Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2021 adalah sebesar Rp219,2 triliun atau 12,6 persen dari target APBN yaitu Rp1.743,6 triliun.
Sri Mulyani menuturkan pendapatan tersebut tumbuh 0,7 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2020 yaitu sebesar Rp217,6 triliun yang turun 0,1 persen dari Januari 2019.
“Yang menarik dan tentu positif adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh 0,7 persen. Tahun lalu Februari belum terjadi pandemi pendapatan negara justru terkontraksi 0,1 persen,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa (23/3).
Baca juga: Menkeu: BUMN setor dividen Rp377,8 triliun dan pajak Rp1.518,7 triliun
Sri Mulyani menuturkan pendapatan negara Rp219,2 triliun terdiri dari penerimaan perpajakan Rp181,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp37,3 triliun, dan hibah Rp0,1 triliun.
Secara rinci penerimaan perpajakan Rp181,8 triliun mampu tumbuh 1,7 persen (yoy) dibandingkan Februari tahun lalu Rp178,6 triliun serta lebih baik dibandingkan Januari 2021 yang terkontraksi 15,3 persen.
Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak Rp146,1 triliun atau terkontraksi 4,8 persen dibandingkan Februari 2020 sebesar Rp153,6 triliun yang terdiri dari PPh migas Rp5,1 triliun turun 22,5 persen (yoy) daripada periode sama tahun lalu Rp6,6 triliun.
Kemudian penerimaan pajak juga meliputi pajak nonmigas Rp141 triliun yang turun 4 persen (yoy) dari Februari 2020 Rp146,9 triliun terdiri dari PPh non migas Rp80,2 triliun, PPN Rp59,1 triliun, PBB Rp0,2 triliun, dan pajak lainnya Rp1,5 triliun.
“Apa yang memberikan kontribusi positif (pada penerimaan perpajakan)? Yaitu PPN sudah tumbuh 5,2 persen,” ujarnya.
Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp35,6 triliun atau 16,6 persen dari target Rp215 triliun mampu tumbuh 42,1 persen (yoy) dibanding periode sama 2020 yakni Rp25,1 triliun.
Pertumbuhan positif pada penerimaan kepabeanan dan cukai ditunjang oleh realisasi cukai yang mencapai Rp28,3 triliun yang tumbuh 48,3 persen dibanding Februari 2020 Rp19,1 triliun atau 15,7 persen dari target APBN Rp180 triliun.
Kemudian untuk bea masuk terealisasi Rp5 triliun dan merupakan 15 persen dari target APBN Rp33,2 triliun atau terkontraksi hingga 9,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp5,5 triliun.
Untuk bea keluar yang mencapai Rp2,4 triliun mampu tumbuh 380,4 persen dari Februari 2020 Rp0,5 triliun dan 132,8 persen dari target APBN Rp1,8 triliun.
Selanjutnya untuk PNBP yang pada Februari 2021 sebesar Rp37,3 triliun atau 12,5 persen dari target Rp298,2 triliun terkontraksi 3,7 persen dibanding Februari tahun lalu Rp38,8 triliun.
Untuk hibah yang realisasinya Rp0,1 triliun merupakan 6,2 persen dari target Rp0,9 triliun dan terkontraksi 69,1 persen dari Februari tahun lalu Rp0,2 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Sri Mulyani menuturkan pendapatan tersebut tumbuh 0,7 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2020 yaitu sebesar Rp217,6 triliun yang turun 0,1 persen dari Januari 2019.
“Yang menarik dan tentu positif adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh 0,7 persen. Tahun lalu Februari belum terjadi pandemi pendapatan negara justru terkontraksi 0,1 persen,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa (23/3).
Baca juga: Menkeu: BUMN setor dividen Rp377,8 triliun dan pajak Rp1.518,7 triliun
Sri Mulyani menuturkan pendapatan negara Rp219,2 triliun terdiri dari penerimaan perpajakan Rp181,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp37,3 triliun, dan hibah Rp0,1 triliun.
Secara rinci penerimaan perpajakan Rp181,8 triliun mampu tumbuh 1,7 persen (yoy) dibandingkan Februari tahun lalu Rp178,6 triliun serta lebih baik dibandingkan Januari 2021 yang terkontraksi 15,3 persen.
Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak Rp146,1 triliun atau terkontraksi 4,8 persen dibandingkan Februari 2020 sebesar Rp153,6 triliun yang terdiri dari PPh migas Rp5,1 triliun turun 22,5 persen (yoy) daripada periode sama tahun lalu Rp6,6 triliun.
Kemudian penerimaan pajak juga meliputi pajak nonmigas Rp141 triliun yang turun 4 persen (yoy) dari Februari 2020 Rp146,9 triliun terdiri dari PPh non migas Rp80,2 triliun, PPN Rp59,1 triliun, PBB Rp0,2 triliun, dan pajak lainnya Rp1,5 triliun.
“Apa yang memberikan kontribusi positif (pada penerimaan perpajakan)? Yaitu PPN sudah tumbuh 5,2 persen,” ujarnya.
Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp35,6 triliun atau 16,6 persen dari target Rp215 triliun mampu tumbuh 42,1 persen (yoy) dibanding periode sama 2020 yakni Rp25,1 triliun.
Pertumbuhan positif pada penerimaan kepabeanan dan cukai ditunjang oleh realisasi cukai yang mencapai Rp28,3 triliun yang tumbuh 48,3 persen dibanding Februari 2020 Rp19,1 triliun atau 15,7 persen dari target APBN Rp180 triliun.
Kemudian untuk bea masuk terealisasi Rp5 triliun dan merupakan 15 persen dari target APBN Rp33,2 triliun atau terkontraksi hingga 9,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp5,5 triliun.
Untuk bea keluar yang mencapai Rp2,4 triliun mampu tumbuh 380,4 persen dari Februari 2020 Rp0,5 triliun dan 132,8 persen dari target APBN Rp1,8 triliun.
Selanjutnya untuk PNBP yang pada Februari 2021 sebesar Rp37,3 triliun atau 12,5 persen dari target Rp298,2 triliun terkontraksi 3,7 persen dibanding Februari tahun lalu Rp38,8 triliun.
Untuk hibah yang realisasinya Rp0,1 triliun merupakan 6,2 persen dari target Rp0,9 triliun dan terkontraksi 69,1 persen dari Februari tahun lalu Rp0,2 triliun.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021