Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan mengungkapkan, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat, dan para asisten untuk meningkatkan sistem pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah demi mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-7 di 2021.
"Saya minta semua OPD, Inspektur, para asisten, tidak ada cerita lagi, LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan SAKIP kita harus bagus," ujar Nikson, di tengah agenda pelantikan puluhan pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kabupaten Tapanuli Utara yang digelar di Balai Data Kantor Bupati Taput, Senin (4/5).
Kenaikan dalam sistem diminta tidak hanya pada kenaikan dalam digit, namun harus dilakukan dalam lompatan.
Baca juga: Bupati Nikson lantik Dalan Simanjuntak duduki Kadis PUPR
Baca juga: Bupati Taput perintahkan OPD miliki tim siber tanggulangi hoaks
"Kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan semakin ketat memeriksa. WTP ke-6 sudah kita raih, WTP ke-7 akan lebih detail lagi," terangnya.
Pintanya, untuk meraih WTP ke-7, setiap OPD tidak lagi bekerja sebagaimana kondisi sebelumnya soal pelaporan.
"Harus lebih detail, lebih terinci. Saya tidak mau apa yang kita raih bertahun-tahun jadi menurun. Harus meningkat. Itulah gunanya saudara-saudara saya percaya," tukasnya.
Menurutnya, setiap perpindahan dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar demi penyegaran.
"Jangan lagi ada prilaku yang berlebihan dalam melaksanakan tugas. Hierarki itu harus ada," sebutnya.
Sehingga, kedisiplinan dalam melaksanakan tugas menjadi hal yang tidak bisa dinafikan oleh setiap pimpinan instansi.
"Saya juga minta kepada Kepala BKD, bulan ini ada rotasi di tingkat eselon II, mulai dari staf ahli, asisten, dan kepala dinas. Ini tentunya penyegaran juga," imbuhnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Saya minta semua OPD, Inspektur, para asisten, tidak ada cerita lagi, LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan SAKIP kita harus bagus," ujar Nikson, di tengah agenda pelantikan puluhan pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kabupaten Tapanuli Utara yang digelar di Balai Data Kantor Bupati Taput, Senin (4/5).
Kenaikan dalam sistem diminta tidak hanya pada kenaikan dalam digit, namun harus dilakukan dalam lompatan.
Baca juga: Bupati Nikson lantik Dalan Simanjuntak duduki Kadis PUPR
Baca juga: Bupati Taput perintahkan OPD miliki tim siber tanggulangi hoaks
"Kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan semakin ketat memeriksa. WTP ke-6 sudah kita raih, WTP ke-7 akan lebih detail lagi," terangnya.
Pintanya, untuk meraih WTP ke-7, setiap OPD tidak lagi bekerja sebagaimana kondisi sebelumnya soal pelaporan.
"Harus lebih detail, lebih terinci. Saya tidak mau apa yang kita raih bertahun-tahun jadi menurun. Harus meningkat. Itulah gunanya saudara-saudara saya percaya," tukasnya.
Menurutnya, setiap perpindahan dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar demi penyegaran.
"Jangan lagi ada prilaku yang berlebihan dalam melaksanakan tugas. Hierarki itu harus ada," sebutnya.
Sehingga, kedisiplinan dalam melaksanakan tugas menjadi hal yang tidak bisa dinafikan oleh setiap pimpinan instansi.
"Saya juga minta kepada Kepala BKD, bulan ini ada rotasi di tingkat eselon II, mulai dari staf ahli, asisten, dan kepala dinas. Ini tentunya penyegaran juga," imbuhnya.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020