Langkat (ANTARA) - Bupati Langkat Syah Afandin memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Darurat penanganan banjir dan tanggap darurat diperpanjang hingga 14 hari ke depan guna memastikan seluruh langkah penanganan bencana di 16 kecamatan terdampak berjalan cepat, terarah, dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, TNI–Polri, serta pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Rapat itu dipimpin langsung Bupati Syah Afandin dihadiri Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, Direktur Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap, Kabag SDM Polres Langkat Kompol Muhammad Hassan, Danramil 07/Stabat Kapten Inf Edi Susanto, Sekda Langkat H. Amril, para Staf Ahli Bupati, Asisten Setdakab, dan kepala perangkat daerah terkait, di Stabat, Selasa.
Dimana dari data terbaru ada 437.480 jiwa terdampak banjir dan 19.434 jiwa mengungsi.
Dikesempatan itu Sekda Langkat Amril menyampaikan perkembangan terbaru berdasarkan data sementara dampak banjir per 2 Desember 2025. Banjir masih melanda 16 kecamatan yakni Brandan Barat, Gebang, Besitang, Babalan, Pangkalan Susu, Pematang Jaya, Sei Lepan, Tanjung Pura, Padang Tualang, Sawit Seberang, Batang Serangan, Stabat, Wampu, Binjai, Hinai, dan Secanggang.
Dari hasil pendataan, tercatat jumlah kecamatan terdampak 16 kecamatan, jumlah jiwa terdampak: 437.480 jiwa, jumlah KK terdampak: 115.979 kepala keluarga dan jumlah pengungsi: 19.434 jiwa, jumlah korban meninggal dunia 11 orang
Selain itu, ribuan rumah dan fasilitas umum masih terendam dengan ketinggian air antara 50–200 centimeter, mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah.
Sekda menegaskan perlunya langkah cepat dan terpadu mengingat curah hujan yang masih tinggi. "Penanganan harus dilakukan segera agar tidak terjadi dampak yang lebih luas,” ujarnya.
Bupati Langkat Syah Afandin juga menginstruksikan agar pendistribusian logistik dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan menyasar daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, ia meminta pendataan kerusakan rumah serta fasilitas publik dipercepat sebagai dasar pemulihan pascabencana.
“Pemkab Langkat terus melakukan pendataan, penanganan darurat, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kami berharap dukungan penuh agar pemulihan berlangsung cepat dan tepat sasaran,” ujar Afandin.
Sementara itu Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan menegaskan bahwa BNPB berkomitmen penuh mendampingi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam proses penanganan banjir.
“BNPB akan terus mendampingi pemerintah daerah. Yang terpenting adalah memastikan kebutuhan warga terpenuhi dan penanganan dilakukan sesuai standar, karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi,” tegasnya.
Kabag SDM Polres Langkat Kompol Muhammad Hassan memastikan personel Polres Langkat siap turun membantu proses evakuasi dan pengamanan wilayah.
“Personel Polres Langkat siap diturunkan kapan saja untuk mendukung pemerintah daerah dalam penanganan banjir ini,” ucapnya.
Sementara itu, Kapten Inf Edi Susanto mewakili TNI menyampaikan bahwa tim dari Kodim 0203/LKT telah membantu pembukaan akses jalan, evakuasi warga, hingga mendukung operasional dapur umum di daerah yang masih tergenang.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang harus segera dijalankan, yakni memperpanjang Status Tanggap Darurat selama 14 hari ke depan,
penguatan koordinasi antara posko induk dan posko kecamatan, Percepatan distribusi logistik kuseluruh titik pengungsian, penambahan personel dan peralatan evakuasi di wilayah yang masih tergenang, pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum sebagai dasar penetapan masa pemulihan.
Bupati Syah Afandin meminta seluruh unsur terkait untuk tetap siaga dan memaksimalkan tugas masing-masing demi keselamatan masyarakat.
“Semua harus bekerja optimal. Prioritas kita adalah keselamatan warga dan percepatan penanganan bencana ini,” tegasnya.
