Guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, Kantor Imigrasi kelas II TPI Sibolga membuka Unit Kerja Kantor (UKK) di Manida.
Kebijakan pembukaan UKK itu berdasarkan permintaan dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara.
Menurut Kepala Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, Bambang Tri Cahyono kepada wartawan, kesiapan pengoperasian UKK di Manida tinggal menunggu informasi dari Pemkab Madina. Penjejakan sudah dilakukan sejak awal 2019 lalu.
“Permintaan agar dibuka UKK di Madina itu permintaan dari Bupati Madina, dan mereka bersedia menyediakan semua fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan. Kami dari Imigrasi Sibolga sebatas menempatkan petugas kami di sana untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petugas yang disiapkan oleh Pemkab,” ujarnya ketika bincang-bincang dengan wartawan di ruang kerjanya, Rabu siang.
Baca juga: Imigrasi Sibolga layani Paspor Simpatik pada Sabtu-Minggu
Bambang yang baru dilantik sebagai Kepala Imigrasi kelas II TPI Sibolga tanggal 17 Januari 2020 kemarin, menyakini, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Madina pasti sangat terbantu atas kehadiran UKK. Karena sesuai data, setiap tahun sekitar 500 orang warga Madina yang naik haji atau umroh ke tanah suci.
“Dengan jarak tempuh antara 5-6 jam dari Madina ke Sibolga, pasti cukup melelahkan bagi masyarakat, belum lagi kalau ada berkas yang kurang atau salah. Dan kondisi itulah yang dialami masyarakat yang datang dari Madina untuk mengurus paspor ke Sibolga. Kami dari Imigrasi Sibolga sangat senang UKK sudah hadir di Madina dan tinggal menunggu petunjuk dari bapak Bupati meresmikan,” kata Bambang didampingi Edy Ginting selaku Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Anton Purnomo Hadi sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan, dan juga didampingi Kasi Lalintuskim, Heryansyah Daulay.
Baca juga: Madina akan punya kantor Imigrasi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Kebijakan pembukaan UKK itu berdasarkan permintaan dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara.
Menurut Kepala Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, Bambang Tri Cahyono kepada wartawan, kesiapan pengoperasian UKK di Manida tinggal menunggu informasi dari Pemkab Madina. Penjejakan sudah dilakukan sejak awal 2019 lalu.
“Permintaan agar dibuka UKK di Madina itu permintaan dari Bupati Madina, dan mereka bersedia menyediakan semua fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan. Kami dari Imigrasi Sibolga sebatas menempatkan petugas kami di sana untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petugas yang disiapkan oleh Pemkab,” ujarnya ketika bincang-bincang dengan wartawan di ruang kerjanya, Rabu siang.
Baca juga: Imigrasi Sibolga layani Paspor Simpatik pada Sabtu-Minggu
Bambang yang baru dilantik sebagai Kepala Imigrasi kelas II TPI Sibolga tanggal 17 Januari 2020 kemarin, menyakini, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Madina pasti sangat terbantu atas kehadiran UKK. Karena sesuai data, setiap tahun sekitar 500 orang warga Madina yang naik haji atau umroh ke tanah suci.
“Dengan jarak tempuh antara 5-6 jam dari Madina ke Sibolga, pasti cukup melelahkan bagi masyarakat, belum lagi kalau ada berkas yang kurang atau salah. Dan kondisi itulah yang dialami masyarakat yang datang dari Madina untuk mengurus paspor ke Sibolga. Kami dari Imigrasi Sibolga sangat senang UKK sudah hadir di Madina dan tinggal menunggu petunjuk dari bapak Bupati meresmikan,” kata Bambang didampingi Edy Ginting selaku Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Anton Purnomo Hadi sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan, dan juga didampingi Kasi Lalintuskim, Heryansyah Daulay.
Baca juga: Madina akan punya kantor Imigrasi
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020