Sebagai calon Wali Kota dalam Pilkada 2020, terhitung 26 September 2020 Wali Kota Tanjungbalai, HM Syahrial telah cuti. Ironisnya Pemkot dalam situasi berutang sebesar Rp900 juta lebih kepada PT PLN.
Sesuai data dimiliki ANTARA, utang tersebut tertuang dalam Surat PLN UIW Sumut UP3 Rantau Prapat Nomor 0885/AGA.04.02/B08070000/2020, tertanggal 23 September 2020 yang ditandatangani Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Rantau Prapat, Efi Ziarman yang ditujukan kepada Wali Kota Tanjungbalai.
Disebutkan dalam surat itu, tunggakan rekening listrik Dinas PU dan Lampu Penerangan Jalan Umum Tanjungbalai bulan Agustus dan September 2020 belum dilunasi dengan nilai total Rp913.559.400.-
Selanjutnya, untuk menghindari pemutusan sementara aliran listrik tunggakan tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 September 2020.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, diketahui sejak PLN melayangkan surat hingga Wali Kota Tanjungbalai mengambil cuti per 26 September 2020 hingga 71 hari ke depan, sampai saat ini tunggakan Rp900 juta lebih itu belum dilunasi Pemkot Tanjungbalai ke pihak PLN.
Sekretaris Dinas PU Tanjungbalai, Agus Salim, Selasa (29/9), mengatakan, tunggakan rekening listrik dan LPJU itu belum dilunasi karena dokumen penggunaan anggaran (DPA) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) 2020 belum rampung.
Agus menjelaskan, akibat refocusing anggaran akibat COVID-19, dalam APBD 2020 (murni) anggaran untuk rekening listrik Dinas PU dan LPJU dialokasikan sebesar Rp5 Miliar lebih. Namun, tidak mencukupi untuk membayar beban rekening dan LPJU mencapai empat ratus juta lebih per bulan.
"Untuk menutupinya, dalam APBD Perubahan 2020 sudah dialokasikan sebesar Rp9 miliar lebih. Akan tetapi, karena DPA belum rampung, maka rekening bulan Agustus dan September yang tertunggak belum dibayarkan," katanya.
Agus menambahkan, setelah DPA P.APBD 2020 rampung, maka tunggakan rekening Dinas PU dan LPJU tersebut segera dilunasi ke pihak PLN.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Sesuai data dimiliki ANTARA, utang tersebut tertuang dalam Surat PLN UIW Sumut UP3 Rantau Prapat Nomor 0885/AGA.04.02/B08070000/2020, tertanggal 23 September 2020 yang ditandatangani Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Rantau Prapat, Efi Ziarman yang ditujukan kepada Wali Kota Tanjungbalai.
Disebutkan dalam surat itu, tunggakan rekening listrik Dinas PU dan Lampu Penerangan Jalan Umum Tanjungbalai bulan Agustus dan September 2020 belum dilunasi dengan nilai total Rp913.559.400.-
Selanjutnya, untuk menghindari pemutusan sementara aliran listrik tunggakan tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 September 2020.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, diketahui sejak PLN melayangkan surat hingga Wali Kota Tanjungbalai mengambil cuti per 26 September 2020 hingga 71 hari ke depan, sampai saat ini tunggakan Rp900 juta lebih itu belum dilunasi Pemkot Tanjungbalai ke pihak PLN.
Sekretaris Dinas PU Tanjungbalai, Agus Salim, Selasa (29/9), mengatakan, tunggakan rekening listrik dan LPJU itu belum dilunasi karena dokumen penggunaan anggaran (DPA) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) 2020 belum rampung.
Agus menjelaskan, akibat refocusing anggaran akibat COVID-19, dalam APBD 2020 (murni) anggaran untuk rekening listrik Dinas PU dan LPJU dialokasikan sebesar Rp5 Miliar lebih. Namun, tidak mencukupi untuk membayar beban rekening dan LPJU mencapai empat ratus juta lebih per bulan.
"Untuk menutupinya, dalam APBD Perubahan 2020 sudah dialokasikan sebesar Rp9 miliar lebih. Akan tetapi, karena DPA belum rampung, maka rekening bulan Agustus dan September yang tertunggak belum dibayarkan," katanya.
Agus menambahkan, setelah DPA P.APBD 2020 rampung, maka tunggakan rekening Dinas PU dan LPJU tersebut segera dilunasi ke pihak PLN.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020