Tidak lama lagi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) akan memiliki kantor Unit Pelayanan Paspor (ULP).
Terwujudnya ULP ini setelah sebelumnya Bupati Madina bertemu dengan Menkumham dan Kepala Kanwil Hukum dan Ham Sumatera Utara di Rakornas Pengadaan Barang & Jasa di Jakarta pada beberpa hari yang lalu.
Kantor ULP ini untuk sementara direncanakan bertempat di eks kantor Pertanian Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara sebelum ada kantor permanen.
Program ini direncanakan akan berjalan pada tahun 2020.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing, Gozali Pulungan usai rapat kordinasi Pemkab Madina dengan Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumhan Provonsi Sumatera Utara beserta Kantor Imigrasi Sibolga di ruang kerjanya, kepada ANTARA, Kamis (7/11) menyampaikan, ULP ini dijadwalkan akan berjalan pada tahun 2020.
"Kita tadi sudah berdiskusi dengan Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. Dalam rapat tersebut disimpulan pihak imigrasi akan menghitung rincian anggaran yang diperlukan, baik untuk ULP maupun untuk sistem mobile. Kalau memungkinkan, kita membuat secara paralel, ULP jalan tahun 2020, dan sistem mobile dimulai Desember 2019," katanya.
Sementara itu, Bupati Madina, Drs Dahlan Hasan Nasution kepada wartawan menjelaskan, kantor pelayanan imigrasi ini sangat dibutuhkan masyarakat Madina apalagi khususnya bagi calon jamaah haji yang jumlahnya mencapa 1,5 kloter (500an orang) setiap tahunnya.
Dahlan menerangkan, selama ini masyarakat Madina terkendala dengan pengurusan paspor bila hendak bepergian keluar negeri yang mana masyarakat harus menghabiskan waktu tempuh belasan jam ke kota Sibolga.
"Kantor ULP ini sangat dibutuhkan masyarakat kita, karena selama ini mengurus paspor harus ke Sibolga, bisa dibayangkan perjalanan mengurus paspor saja menghabiskan belasan jam dari Madina. Bila program ini berjalan, masyarakat kita yang akan bepergian ke luar negeri, apalagi calon jamaah haji kita akan tertolong," sebut Bupati.
Ia menjelaskan, mengingat kantor imigrasi ini sangat dibutuhkan masyarakat, dirinya meminta kepada Kanwil Divisi Imigrasi Sumut agar mewujudkan pembangunan ULP ini.
"Saya sudah meminta tolong kepada Kanwil Divisi Imigrasi Sumut agar program ini bisa berjalan secepatnya, kalau bisa bulan Desember ini harus terlaksana, dengan demikian tahun 2020 masyarakat sudah bisa dilayani. apalagi pembangunan Bandara Bukit Malintang juga tidak lama lagi akan dimulai ," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Terwujudnya ULP ini setelah sebelumnya Bupati Madina bertemu dengan Menkumham dan Kepala Kanwil Hukum dan Ham Sumatera Utara di Rakornas Pengadaan Barang & Jasa di Jakarta pada beberpa hari yang lalu.
Kantor ULP ini untuk sementara direncanakan bertempat di eks kantor Pertanian Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara sebelum ada kantor permanen.
Program ini direncanakan akan berjalan pada tahun 2020.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing, Gozali Pulungan usai rapat kordinasi Pemkab Madina dengan Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumhan Provonsi Sumatera Utara beserta Kantor Imigrasi Sibolga di ruang kerjanya, kepada ANTARA, Kamis (7/11) menyampaikan, ULP ini dijadwalkan akan berjalan pada tahun 2020.
"Kita tadi sudah berdiskusi dengan Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. Dalam rapat tersebut disimpulan pihak imigrasi akan menghitung rincian anggaran yang diperlukan, baik untuk ULP maupun untuk sistem mobile. Kalau memungkinkan, kita membuat secara paralel, ULP jalan tahun 2020, dan sistem mobile dimulai Desember 2019," katanya.
Sementara itu, Bupati Madina, Drs Dahlan Hasan Nasution kepada wartawan menjelaskan, kantor pelayanan imigrasi ini sangat dibutuhkan masyarakat Madina apalagi khususnya bagi calon jamaah haji yang jumlahnya mencapa 1,5 kloter (500an orang) setiap tahunnya.
Dahlan menerangkan, selama ini masyarakat Madina terkendala dengan pengurusan paspor bila hendak bepergian keluar negeri yang mana masyarakat harus menghabiskan waktu tempuh belasan jam ke kota Sibolga.
"Kantor ULP ini sangat dibutuhkan masyarakat kita, karena selama ini mengurus paspor harus ke Sibolga, bisa dibayangkan perjalanan mengurus paspor saja menghabiskan belasan jam dari Madina. Bila program ini berjalan, masyarakat kita yang akan bepergian ke luar negeri, apalagi calon jamaah haji kita akan tertolong," sebut Bupati.
Ia menjelaskan, mengingat kantor imigrasi ini sangat dibutuhkan masyarakat, dirinya meminta kepada Kanwil Divisi Imigrasi Sumut agar mewujudkan pembangunan ULP ini.
"Saya sudah meminta tolong kepada Kanwil Divisi Imigrasi Sumut agar program ini bisa berjalan secepatnya, kalau bisa bulan Desember ini harus terlaksana, dengan demikian tahun 2020 masyarakat sudah bisa dilayani. apalagi pembangunan Bandara Bukit Malintang juga tidak lama lagi akan dimulai ," ungkapnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019