Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 yang terindikasi curang dan sarat permainan berbau pungli, Kemenag Tanjungbalai berjanji segera memanggil Kepala MTsN untuk dimintai penjelasan/klarifikasi atas keluhan masyarakat baik orang tua naupun wali dari peserta PPDB.
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tanjungbalai, Ahmad Zais kepada ANTARA, Senin (5/7), di ruang kerja kantornya.
"Kami tampung keluhan masyarakat. Namun berhubung pak Kakan Kemenag sedang tugas luar, tentang masalah adanya peserta digagalkan ikut ujian, Kepala MTsN segera kami panggil agar memberikan penjelasan," kata Ahmad Zais didampingi stafnya, Gunawan.
Baca juga: Panitia PPDB MTsN Tanjungbalai diduga sengaja gagalkan peserta ujian
Sementara itu, Gunawan yang mengaku sebagai pembimbing operator panitia PPDB menyatakan bahwa kalau ada peserta yang kesulitan dalam hal pelaksanaan ujian online seperti tidak membawa kartu akademik, panitia hendaknya membantu peserta agar bisa ikut ujian.
"Harusnya panitia membantu anak-anak peserta ujian yang mungkin lupa atau tidak memiliki kartu akademik berisi informasi tatacara login, baik dalam simulasi maupun ujian. Jika ada pengawas yang menyuruh pulang, tentu kita sesalkan," ujar Gunawan.
Terpisah, Ketua Generasi Aktivis Reformasi Indonesia Sumatera Utara (Gari-SU), Rudi Bakty, mengatakan bahwa PPDB di MTsN Tanjungbalai setiap tahunnya bermasalah, dimana calon peserta didik yang diurus dengan "menyetor" uang mulai lima ratus hingga satu juta rupiah dipastikan lulus.
Menurut Rudi, dalam PPDB MTsN tahun 2021, adiknya yang tidak membawa kartu akademik saat akan mengikuti ujian online pada Jumat (2/7) pekan lalu juga menjadi korban gagal ikut ujian.
"Karena tidak membawa kartu akademik, oleh pengawas ujian adik saya juga disuruh pulang. Hal ini (disuruh pulang) juga banyak dialami peserta PPDB MTsN yang datanya sudah ditabulasi," ungkap Rudi Bakty.
Rudi menyatakan, ia juga memiliki data adanya dugaan kecurangan berbau pungli dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2021, untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan unjukrasa ke MTsN dan ke Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai.
"Ini menyangkut dunia pendidikan dan nasib anak bangsa ke depannya, namun disayangkan tercoreng ulah oknum tidak bertanggung jawab diduga mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok melalui PPDB. Kami dari Gari-SU akan melakukan unjukrasa agar publik tahu bahwa penerimaan peserta didik baru di MTsN yang notabenenya di bawah naungan Kemenag diduga melakukan kecurangan berbau pungli," tegas Rudi.
Sebagaimana diinformasikan, banyak peserta PPDB yang mendaftar secara online dan telah mengikuti tes kemampuan baca Quran dan simulasi, namun pada Jumat (2/7) gagal mengikuti ujian online karena disuruh pulang oleh pengawas dengan alasan tidak membawa kartu akademik. Salah satunya adalah Dian Khairiah Sirait Nomor Pendaftaran 0149.
Padahal, panitia PPDB dinilai minim sosialisasi terhadap peserta yang pendaftarannya tidak diurus oknum diduga kaki tangan panitia maupun Kepala Sekolah MTsN Tanjungbalai.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tanjungbalai, Ahmad Zais kepada ANTARA, Senin (5/7), di ruang kerja kantornya.
"Kami tampung keluhan masyarakat. Namun berhubung pak Kakan Kemenag sedang tugas luar, tentang masalah adanya peserta digagalkan ikut ujian, Kepala MTsN segera kami panggil agar memberikan penjelasan," kata Ahmad Zais didampingi stafnya, Gunawan.
Baca juga: Panitia PPDB MTsN Tanjungbalai diduga sengaja gagalkan peserta ujian
Sementara itu, Gunawan yang mengaku sebagai pembimbing operator panitia PPDB menyatakan bahwa kalau ada peserta yang kesulitan dalam hal pelaksanaan ujian online seperti tidak membawa kartu akademik, panitia hendaknya membantu peserta agar bisa ikut ujian.
"Harusnya panitia membantu anak-anak peserta ujian yang mungkin lupa atau tidak memiliki kartu akademik berisi informasi tatacara login, baik dalam simulasi maupun ujian. Jika ada pengawas yang menyuruh pulang, tentu kita sesalkan," ujar Gunawan.
Terpisah, Ketua Generasi Aktivis Reformasi Indonesia Sumatera Utara (Gari-SU), Rudi Bakty, mengatakan bahwa PPDB di MTsN Tanjungbalai setiap tahunnya bermasalah, dimana calon peserta didik yang diurus dengan "menyetor" uang mulai lima ratus hingga satu juta rupiah dipastikan lulus.
Menurut Rudi, dalam PPDB MTsN tahun 2021, adiknya yang tidak membawa kartu akademik saat akan mengikuti ujian online pada Jumat (2/7) pekan lalu juga menjadi korban gagal ikut ujian.
"Karena tidak membawa kartu akademik, oleh pengawas ujian adik saya juga disuruh pulang. Hal ini (disuruh pulang) juga banyak dialami peserta PPDB MTsN yang datanya sudah ditabulasi," ungkap Rudi Bakty.
Rudi menyatakan, ia juga memiliki data adanya dugaan kecurangan berbau pungli dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2021, untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan unjukrasa ke MTsN dan ke Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai.
"Ini menyangkut dunia pendidikan dan nasib anak bangsa ke depannya, namun disayangkan tercoreng ulah oknum tidak bertanggung jawab diduga mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok melalui PPDB. Kami dari Gari-SU akan melakukan unjukrasa agar publik tahu bahwa penerimaan peserta didik baru di MTsN yang notabenenya di bawah naungan Kemenag diduga melakukan kecurangan berbau pungli," tegas Rudi.
Sebagaimana diinformasikan, banyak peserta PPDB yang mendaftar secara online dan telah mengikuti tes kemampuan baca Quran dan simulasi, namun pada Jumat (2/7) gagal mengikuti ujian online karena disuruh pulang oleh pengawas dengan alasan tidak membawa kartu akademik. Salah satunya adalah Dian Khairiah Sirait Nomor Pendaftaran 0149.
Padahal, panitia PPDB dinilai minim sosialisasi terhadap peserta yang pendaftarannya tidak diurus oknum diduga kaki tangan panitia maupun Kepala Sekolah MTsN Tanjungbalai.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021