Tanjungbalai (Antaranews Sumut) - Jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai lima tahun terakhir relatif stagnan, untuk menguranginya Pemkot setempat memanfaatkan dana APBN, APBD hingga CSR (Corporate Social Responsibility).
Sesuai catatan berdasarkan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tanjungbalai 2017 yang dibuat pada 2018, pada 2012 jumlah penduduk miskin di Tanjungbalai sebesar 23,86 persen, dan meningkat menjadi 25,09 persen pada 2015.
Pada 2016, jumlah penduduk miskin tersebut mengalami penurunan menjadi 24,42 persen setelah Pemkot Tanjungbalai bersama stakeholder terkait berupaya menguranginya lewat sejunlah program/kegiatan dengan pemanfaatan dana ABPN, APBD dan CSR dari sejumlah perusahan swasta.
Namun upaya itu belum menunjukkan hasil maksimal oleh karena pertambahan penduduk senderung diikuti dengan pertambahan penduduk miskin.
Perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun tercatat yakni, 2011 sebesar 24,2 persen, 2012 sebesar 23,86 persen, 2013 sebesar 24,2 persen, 2014 sebesar 23,17 persen, 2015 sebesar 25,09 persen dan pada 2016 sebesar 24,42 persen.
Posisi tingkat kemiskinan Kota Tanjungbalai pada 2016 masih berada diatas rata-rata provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara atau berada pada posisi ketujuh tertinggi setelah kabupaten/kota di Kepulauan Nias dan Kabupaten Tapanuli Tengah, akibat dipengaruhi beberapa faktor.
Faktor tersebut yakni, meningkatnya jumlah pengeluaran masyarakat miskin, relatif tingginya harga BBM bersubsidi, kurangnya ketersedian lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas SDM sehingga kalah bersaing dalam mencari pekerjaan.
Sedangkan beberapa program/kegiatan untuk mengurangi angka kemiskanan tersebut yaitu, program Rasta, JKN-KIS dan PKH bersumber dari APBN. Rastra dan JKN-KIS Madani (ABPD), pemberian Beasiswa kepada pelajar SD hingga SMA sederajat sumber dana CSR.
Demikian juga program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Peningkatan Kawasan Kumuh program NSUSSP, serta berbagai kegiatan pelatihan/pemberdayaan masyarakat bersumber dari dana ABPD.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Sesuai catatan berdasarkan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tanjungbalai 2017 yang dibuat pada 2018, pada 2012 jumlah penduduk miskin di Tanjungbalai sebesar 23,86 persen, dan meningkat menjadi 25,09 persen pada 2015.
Pada 2016, jumlah penduduk miskin tersebut mengalami penurunan menjadi 24,42 persen setelah Pemkot Tanjungbalai bersama stakeholder terkait berupaya menguranginya lewat sejunlah program/kegiatan dengan pemanfaatan dana ABPN, APBD dan CSR dari sejumlah perusahan swasta.
Namun upaya itu belum menunjukkan hasil maksimal oleh karena pertambahan penduduk senderung diikuti dengan pertambahan penduduk miskin.
Perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun tercatat yakni, 2011 sebesar 24,2 persen, 2012 sebesar 23,86 persen, 2013 sebesar 24,2 persen, 2014 sebesar 23,17 persen, 2015 sebesar 25,09 persen dan pada 2016 sebesar 24,42 persen.
Posisi tingkat kemiskinan Kota Tanjungbalai pada 2016 masih berada diatas rata-rata provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara atau berada pada posisi ketujuh tertinggi setelah kabupaten/kota di Kepulauan Nias dan Kabupaten Tapanuli Tengah, akibat dipengaruhi beberapa faktor.
Faktor tersebut yakni, meningkatnya jumlah pengeluaran masyarakat miskin, relatif tingginya harga BBM bersubsidi, kurangnya ketersedian lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas SDM sehingga kalah bersaing dalam mencari pekerjaan.
Sedangkan beberapa program/kegiatan untuk mengurangi angka kemiskanan tersebut yaitu, program Rasta, JKN-KIS dan PKH bersumber dari APBN. Rastra dan JKN-KIS Madani (ABPD), pemberian Beasiswa kepada pelajar SD hingga SMA sederajat sumber dana CSR.
Demikian juga program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Peningkatan Kawasan Kumuh program NSUSSP, serta berbagai kegiatan pelatihan/pemberdayaan masyarakat bersumber dari dana ABPD.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019