Tim Sekretariat Kabinet RI melakukan monitoring dan tindak lanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait Food Estate di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (15/10).
Menurut Ida Dwi Nilasari selaku Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi RI, kepada ANTARA, tujuan kedatangan mereka sesuai dengan fungsi dari Sekretariat Kabinet yaitu melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo menetapkan program pengembangan Food Estate di empat Kabupaten di Sumatera Utara.
“Jadi, kami ingin memastikan bahwa kebijakan itu apakah sudah berjalan atau belum, dan sejauh mana perkembangannya di lapangan,” ujarnya.
Khusus untuk Tapanuli Tengah katanya, ada beberapa hal yang sudah didiskusikan bersama Bupati Tapteng, terkait identifikasi permasalahan, juga terkait dengan lahan.
“Dan ini kita menunggu rekomendasi dari SK 448 Menteri LHK. Dan pak Bupati sudah menyampaikan untuk menyurati pak Gubernur Sumatera Utara untuk segera memberikan rekomendasi tersebut, karena tujuan program ini untuk peningkatakan kesejahteraan petani yang akan berdampak secara langsung untuk peningkatan PAD daerah,” ujarnya lagi.
Asdep pun sependapat dengan Bupati, hendaknya sejak awal dalam perencanaan Food Estate, keempat Pemerintah Daerah (Taput, Humbang, Pakpak Bharat dan Tapteng) dilibatkan bersama-sama.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait Kabupaten Humbahas yang Food Estate sudah berlangsung, Asdep menjelaskan, bahwa di Humbahas program sudah berjalan karena lahannya sudah Hak Pengelolaan (HPL), berbeda dengan Taput, Tapteng dan Pakpak Bharat.
“Jadi, hasil monitoring yang kami lakukan ke empat daerah ini akan kami sampaikan ke kementerian terkait, untuk segera melakukan percepatan terhadap persoalan yang dihadapi di lapangan. Karena kami tim yang turun ini terdiri dari Kemenko Marves selaku Koordinator Pelaksanaan Food Estate di Provinsi Sumut, Kementerian Perekonomian, Bappenas, Kementan, dan Kemen PU-Pera,” ungkapnya.
“Kami juga sangat mengapresisasi respon dari pak Bupati Tapteng, terkait program Food Estate ini. Dan sebagaimana disampaikan beliau kepada kami, bahwa ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, dan akan terus berlanjut bersama dengan kementerian dan lembaga terbaik,” tambahnya.
Sementara itu Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani menjelaskan, kendala belum terealisasinya Food Estate ini di Tapeng karena lahannya belum HPL. Kalau luas lahan itu ada 12.000 Hektare yang mau dikerjakan. Dan sekarang sudah masuk anggaran DAK untuk perbaikan jalan ke lokasi Food Estate kita.
“Artinya, sudah dimulailah, dan kita sudah kerjakan dan petakan soal lahannya di mana, serta kendala yang dihadapi. Intinya kita sudah bekerja, dan dalam tempo delapan bulan ini, 6.350 Hektare lahan sudah siap di tiga kecamatan (Sorkam, Pasaribu Tobing dan Kolang),” terangnya.
Dijelaskan Bupati, kenapa empat daerah lokasi Food Estate (Taput, Tapteng, Humbang dan Pakpak Bharat) harus duduk bersama, karena posisi Kabupaten Tapanuli Tengah berada di bawah.
“Kita takut efek pembangunan itu ada berdampak ke kita, tetapi saya yakin, itu tidak ada, karena pasti sudah melalui analisis yang tetap dan cepat. Jadi kita mau duduk bersama agar sama-sama bergerak dan bekerja. Dan saya tadi juga sudah berkomunikasi dengan Bupati Taput, pak Nikson. Artinya, dengan kebersamaan ini perekonomian di empat daerah ini akan sama-sama cepat bergerak,” harapnya.
Melalui monitoring dari Asdep ini Bupati Tapteng akan menyurati Gubernur Sumut terkait rekomendasi tersebut.
“Kita akan surati pak Gubernur Sumut terkait rekomendasi yang disampaikan Ibu dari Asdep tadi. Dan kepada masyarakat Tapteng, kami mengimbau agar jangan terpedaya dengan hasutan siapapun. Yang kami kerjakan ini adalah 100 persen untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” imbaunya.
