Wakil Walikota Padangsidimpuan Arwin Siregar memimpin rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TTPKS) Kota Padangsidimpuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) , di Aula Kantor Walikota setempat.
Kakan Kesbangpol Alfian Pane, Kamis mengatakan, TTPKS itu merupakan upaya Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk menjaga stabilitas keamanan dari kemungkinan-kemungkinan terjadi konflik sosial antar warga masyarakat Kota Padangsidimpuan.
"Ada beberapa gambaran yang ditemui di lapangan seperti keberadaan pasar di kota Padangsidimpuan, kita lihat cukup banyak pedagang kaki lima. Sering terjadi kesembrautan dijam-jam tertentu dan memungkinkan potensi konflik sosial”, kata Alfian.
Sementara itu Kapolres Padangsidimpuan melalui Kabag Ops Polres Padangsidimpuan Kompol Aswat Tarigan menyebutkan ada banyak sebenarnya potensi konflik dan gejolak ditengah-tengah masyrakat.
Ia meminta agar Pemkot Padangsidimpuan melalui Kesbangpol dan OPD terkait menyiapkan data secara konkret karena tanpa data, petugaa akan kesulitan menjalankan ini.
“Mari kita lakukan ini sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). kita tempatkan semacam rambu-rambu maupun peraturan atau larangan sehingga masyarakat paham akan prosedur”, sebut Tarigan.
Selain itu Kasdim 0212/TS Mayor Inf Dedi Iskandar juga merisaukan keadaan di jalanan raya Kota Padangsidimpuan yang kerap kali terjadi konflik, beliau menyoroti sering kali ketika ada acara hajatan ataupun kondangan selalu memakai badan jalan, kadang sampai setengah jalan dipakai.
“Kondisi tersebut acap kali terjadi konflik antar pengguna jalan, tidak mau mengalah sehingga saling melukai dan terjadi benturan”, katanya.
Sementara Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Julius Panjaitan, SH MH menyampaikan siap membantu Pemko Padangsidimpun dalam menangani ataupun menghindari konflik di tengah-tengah masyarakat, sebutnya.
Menurutnya Pemkot Padangsidimpuan harus menjalankan segala bentuk peraturan, selagi berada dijalan yang benar, ini semua akan jalan.
“Pemerintah juga terlebih dahulu sosialisasikan peraturan tersebut agar masyarakat tahu, dan harus konsisten di sosialisasikan. Namun apabila perlu, kita berikan sanksi untuk efek jera. Kita benahi kota ini, dengan menciptakan budaya disiplin dan taat aturan”, ujar Julius.
Wakil Wali Kota Padangsidimouan Arwin Siregar meminta TTPKS ini agar menyiapkan data, sempurnakan apa saja kemungkinan potensi konflik seperti yang diusulkan dari pada forkopimda.
“Apabila kita sukses jalankan ini, ekonomi kita tidak akan terhambat, apabila konflik bisa kita hindari investor akan melirik kota Padangsidimpuan untuk membuka kemungkinan-kemungkinan kerja sama yang dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat”, ujar Wawako.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Kakan Kesbangpol Alfian Pane, Kamis mengatakan, TTPKS itu merupakan upaya Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk menjaga stabilitas keamanan dari kemungkinan-kemungkinan terjadi konflik sosial antar warga masyarakat Kota Padangsidimpuan.
"Ada beberapa gambaran yang ditemui di lapangan seperti keberadaan pasar di kota Padangsidimpuan, kita lihat cukup banyak pedagang kaki lima. Sering terjadi kesembrautan dijam-jam tertentu dan memungkinkan potensi konflik sosial”, kata Alfian.
Sementara itu Kapolres Padangsidimpuan melalui Kabag Ops Polres Padangsidimpuan Kompol Aswat Tarigan menyebutkan ada banyak sebenarnya potensi konflik dan gejolak ditengah-tengah masyrakat.
Ia meminta agar Pemkot Padangsidimpuan melalui Kesbangpol dan OPD terkait menyiapkan data secara konkret karena tanpa data, petugaa akan kesulitan menjalankan ini.
“Mari kita lakukan ini sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). kita tempatkan semacam rambu-rambu maupun peraturan atau larangan sehingga masyarakat paham akan prosedur”, sebut Tarigan.
Selain itu Kasdim 0212/TS Mayor Inf Dedi Iskandar juga merisaukan keadaan di jalanan raya Kota Padangsidimpuan yang kerap kali terjadi konflik, beliau menyoroti sering kali ketika ada acara hajatan ataupun kondangan selalu memakai badan jalan, kadang sampai setengah jalan dipakai.
“Kondisi tersebut acap kali terjadi konflik antar pengguna jalan, tidak mau mengalah sehingga saling melukai dan terjadi benturan”, katanya.
Sementara Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Julius Panjaitan, SH MH menyampaikan siap membantu Pemko Padangsidimpun dalam menangani ataupun menghindari konflik di tengah-tengah masyarakat, sebutnya.
Menurutnya Pemkot Padangsidimpuan harus menjalankan segala bentuk peraturan, selagi berada dijalan yang benar, ini semua akan jalan.
“Pemerintah juga terlebih dahulu sosialisasikan peraturan tersebut agar masyarakat tahu, dan harus konsisten di sosialisasikan. Namun apabila perlu, kita berikan sanksi untuk efek jera. Kita benahi kota ini, dengan menciptakan budaya disiplin dan taat aturan”, ujar Julius.
Wakil Wali Kota Padangsidimouan Arwin Siregar meminta TTPKS ini agar menyiapkan data, sempurnakan apa saja kemungkinan potensi konflik seperti yang diusulkan dari pada forkopimda.
“Apabila kita sukses jalankan ini, ekonomi kita tidak akan terhambat, apabila konflik bisa kita hindari investor akan melirik kota Padangsidimpuan untuk membuka kemungkinan-kemungkinan kerja sama yang dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat”, ujar Wawako.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019