Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat Dr Susanto menugaskan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Labuhanbatu Utara Ahmad Ardiansyah Harahap SH dan Wakil Ketua KPAD Labura Drs H Khairuddin Marpaung melakukan penelusuran terhadap kasus dugaan anak korban pelanggaran hak berpartisipasi sebagai Paskibra di bumi Ika Bina En Pabolo.
Surat perintah bernomor 329/KPAI/VIIII/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang KPAI.
Ketua KPAD Labura Ahmad Ardiansyah Harahap kepada ANTARA menjelaskan, pihaknya langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan KPAI Pusat.
“Kita mendapat perintah semalam. Hari ini kita langsung bergerak cepat melaksanakan perintah tersebut,” kata pria yang akrab dipanggil Dedi Harahap itu, Kamis (15/8) malam.
Dikatakannya, untuk melaksanakan perintah itu, komisioner yang ditugaskan pertama kali mengunjungi kediaman Koko Ardiansyah yang disebut sebagai korban. Setelah itu, pihaknya mendatangi SMKN-2 Rantauutara dan bertemu dengan Kepala Sekolahnya Drs Jabahat Simamora.
Selanjutnya, KPAD Labura pun mendatangi Kadispora Labuhanbatu Ade Huzaini SE guna mendapatkan klarifikasi atas kasus yang viral dan menjadi perhatian banyak pihak tersebut.
“Setelah bertemu dengan Koko, Kasek SMKN-2 Rantau Utara dan Kadispora, kita pun langsung menemui Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT,” terangnya.
Penjelasan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait itu menurutnya sangat dibutuhkan guna mengetahui kondisi sebenarnya atas kasus yang menjadi perbincangan banyak pihak tersebut.
“Namun kita belum bisa menyimpulkan data dan informasi yang kita peroleh. Kita akan membahasnya dahulu dalam rapat komisioner dan setelah itu baru melaporkan ke KPAI Pusat,” pungkasnya yang pada kesempatan itu didampingi Wakil Ketua KPAD Labura Drs H Khairuddin Marpaung.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019