Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa menurut perkiraan pada 2019 masih ada sekitar 77.500 gelandangan dan pengemis yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.
"Tapi jumlah ini tidak bisa dijadikan patokan karena agak sulit mendata populasi gepeng (gelandangan dan pengemis), apalagi ini naik pada saat hari-hari besar seperti hari raya," katanya di Jakarta, Kamis, usai membuka lokakarya nasional penanganan gelandangan dan pengemis dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial No.9 Tahun 2018.
Agus yakin jumlah gelandangan dan pengemis jauh lebih besar jika dibandingkan angka perkiraan mengingat pendataan pengemis dan gelandangan di lapangan kendalanya banyak.
Baca juga: Diperkirakan ada 77.500 "Gepeng", Mensos sebut ada "mafia"
Masalah gelandangan dan pengemis, menurut dia, merupakan masalah sistemik lintas daerah yang membutuhkan solusi cepat dan berkelanjutan.
Gelandangan dan pengemis, menurut dia, antara lain muncul akibat pembangunan yang tidak merata yang mendorong warga miskin di perdesaan dan daerah-daerah dengan perekonomian kurang baik mengadu peruntungan ke kota-kota besar.
"Cerita sukses pendatang ikut meramaikan persaingan pertumbuhan penduduk di perkotaan menjadi tidak seimbang antara ruang dan peluang pekerjaan," kata Menteri Sosial.
Baca juga: Agar ada efek jera, pengemis "manipulatif" harus ditangani secara hukum
Pendatang yang tidak punya bekal pendidikan dan keterampilan memadai kesulitan menghadapi persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagian akhirnya harus bergantung pada belas kasih orang lain.
"Masalah gepeng melahirkan masalah lain seperti kerawanan sosial, pelecehan seksual, eksploitasi anak. Kalau tidak ditangani akan menjadi masalah serius dan kompleks dan lebih sulit," kata Agus.
Dalam upaya mengurangi arus urbanisasi, dalam lima tahun terakhir pemerintah menggencarkan pembangunan infrastruktur.
"Tentu ini merupakan sebuah upaya agar sentra kegiatan ekonomi tidak lagi berpusat di kota besar. Ke depan infrastruktur yang sudah jadi akan dikoneksikan dengan kawasan ekonomi baik industri maupun pariwisata," kata Agus.
Namun, menurut dia, permasalahan gepeng bukan hanya berkaitan dengan faktor ekonomi tapi juga mentalitas, mengingat ada sebagian orang yang memang menjadikan mengemis sebagai profesi.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Tapi jumlah ini tidak bisa dijadikan patokan karena agak sulit mendata populasi gepeng (gelandangan dan pengemis), apalagi ini naik pada saat hari-hari besar seperti hari raya," katanya di Jakarta, Kamis, usai membuka lokakarya nasional penanganan gelandangan dan pengemis dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial No.9 Tahun 2018.
Agus yakin jumlah gelandangan dan pengemis jauh lebih besar jika dibandingkan angka perkiraan mengingat pendataan pengemis dan gelandangan di lapangan kendalanya banyak.
Baca juga: Diperkirakan ada 77.500 "Gepeng", Mensos sebut ada "mafia"
Masalah gelandangan dan pengemis, menurut dia, merupakan masalah sistemik lintas daerah yang membutuhkan solusi cepat dan berkelanjutan.
Gelandangan dan pengemis, menurut dia, antara lain muncul akibat pembangunan yang tidak merata yang mendorong warga miskin di perdesaan dan daerah-daerah dengan perekonomian kurang baik mengadu peruntungan ke kota-kota besar.
"Cerita sukses pendatang ikut meramaikan persaingan pertumbuhan penduduk di perkotaan menjadi tidak seimbang antara ruang dan peluang pekerjaan," kata Menteri Sosial.
Baca juga: Agar ada efek jera, pengemis "manipulatif" harus ditangani secara hukum
Pendatang yang tidak punya bekal pendidikan dan keterampilan memadai kesulitan menghadapi persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagian akhirnya harus bergantung pada belas kasih orang lain.
"Masalah gepeng melahirkan masalah lain seperti kerawanan sosial, pelecehan seksual, eksploitasi anak. Kalau tidak ditangani akan menjadi masalah serius dan kompleks dan lebih sulit," kata Agus.
Dalam upaya mengurangi arus urbanisasi, dalam lima tahun terakhir pemerintah menggencarkan pembangunan infrastruktur.
"Tentu ini merupakan sebuah upaya agar sentra kegiatan ekonomi tidak lagi berpusat di kota besar. Ke depan infrastruktur yang sudah jadi akan dikoneksikan dengan kawasan ekonomi baik industri maupun pariwisata," kata Agus.
Namun, menurut dia, permasalahan gepeng bukan hanya berkaitan dengan faktor ekonomi tapi juga mentalitas, mengingat ada sebagian orang yang memang menjadikan mengemis sebagai profesi.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019