Anggota DPRD Sibolga Muchtar Darmono Singamalim Nababan yang dilaporkan Danlanal Sibolga ke Polres Sibolga karena dianggap menghina institusi Lanal Sibolga, angkat bicara.
Menurut politisi Golkar itu, ia menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat bukan tujuan untuk menghina.
“Kalau saudara Danlanal merasa keberatan, itu hak dia. Saya anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat, salah satu tupoksi saya menerima dan menampung aspirasi masyarakat. Kelompok nelayan kecil datang mengeluhkan beroperasinya kapal trawl dan kapal bom ikan. Itulah dasar saya angkat bicara,” kata Muchtar Nababan kepada wartawan di gedung DPRD Sibolga, Rabu (14/8).
Menurut Muchtar, adalah hal yang wajar jika dia menyampaikan aspirasi nelayan pada sidang paripurna. Meski saat itu agenda sidang adalah Sidang Paripurna Pandangan Umum Anggota DPRD terhadap Ranperda P-APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2019.
“Saat itu saya melihat tak satupun yang mengangkat persoalan ini pada pandangan umum. Saya selaku Badan Kehormatan DPRD wajar melakukan interupsi lalu menyampaikan aspirasi nelayan itu,” ungkap Muchtar.
Baca juga: Polres Sibolga terima pengaduan Danlanal Sibolga
Terkait laporan ke polisi, Muchtar menjelaskan, bahwa setiap anggota DPRD dilindungi oleh Undang-undang, Tatib dan MD3 dalam menjalankan tugas memberikan pendapat, pertanyaan, pernyataan lisan maupun tulisan di dalam rapat maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan tata tertib dan kode etik DPRD.
“Jadi polisi tidak bisa semena-mena memanggil kami, karena Tatib dan MD3 mengatur hak imunitas kami,” jelasnya.
Muchtar juga menyatakan tidak akan membuat laporan balik, karena menganggap persoalan itu sudah selesai saat dia bersalaman dengan perwakilan Lanal Sibolga Kapten AS Harahap yang mendatanginya karena merasa keberatan usai sidang paripurna.
“Saya tidak akan melaporkan, karena saya orang Batak, setelah salaman selesai masalah. Walau kata orang sebenarnya saya yang harusnya melaporkan pencemaran nama baik, karena tugas saya yang saya laksanakan,” ucapnya.
Muctar Nababan juga menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk menghina institusi Lanal Sibolga, dalam pernyataan itu.
Ia juga menghimbau masyarakat agar jangan takut dan mundur untuk memperjuangkan kebenaran.
“Sampaikan keluhan kepada DPRD agar dilakukan rapat dengar pendapat. Yang saya lakukan sudah sesuai dengan Undang-undang dan kode etik DPRD,” tegas Muchtar.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Menurut politisi Golkar itu, ia menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat bukan tujuan untuk menghina.
“Kalau saudara Danlanal merasa keberatan, itu hak dia. Saya anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat, salah satu tupoksi saya menerima dan menampung aspirasi masyarakat. Kelompok nelayan kecil datang mengeluhkan beroperasinya kapal trawl dan kapal bom ikan. Itulah dasar saya angkat bicara,” kata Muchtar Nababan kepada wartawan di gedung DPRD Sibolga, Rabu (14/8).
Menurut Muchtar, adalah hal yang wajar jika dia menyampaikan aspirasi nelayan pada sidang paripurna. Meski saat itu agenda sidang adalah Sidang Paripurna Pandangan Umum Anggota DPRD terhadap Ranperda P-APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2019.
“Saat itu saya melihat tak satupun yang mengangkat persoalan ini pada pandangan umum. Saya selaku Badan Kehormatan DPRD wajar melakukan interupsi lalu menyampaikan aspirasi nelayan itu,” ungkap Muchtar.
Baca juga: Polres Sibolga terima pengaduan Danlanal Sibolga
Terkait laporan ke polisi, Muchtar menjelaskan, bahwa setiap anggota DPRD dilindungi oleh Undang-undang, Tatib dan MD3 dalam menjalankan tugas memberikan pendapat, pertanyaan, pernyataan lisan maupun tulisan di dalam rapat maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan tata tertib dan kode etik DPRD.
“Jadi polisi tidak bisa semena-mena memanggil kami, karena Tatib dan MD3 mengatur hak imunitas kami,” jelasnya.
Muchtar juga menyatakan tidak akan membuat laporan balik, karena menganggap persoalan itu sudah selesai saat dia bersalaman dengan perwakilan Lanal Sibolga Kapten AS Harahap yang mendatanginya karena merasa keberatan usai sidang paripurna.
“Saya tidak akan melaporkan, karena saya orang Batak, setelah salaman selesai masalah. Walau kata orang sebenarnya saya yang harusnya melaporkan pencemaran nama baik, karena tugas saya yang saya laksanakan,” ucapnya.
Muctar Nababan juga menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk menghina institusi Lanal Sibolga, dalam pernyataan itu.
Ia juga menghimbau masyarakat agar jangan takut dan mundur untuk memperjuangkan kebenaran.
“Sampaikan keluhan kepada DPRD agar dilakukan rapat dengar pendapat. Yang saya lakukan sudah sesuai dengan Undang-undang dan kode etik DPRD,” tegas Muchtar.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019