Dalam memperingati HUT Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) ke-54 warga penyandang tuna netra di Medan menyampaikan ingin memiliki rumah tinggal yang layak huni agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ketua Pertuni Sumut Khairul Batubara kepada ANTARA di Medan, Senin (27/1) mengatakan sampai saat ini tuna netra yang tergabung di organisasi Pertuni Sumut, sebagaian besar belum punya rumah sendiri yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
“Kami ada 878 orang. Baru 30 persennya punya rumah sedangkan 70 persennya masih mengontrak dan menumpang,” katanya.
Ia menambahkan harapan warga tuna netra dapat diterima di berbagai pihak maupun ditempat pekerjaan, pusat-pusat perbelanjaan agar tidak ada diskriminasi.
“Orang tuna netra punya hak yang sama, kewajiban yang sama dan perlakuan yang sama sebagai Warga Negara Indonesia sesuai UU Nomor 8 tahun 2016,” tambahnya.
Implementasi UU Nomor 8 tahun 2016, menurut dia, belum berjalan dengan semestinya. Seharusnya seluruh pemerintahan daerah kabupaten/kota berkewajiban untuk melakukan edukasi dalam rangka pemenuhan untuk penyandang disabilitas.
“Harapan kami ada pihak-pihak yang memperhatikan kami, baik pemerintahan pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan stakeholder lainnya untuk saling membantu agar kami juga dapat menikmatinya,” katanya.
Sementara itu Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengajak semua pihak untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang tuna netra menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi.
“Siapa yang mempersulit tuna netra dalam kepengurusan administrasi silakan catat nomor handphone ajudan saya, segera laporkan dan akan saya tanggapi,” tegasnya ketika menghadiri peringatan HUT Pertuni yang ke-54 di Jalan Sampul Medan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Ketua Pertuni Sumut Khairul Batubara kepada ANTARA di Medan, Senin (27/1) mengatakan sampai saat ini tuna netra yang tergabung di organisasi Pertuni Sumut, sebagaian besar belum punya rumah sendiri yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
“Kami ada 878 orang. Baru 30 persennya punya rumah sedangkan 70 persennya masih mengontrak dan menumpang,” katanya.
Ia menambahkan harapan warga tuna netra dapat diterima di berbagai pihak maupun ditempat pekerjaan, pusat-pusat perbelanjaan agar tidak ada diskriminasi.
“Orang tuna netra punya hak yang sama, kewajiban yang sama dan perlakuan yang sama sebagai Warga Negara Indonesia sesuai UU Nomor 8 tahun 2016,” tambahnya.
Implementasi UU Nomor 8 tahun 2016, menurut dia, belum berjalan dengan semestinya. Seharusnya seluruh pemerintahan daerah kabupaten/kota berkewajiban untuk melakukan edukasi dalam rangka pemenuhan untuk penyandang disabilitas.
“Harapan kami ada pihak-pihak yang memperhatikan kami, baik pemerintahan pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan stakeholder lainnya untuk saling membantu agar kami juga dapat menikmatinya,” katanya.
Sementara itu Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengajak semua pihak untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang tuna netra menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi.
“Siapa yang mempersulit tuna netra dalam kepengurusan administrasi silakan catat nomor handphone ajudan saya, segera laporkan dan akan saya tanggapi,” tegasnya ketika menghadiri peringatan HUT Pertuni yang ke-54 di Jalan Sampul Medan.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020