Aktivis mahasiswa dan penggiat sosial mendesak Pemkot Tanjungbalai mengalokasikan anggaran penanggulangan corona virus dan menyesalkan tidak transparannya Gugus Tugas COVID-19 dalam penanganan pendemi di daerah itu.
Hal itu disampaikan aktivis Ridho Damanik, Andrian Sulin, Ade Willy, Feri Padli dan Ucok Roufdy serta sejumlah warga (kaum ibu) dalam rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai, Surya Darma, serta dihadiri anggota Komisi A yakni Dahman Sirait, Tedi Erwin, Rusnaldi Darma, Antoni Darwin, Mas Budi Panjaitan dan Eriston Sialoho, Senin (13/4).
Di hadapan para wakil rakyat, para aktivis itu mengecam sikap Pemkot dan Gugus Tugas COVID-19 yang dinilai belum menyalurkan bantuan apapun kepada warga kurang mampu/miskin yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi bahkan terancam kelaparan.
Baca juga: Warga meninggal di RSUD Tanjungbalai demam dan alami sesak nafas
"Pemkot Tanjungbalai hanya pandai menyuruh warga melakukan lockdown atau di rumah aja, namun belum memberikan bantuan apapun. Keadaan ini sangat menyulitkan masyarakat, terutama warga miskin yang sudah terancam kelaparan," ujar Andrian Sulin.
Sementara itu Ridho Damanik mengatakan, di tengah mewabahnya COVID-19, Wali Kota Tanjungbalai terkesan memanfaatkan keadaan untuk kepentingan politiknya dengan kegiatan-kegiatan bersifat serimoni dan pencitraan.
"Saat ini warga membutuhkan perhatian pemerintah termasuk DPRD. Dengan segala kewenangan yang dimiliki, kami minta DPRD mendesak Pemkot Tanjungbalai mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19," kata Ridho.
Baca juga: Kapolres Tanjungbalai berharap wartawan sampaikan berita menyejukkan terkait COVID-19
Senada dikatakan Ade Willy, agar tidak menimbulkan polemik dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik, dalam pemberian bantuan nanti warga yang membutuhkan harus benar-benar di data sehingga tepat sasaran.
"Kami bersedia dilibatkan sebagai relawan dan kami siap mengawal serta mengawasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan tidak disalah gunakan. Dan jangan berpikir bahwa permintaan data aktivis, LSM dan jurnalis untuk diserahkan ke salah satu Dinas bisa membungkam kami," kata Ade Willy.
Wakil Ketua DPRD Surya Darma menjelaskan, pihaknya baru saja mendapat informasi bahwa Pemkot Tanjungbalai sudah menyiapkan Rp16 miliar anggaran penanggulangan COVID-19. Dana itu Rp8 miliar dialokasikan untuk bantuan sosial, Rp5 miliar untuk kesehatan dan Rp3 miliar jaring pengaman sosial.
"Besok tim anggaran DPRD dan Pemkot Tanjungbalai akan membahas alokasi dana tersebut. Bantuan harus tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat terkena dampak COVID-19. Dalam keadaan seperti ini siapapun bisa jadi "pencuri", mari sama-sama kita awasi," kata Surya Darma.
Dalam kesempatan itu, Surya juga menyesalkan sikap Pemkot Tanjungbalai, sebab sejak merebaknya isu corona virus khususnya di daerah itu, DPRD tidak dilibatkan sebagai bagian dari Gugus Tugas COVID-19 Kota Tanjungbalai.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Hal itu disampaikan aktivis Ridho Damanik, Andrian Sulin, Ade Willy, Feri Padli dan Ucok Roufdy serta sejumlah warga (kaum ibu) dalam rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai, Surya Darma, serta dihadiri anggota Komisi A yakni Dahman Sirait, Tedi Erwin, Rusnaldi Darma, Antoni Darwin, Mas Budi Panjaitan dan Eriston Sialoho, Senin (13/4).
Di hadapan para wakil rakyat, para aktivis itu mengecam sikap Pemkot dan Gugus Tugas COVID-19 yang dinilai belum menyalurkan bantuan apapun kepada warga kurang mampu/miskin yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi bahkan terancam kelaparan.
Baca juga: Warga meninggal di RSUD Tanjungbalai demam dan alami sesak nafas
"Pemkot Tanjungbalai hanya pandai menyuruh warga melakukan lockdown atau di rumah aja, namun belum memberikan bantuan apapun. Keadaan ini sangat menyulitkan masyarakat, terutama warga miskin yang sudah terancam kelaparan," ujar Andrian Sulin.
Sementara itu Ridho Damanik mengatakan, di tengah mewabahnya COVID-19, Wali Kota Tanjungbalai terkesan memanfaatkan keadaan untuk kepentingan politiknya dengan kegiatan-kegiatan bersifat serimoni dan pencitraan.
"Saat ini warga membutuhkan perhatian pemerintah termasuk DPRD. Dengan segala kewenangan yang dimiliki, kami minta DPRD mendesak Pemkot Tanjungbalai mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19," kata Ridho.
Baca juga: Kapolres Tanjungbalai berharap wartawan sampaikan berita menyejukkan terkait COVID-19
Senada dikatakan Ade Willy, agar tidak menimbulkan polemik dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik, dalam pemberian bantuan nanti warga yang membutuhkan harus benar-benar di data sehingga tepat sasaran.
"Kami bersedia dilibatkan sebagai relawan dan kami siap mengawal serta mengawasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan tidak disalah gunakan. Dan jangan berpikir bahwa permintaan data aktivis, LSM dan jurnalis untuk diserahkan ke salah satu Dinas bisa membungkam kami," kata Ade Willy.
Wakil Ketua DPRD Surya Darma menjelaskan, pihaknya baru saja mendapat informasi bahwa Pemkot Tanjungbalai sudah menyiapkan Rp16 miliar anggaran penanggulangan COVID-19. Dana itu Rp8 miliar dialokasikan untuk bantuan sosial, Rp5 miliar untuk kesehatan dan Rp3 miliar jaring pengaman sosial.
"Besok tim anggaran DPRD dan Pemkot Tanjungbalai akan membahas alokasi dana tersebut. Bantuan harus tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat terkena dampak COVID-19. Dalam keadaan seperti ini siapapun bisa jadi "pencuri", mari sama-sama kita awasi," kata Surya Darma.
Dalam kesempatan itu, Surya juga menyesalkan sikap Pemkot Tanjungbalai, sebab sejak merebaknya isu corona virus khususnya di daerah itu, DPRD tidak dilibatkan sebagai bagian dari Gugus Tugas COVID-19 Kota Tanjungbalai.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020