Mahkamah Konstitusi mendengar jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan keterangan pihak terkait serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk enam permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.
Untuk Selasa, pemeriksaan hanya dilakukan Panel 3 yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi Saldi Isra serta Manahan MP Sitompul.
Baca juga: MK gelar sidang lanjutan untuk 20 perkara sengketa hasil pilkada
Perkara yang diperiksa adalah sengketa hasil Pilkada Kepulauan Sula, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Manado dan Boolang Mongondow Timur (2 perkara).
Total hingga kini Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang lanjutan untuk 126 perkara sengketa hasil pilkada dari 132 permohonan yang diregistrasi. Sebanyak enam permohonan tidak diperiksa karena pemohon atau kuasanya tidak hadir dalam sidang (2) dan permohonan ditarik (4).
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan sebelumnya, agenda sidang adalah penyampaian pokok-pokok permohonan oleh permohon, pengesahan alat bukti dan penetapan pihak terkait.
Kemudian dalam sidang lanjutan, KPU memberikan jawaban atas dalil-dalil pemohon dan pihak terkait serta Bawaslu memberikan keterangan terkait dalil yang disampaikan pemohon.
Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada 18 Januari 2021.
Putusan sela diagendakan digelar pada 15-16 Februari 2021, sementara perkara yang lanjut ke sidang berikutnya akan diperiksa pada 19 Februari-18 Maret 2021 dan diputus pada 19-24 Maret 2021.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Untuk Selasa, pemeriksaan hanya dilakukan Panel 3 yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi Saldi Isra serta Manahan MP Sitompul.
Baca juga: MK gelar sidang lanjutan untuk 20 perkara sengketa hasil pilkada
Perkara yang diperiksa adalah sengketa hasil Pilkada Kepulauan Sula, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Manado dan Boolang Mongondow Timur (2 perkara).
Total hingga kini Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang lanjutan untuk 126 perkara sengketa hasil pilkada dari 132 permohonan yang diregistrasi. Sebanyak enam permohonan tidak diperiksa karena pemohon atau kuasanya tidak hadir dalam sidang (2) dan permohonan ditarik (4).
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan sebelumnya, agenda sidang adalah penyampaian pokok-pokok permohonan oleh permohon, pengesahan alat bukti dan penetapan pihak terkait.
Kemudian dalam sidang lanjutan, KPU memberikan jawaban atas dalil-dalil pemohon dan pihak terkait serta Bawaslu memberikan keterangan terkait dalil yang disampaikan pemohon.
Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada 18 Januari 2021.
Putusan sela diagendakan digelar pada 15-16 Februari 2021, sementara perkara yang lanjut ke sidang berikutnya akan diperiksa pada 19 Februari-18 Maret 2021 dan diputus pada 19-24 Maret 2021.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021