Ketua FKUB Tebing Tinggi H.Abu Hasyim Siregar menyatakan sangat prihatin dan menyesalkan terhadap nasib dan kondisi anak-anak remaja Indonesia yang terus menerus terancam oleh narkotika dan perilaku sex bebas.
Hal ini disampaikan Ketua FKUB Tebing Tinggi H.Abu Hasyim Siregar kepada Antara Senin (17/6) menanggapi viralnya video hubungan suami isteri yang dilakukan pelajar SMK di Bulukamba.
Ia mengatakan jika ada kejadian seperti itu yang paling gampang menyampaikan adalah pernyataan bahwa dakwah yang disampaikan oleh para ulama gagal.
Padahal pemegang otoritas adalah yang berkuasa yang dapat melakuan tindakan dari mulai pencegahan sampai kepada penindakan, sementara para ulama hanya mampu memberikan pencerahan.
Dengan kondisi perkembangan zaman demkian maju pesat, begitu mudahnya siapa saja mengakses informasi apapun, tak ada batas waktu dan batas dunia saat ini.
"Semua kini hanya dalam sebuah genggaman, yang sangat mengkhawatirkan siapa saja bisa melakukannya, dari mulai anak-anak sampai orang tua, dari mulai film kartun, kriminal sampai film porno bisa ditonton," katanya.
Menanggapi tentang kawin kontrak tidak ada diajarkan dalam agama, dan di Indonesia ada UU Perkawinan dan setiap perkawinan dilaksanakan menurut agama dan dicatat/didaftarkan di Pemerintah.
Yang terjadi di Pontianak berdalih kawin kontrak padahal perdagangan manusia, lagi-lagi itu bisa terjadi karena lemahnya pengawasan, dan kawin kontrak dilakukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi bahkan dijadikan sebagai profesi.
"Tegas saya sampaikan kawin kontrak itu, sama saja dengan melegalkan perbuatan zinah sampai batas waktu tertentu, dan tak pernah dicatat di pemerintah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Hal ini disampaikan Ketua FKUB Tebing Tinggi H.Abu Hasyim Siregar kepada Antara Senin (17/6) menanggapi viralnya video hubungan suami isteri yang dilakukan pelajar SMK di Bulukamba.
Ia mengatakan jika ada kejadian seperti itu yang paling gampang menyampaikan adalah pernyataan bahwa dakwah yang disampaikan oleh para ulama gagal.
Padahal pemegang otoritas adalah yang berkuasa yang dapat melakuan tindakan dari mulai pencegahan sampai kepada penindakan, sementara para ulama hanya mampu memberikan pencerahan.
Dengan kondisi perkembangan zaman demkian maju pesat, begitu mudahnya siapa saja mengakses informasi apapun, tak ada batas waktu dan batas dunia saat ini.
"Semua kini hanya dalam sebuah genggaman, yang sangat mengkhawatirkan siapa saja bisa melakukannya, dari mulai anak-anak sampai orang tua, dari mulai film kartun, kriminal sampai film porno bisa ditonton," katanya.
Menanggapi tentang kawin kontrak tidak ada diajarkan dalam agama, dan di Indonesia ada UU Perkawinan dan setiap perkawinan dilaksanakan menurut agama dan dicatat/didaftarkan di Pemerintah.
Yang terjadi di Pontianak berdalih kawin kontrak padahal perdagangan manusia, lagi-lagi itu bisa terjadi karena lemahnya pengawasan, dan kawin kontrak dilakukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi bahkan dijadikan sebagai profesi.
"Tegas saya sampaikan kawin kontrak itu, sama saja dengan melegalkan perbuatan zinah sampai batas waktu tertentu, dan tak pernah dicatat di pemerintah," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019