Kabupaten Langkat kembali meraih prestasi dan penghargaaan sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Utara ini yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Bukti dari itu dengan diterimanya langsung penghargaan HAM itu oleh Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin diwakili Kepala Bagian Hukum Alimat Tarigan SH, di Bandung, Selasa.
Alimat Tarigan menyampaikan penghargaan ini sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mendorong pemajuan dan pemenuhan HAM.
Dimana kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta para Gubenur, Bupati dan Walikota yang terpilih mendapat penghargaan kabupaten/kota Peduli HAM serta Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menerima penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kemenkumham.
Sejumlah 425 kabupaten/kota dari jumlah keseluruhan 514 kabupaten/kota, telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian di bidang pemenuhan Hak Asasi Manusia, dari jumlah tersebut, 272 kabupaten/kota memenuhi kategori Peduli HAM dan 96 kabupaten/kota dikategorikan Cukup Peduli HAM.
Sementara di lingkungan Pemprovsu, Pemkab Langkat termasuk salah satu dari 20 kabupaten/kota yang menerima Penghargaan Peduli HAM.
"Adanya sejumlah perubahan dalam kriteria dan indikator dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, ditambah penggunaan aplikasi yang lebih terintegrasi dan penilaian eksternal Kementerian Hukum dan HAM, dimana untuk mencapai kriteria kabupaten/kota peduli HAM ini cukup sulit dan ketat," katanya.
Namun, ternyata sebagian besar pemerintah daerah tetap memiliki komitmen tinggi untuk terus mengupayakan pemenuhan hak dasar bagi masyarakatnya dan upayanya tersebut berhasil.
Pada tahun 2019 ini, Kabupaten Langkat kembali meraih penghargaan Kabupaten layak Hak Asasi Manusia di tahun 2018, hal ini merupakan salah satu wujud Kabupaten Langkat yang multi etnis dan Hak Asasi Manusia adalah hak segala warga selama ia tinggal di Kabupaten Langkat dan bernegara Indonesia.
Bupati Langkat yang diwakili oleh Kabag Hukum Setdakab Langkat Alimat Tarigan bersama kepala daerah lainnya menerima piagam penghargaan yang diserahkan langsung Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengungkapkan Langkat adalah kabupaten yang heterogen dan multi etnis, tidak ada perbedaan dari suku, ras, budaya dan agama, semua menyatu dalam rasa toleransi tinggi sebagai warga Kabupaten Langkat.
"Tentunya penghargaan ini adalah tidak terlepas dari dukungan Bupati dan Wakil Bupati serta kerja sama yang baik dari semua elemen/OPD di jajaran Pemkab Langkat termasuk warganya, kita berhasil mendapatkan kembali Kabupaten Layak HAM, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga masyarakat Kabupaten Langkat, " katanya.
Baca juga: Bea Cukai Medan dan Camat Hinai sosialisasikan "Gempur Rokok Ilegal"
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Bukti dari itu dengan diterimanya langsung penghargaan HAM itu oleh Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin diwakili Kepala Bagian Hukum Alimat Tarigan SH, di Bandung, Selasa.
Alimat Tarigan menyampaikan penghargaan ini sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mendorong pemajuan dan pemenuhan HAM.
Dimana kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta para Gubenur, Bupati dan Walikota yang terpilih mendapat penghargaan kabupaten/kota Peduli HAM serta Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menerima penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kemenkumham.
Sejumlah 425 kabupaten/kota dari jumlah keseluruhan 514 kabupaten/kota, telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian di bidang pemenuhan Hak Asasi Manusia, dari jumlah tersebut, 272 kabupaten/kota memenuhi kategori Peduli HAM dan 96 kabupaten/kota dikategorikan Cukup Peduli HAM.
Sementara di lingkungan Pemprovsu, Pemkab Langkat termasuk salah satu dari 20 kabupaten/kota yang menerima Penghargaan Peduli HAM.
"Adanya sejumlah perubahan dalam kriteria dan indikator dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, ditambah penggunaan aplikasi yang lebih terintegrasi dan penilaian eksternal Kementerian Hukum dan HAM, dimana untuk mencapai kriteria kabupaten/kota peduli HAM ini cukup sulit dan ketat," katanya.
Namun, ternyata sebagian besar pemerintah daerah tetap memiliki komitmen tinggi untuk terus mengupayakan pemenuhan hak dasar bagi masyarakatnya dan upayanya tersebut berhasil.
Pada tahun 2019 ini, Kabupaten Langkat kembali meraih penghargaan Kabupaten layak Hak Asasi Manusia di tahun 2018, hal ini merupakan salah satu wujud Kabupaten Langkat yang multi etnis dan Hak Asasi Manusia adalah hak segala warga selama ia tinggal di Kabupaten Langkat dan bernegara Indonesia.
Bupati Langkat yang diwakili oleh Kabag Hukum Setdakab Langkat Alimat Tarigan bersama kepala daerah lainnya menerima piagam penghargaan yang diserahkan langsung Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengungkapkan Langkat adalah kabupaten yang heterogen dan multi etnis, tidak ada perbedaan dari suku, ras, budaya dan agama, semua menyatu dalam rasa toleransi tinggi sebagai warga Kabupaten Langkat.
"Tentunya penghargaan ini adalah tidak terlepas dari dukungan Bupati dan Wakil Bupati serta kerja sama yang baik dari semua elemen/OPD di jajaran Pemkab Langkat termasuk warganya, kita berhasil mendapatkan kembali Kabupaten Layak HAM, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga masyarakat Kabupaten Langkat, " katanya.
Baca juga: Bea Cukai Medan dan Camat Hinai sosialisasikan "Gempur Rokok Ilegal"
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019