Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin menegaskan tahun 2020 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus bisa tercapai, untuk itu hal tersebut menjadi perhatian utamanya.
Hal itu disampaikannya pada rapat koordinasi pemerintah (Rakorpem) Kabupaten Langkat, di ruang pola kantor Bupati Langkat, di Stabat, Senin.
Terbit menyampaikan pentingnya pencapaian ini, karena menjadi penilaian utama oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan keuangan daerah.
Bupati meminta dalam pertemuan Rakorpem ini, pembahasan fokus kepada OPD yang menjadi sorotan BPK RI terhadap belum tercapainya penilaian WTP.
“Saya minta Inspektorat melakukan kajian ulang maupun bahasan terkait hal dimaksud. Saya juga ingin mendengar langsung dari kepala OPD yang bersangkutan, terkait apa yang menjadi kendala, serta sejauh mana kemampuan untuk menyelesaikannya, agar di tahun 2020 ini Pemkab Langkat mendapatkan WTP," tegasnya.
Sedangkan kepada OPD lainnya, Bupati meminta untuk tidak lalai dan terlena, jadi semuanya harus terus berbenah dan jangan mudah percaya terhadap laporan staf, sebelum mengeceknya sendiri.
Sebelumnya, Bupati Langkat saat memimpin apel gabungan ASN di jajaran Pemkab Langkat menyampaikan bahwa fokus tunggakan tugas yang harus dituntaskan, serta target capaian opini penilaian pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 ini, harus menjadi WTP.
“Ini kewajiban kita semua, mulai dari pimpinan OPD sampai para staf, untuk sama-sama bekerja keras," tegasnya.
Ia mengingatkan tanggung jawab ini menjadi pertaruhan kemampuan Pemkab Langkat dalam memaksimalkan sumber daya aparatur yang memiliki kemauan dan kemampuan, untuk menyelesaikan tugas pokoknya serta mendayagunakan potensi yang ada, untuk tercapainya tujuan.
Bupati juga meminta kepada Sekda selaku pengendali dan koordinator kegiatan, untuk bersama dengan kepala BPKAD dan Inspektorat, mengambil langkah strategis dan tepat, termasuk untuk memberikan rekomendasi terhadap ASN maupun pejabat yang tidak mempunyai kemampuan bekerja sama dalam tim, sehingga tidak ada lagi hambatan untuk capaian opini WTP.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Hal itu disampaikannya pada rapat koordinasi pemerintah (Rakorpem) Kabupaten Langkat, di ruang pola kantor Bupati Langkat, di Stabat, Senin.
Terbit menyampaikan pentingnya pencapaian ini, karena menjadi penilaian utama oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan keuangan daerah.
Bupati meminta dalam pertemuan Rakorpem ini, pembahasan fokus kepada OPD yang menjadi sorotan BPK RI terhadap belum tercapainya penilaian WTP.
“Saya minta Inspektorat melakukan kajian ulang maupun bahasan terkait hal dimaksud. Saya juga ingin mendengar langsung dari kepala OPD yang bersangkutan, terkait apa yang menjadi kendala, serta sejauh mana kemampuan untuk menyelesaikannya, agar di tahun 2020 ini Pemkab Langkat mendapatkan WTP," tegasnya.
Sedangkan kepada OPD lainnya, Bupati meminta untuk tidak lalai dan terlena, jadi semuanya harus terus berbenah dan jangan mudah percaya terhadap laporan staf, sebelum mengeceknya sendiri.
Sebelumnya, Bupati Langkat saat memimpin apel gabungan ASN di jajaran Pemkab Langkat menyampaikan bahwa fokus tunggakan tugas yang harus dituntaskan, serta target capaian opini penilaian pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 ini, harus menjadi WTP.
“Ini kewajiban kita semua, mulai dari pimpinan OPD sampai para staf, untuk sama-sama bekerja keras," tegasnya.
Ia mengingatkan tanggung jawab ini menjadi pertaruhan kemampuan Pemkab Langkat dalam memaksimalkan sumber daya aparatur yang memiliki kemauan dan kemampuan, untuk menyelesaikan tugas pokoknya serta mendayagunakan potensi yang ada, untuk tercapainya tujuan.
Bupati juga meminta kepada Sekda selaku pengendali dan koordinator kegiatan, untuk bersama dengan kepala BPKAD dan Inspektorat, mengambil langkah strategis dan tepat, termasuk untuk memberikan rekomendasi terhadap ASN maupun pejabat yang tidak mempunyai kemampuan bekerja sama dalam tim, sehingga tidak ada lagi hambatan untuk capaian opini WTP.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019