Ada pun jenis tumbuhan yang akan ditanam di lahan Food Estate itu adalah, tumbuhan yang potensial, seperti jengkol, petai, durian, bawang merah, bawang putih.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Menurut Ida Dwi Nilasari selaku Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi RI, kepada ANTARA, tujuan kedatangan mereka sesuai dengan fungsi dari Sekretariat Kabinet yaitu melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo menetapkan program pengembangan Food Estate di empat Kabupaten di Sumatera Utara.
“Jadi, kami ingin memastikan bahwa kebijakan itu apakah sudah berjalan atau belum, dan sejauh mana perkembangannya di lapangan,” ujarnya.
Khusus untuk Tapanuli Tengah katanya, ada beberapa hal yang sudah didiskusikan bersama Bupati Tapteng, terkait identifikasi permasalahan, juga terkait dengan lahan.
“Dan ini kita menunggu rekomendasi dari SK 448 Menteri LHK. Dan pak Bupati sudah menyampaikan untuk menyurati pak Gubernur Sumatera Utara untuk segera memberikan rekomendasi tersebut, karena tujuan program ini untuk peningkatakan kesejahteraan petani yang akan berdampak secara langsung untuk peningkatan PAD daerah,” ujarnya lagi.
Asdep pun sependapat dengan Bupati, hendaknya sejak awal dalam perencanaan Food Estate, keempat Pemerintah Daerah (Taput, Humbang, Pakpak Bharat dan Tapteng) dilibatkan bersama-sama.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait Kabupaten Humbahas yang Food Estate sudah berlangsung, Asdep menjelaskan, bahwa di Humbahas program sudah berjalan karena lahannya sudah Hak Pengelolaan (HPL), berbeda dengan Taput, Tapteng dan Pakpak Bharat.
“Jadi, hasil monitoring yang kami lakukan ke empat daerah ini akan kami sampaikan ke kementerian terkait, untuk segera melakukan percepatan terhadap persoalan yang dihadapi di lapangan. Karena kami tim yang turun ini terdiri dari Kemenko Marves selaku Koordinator Pelaksanaan Food Estate di Provinsi Sumut, Kementerian Perekonomian, Bappenas, Kementan, dan Kemen PU-Pera,” ungkapnya.
“Kami juga sangat mengapresisasi respon dari pak Bupati Tapteng, terkait program Food Estate ini. Dan sebagaimana disampaikan beliau kepada kami, bahwa ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, dan akan terus berlanjut bersama dengan kementerian dan lembaga terbaik,” tambahnya.
Sementara itu Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani menjelaskan, kendala belum terealisasinya Food Estate ini di Tapeng karena lahannya belum HPL. Kalau luas lahan itu ada 12.000 Hektare yang mau dikerjakan. Dan sekarang sudah masuk anggaran DAK untuk perbaikan jalan ke lokasi Food Estate kita.
“Artinya, sudah dimulailah, dan kita sudah kerjakan dan petakan soal lahannya di mana, serta kendala yang dihadapi. Intinya kita sudah bekerja, dan dalam tempo delapan bulan ini, 6.350 Hektare lahan sudah siap di tiga kecamatan (Sorkam, Pasaribu Tobing dan Kolang),” terangnya.
Dijelaskan Bupati, kenapa empat daerah lokasi Food Estate (Taput, Tapteng, Humbang dan Pakpak Bharat) harus duduk bersama, karena posisi Kabupaten Tapanuli Tengah berada di bawah.
“Kita takut efek pembangunan itu ada berdampak ke kita, tetapi saya yakin, itu tidak ada, karena pasti sudah melalui analisis yang tetap dan cepat. Jadi kita mau duduk bersama agar sama-sama bergerak dan bekerja. Dan saya tadi juga sudah berkomunikasi dengan Bupati Taput, pak Nikson. Artinya, dengan kebersamaan ini perekonomian di empat daerah ini akan sama-sama cepat bergerak,” harapnya.
Melalui monitoring dari Asdep ini Bupati Tapteng akan menyurati Gubernur Sumut terkait rekomendasi tersebut.
“Kita akan surati pak Gubernur Sumut terkait rekomendasi yang disampaikan Ibu dari Asdep tadi. Dan kepada masyarakat Tapteng, kami mengimbau agar jangan terpedaya dengan hasutan siapapun. Yang kami kerjakan ini adalah 100 persen untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” imbaunya.
Ada pun jenis tumbuhan yang akan ditanam di lahan Food Estate itu adalah, tumbuhan yang potensial, seperti jengkol, petai, durian, bawang merah, bawang putih.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021