, masih ada waktu bagi pemerintah dan DPRD untuk melakukan penyesuaian sehingga belanja modal pada APBD 2022 ini bisa mencapai sekitar 20 persen," tuturnya.
Baca juga: Pemprov Sumut minta pembagian DBH adil
Di sisi lain Fraksi PKS DPRD Sumut juga mendorong peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut. Sebab, hampir setiap tahun mendapat suntikan penyertaan modal. Namun tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.
"Pemprov Sumut Pemerintah provinsi harus melakukan evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif, serta melakukan upaya perbaikan manajemen agar pengelolaan BUMD menjadi lebih profesional dan profitable. Untuk BUMD yang tidak sehat sebaiknya segera digabung atau di merger demi efesiensi anggaran," tuturnya.
Seperti diketahui APBD Provinsi Sumut 2022 diproyeksikan sebesar Rp12,1 triliun. Jumlah tersebut menurun sekitar 10,9 persen jika dibandingkan dengan APBD 2021 yang berjumlah Rp13,5 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
"Dari total belanja APBD 2022 alokasi belanja modal hanya sekitar 12 persen. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi kondisi infrastruktur di Sumut yang merupakan kepentingan bersama masyarakat banyak," kata Jubir Fraksi PKS DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar saat membacakan pandangan fraksi terhadap R-APBD 2022 di Medan, Selasa (16/11).
Abdul Rahim menegaskan penambahan anggaran belanja modal dapat dilakukan dengan cara melakukan efesiensi pada belanja operasi yang tidak begitu penting.
"Kami berpendapat, masih ada waktu bagi pemerintah dan DPRD untuk melakukan penyesuaian sehingga belanja modal pada APBD 2022 ini bisa mencapai sekitar 20 persen," tuturnya.
Baca juga: Pemprov Sumut minta pembagian DBH adil
Di sisi lain Fraksi PKS DPRD Sumut juga mendorong peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut. Sebab, hampir setiap tahun mendapat suntikan penyertaan modal. Namun tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.
"Pemprov Sumut Pemerintah provinsi harus melakukan evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif, serta melakukan upaya perbaikan manajemen agar pengelolaan BUMD menjadi lebih profesional dan profitable. Untuk BUMD yang tidak sehat sebaiknya segera digabung atau di merger demi efesiensi anggaran," tuturnya.
Seperti diketahui APBD Provinsi Sumut 2022 diproyeksikan sebesar Rp12,1 triliun. Jumlah tersebut menurun sekitar 10,9 persen jika dibandingkan dengan APBD 2021 yang berjumlah Rp13,5 triliun.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021