Presiden Joko Widodo membenarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk jadi salah satu kandidat Badan Otorita ibu kota baru.
"Kandidatnya ada banyak, satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin.
Baca juga: Ahok menyebut diri sebagai lulusan S-3 Mako Brimob
Bambang Brodjonegoro adalah mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang saat ini menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional. Sedangkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Selanjutnya Tumiyana merupakan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) sementara Abdullah Azwar Anas saat ini merupakan Bupati Banyuwangi.
Baca juga: Dirut Pertamina enggan komentari Ahok
"Jadi untuk otoritas ibu kota negara, ini memang kita akan segera menandatangani perpres (peraturan presiden) di mana di situ ada CEO-nya, CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan, dan akan segera diputuskan Insya Allah dalam minggu ini," tambah Presiden.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan ibu kota baru akan dipimpin seseorang setingkat menteri.
Baca juga: Marwan Batubara nilai Ahok tidak "qualified" pimpin BUMN
Nantinya, pejabat setingkat menteri tersebut langsung akan dipilih oleh Presiden Jokowi.
Badan otorita tersebut kelak memiliki tugas, mulai dari mempersiapkan, membangun hingga memproses pemindahan itu sendiri. Suharso menambahkan, badan otorita juga diberikan wewenang atas pengelolaan tanah, lahan, serta agar proses pembangunan dapat tersentralistik dengan baik secara administrasi terutama, dalam hal kewenangan atas lahan saat dibuat sebuah kerjasama dengan pihak ketiga.
Rencananya RUU Ibu Kota Negara juga akan diajukan ke DPR pada Maret, seusai masa reses DPR sedangkan rencana induk akan didetailkan pada semester 1 2020 sehingga pada akhir 2020 sudah ada ground breaking.
Pada 2024 ibu kota negara Indonesia akan sudah pindah ke ibu kota baru yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pada 23 Desember 2019 lalu, sudah ditetapkan desain dengan judul "Nagara Rimba Nusa" sebagai Pemenang Pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara. Konsep itu ditawarkan oleh tim Urban+ dengan membawa keseimbangan antara tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam.
Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektar dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.
Nantinya ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.
Pemerintah juga sudah meminta tiga tokoh internasional untuk duduk sebagai Dewan Pengarah. Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Kandidatnya ada banyak, satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin.
Baca juga: Ahok menyebut diri sebagai lulusan S-3 Mako Brimob
Bambang Brodjonegoro adalah mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang saat ini menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional. Sedangkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Selanjutnya Tumiyana merupakan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) sementara Abdullah Azwar Anas saat ini merupakan Bupati Banyuwangi.
Baca juga: Dirut Pertamina enggan komentari Ahok
"Jadi untuk otoritas ibu kota negara, ini memang kita akan segera menandatangani perpres (peraturan presiden) di mana di situ ada CEO-nya, CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan, dan akan segera diputuskan Insya Allah dalam minggu ini," tambah Presiden.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan ibu kota baru akan dipimpin seseorang setingkat menteri.
Baca juga: Marwan Batubara nilai Ahok tidak "qualified" pimpin BUMN
Nantinya, pejabat setingkat menteri tersebut langsung akan dipilih oleh Presiden Jokowi.
Badan otorita tersebut kelak memiliki tugas, mulai dari mempersiapkan, membangun hingga memproses pemindahan itu sendiri. Suharso menambahkan, badan otorita juga diberikan wewenang atas pengelolaan tanah, lahan, serta agar proses pembangunan dapat tersentralistik dengan baik secara administrasi terutama, dalam hal kewenangan atas lahan saat dibuat sebuah kerjasama dengan pihak ketiga.
Rencananya RUU Ibu Kota Negara juga akan diajukan ke DPR pada Maret, seusai masa reses DPR sedangkan rencana induk akan didetailkan pada semester 1 2020 sehingga pada akhir 2020 sudah ada ground breaking.
Pada 2024 ibu kota negara Indonesia akan sudah pindah ke ibu kota baru yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pada 23 Desember 2019 lalu, sudah ditetapkan desain dengan judul "Nagara Rimba Nusa" sebagai Pemenang Pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara. Konsep itu ditawarkan oleh tim Urban+ dengan membawa keseimbangan antara tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam.
Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektar dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.
Nantinya ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.
Pemerintah juga sudah meminta tiga tokoh internasional untuk duduk sebagai Dewan Pengarah. Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020