Gunungsitoli (Antaranews Sumut) - Pengelolaan perpustakaan umum milik Pemerintah Kota Gunungsitoli, SUmatera Utara, dinilai masih belum bisa maksimal karena berbagai faktor diantaranya kurang anggaran, pegawai, alat pendukung dan kantor.
Kepala Bagian Kesra, Setda Kota Gunungsitoli Marthin Luther Zendrato di Gunungsitoli, Kamis, mengatakan, Perpustakaan milik Pemkot Gunungsitoli saat ini masih dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.
"Jumlah buku yang ada di perpustakaan umum minimal 7000 judul, sedangkan buku yang ada di perpustakaan Kota Gunungsitoli saat ini hanya sebanyak 700 judul buku. Tentunya hal itu belum ideal," katanya.
Menurut dia, agar pengelolaan lebih optimal, perpustakaan Kota Gunungsitoli harus dikelola oleh badan dan memiliki kantor tersendiri seperti daerah lainnya.
"Dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, tinggal Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Pak Pak yang belum terbentuk badan pengelolaan perpustakaan," ucapnya.
Dia bahkan mengungkapkan, bagian Kesra, Setda Kota Gunungsitoli telah mengajukan permohonan bantuan buku dan anggaran ke pusat, tetapi tidak bisa diberikan karena belum menjadi sebuah badan.
"Sebenarnya ada bantuan dari pusat sebesar Rp 10 milliar, karena belum menjadi badan kita tidak bisa menerima seperti daerah lain yang menerima," tuturnya.
Sedangkan mengenai pembentukan badan perpustakaan, Marthin mengatakan jika saat ini masih terkendala Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah.
"Perda OPD baru terbentuk dan baru bisa dilakukan perubahan setelah terbentuk tiga tahun, kita berharap tahun 2020 sudah terbentuk dan kita ajukan tahun 2019," katanya.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Kepala Bagian Kesra, Setda Kota Gunungsitoli Marthin Luther Zendrato di Gunungsitoli, Kamis, mengatakan, Perpustakaan milik Pemkot Gunungsitoli saat ini masih dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.
"Jumlah buku yang ada di perpustakaan umum minimal 7000 judul, sedangkan buku yang ada di perpustakaan Kota Gunungsitoli saat ini hanya sebanyak 700 judul buku. Tentunya hal itu belum ideal," katanya.
Menurut dia, agar pengelolaan lebih optimal, perpustakaan Kota Gunungsitoli harus dikelola oleh badan dan memiliki kantor tersendiri seperti daerah lainnya.
"Dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, tinggal Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Pak Pak yang belum terbentuk badan pengelolaan perpustakaan," ucapnya.
Dia bahkan mengungkapkan, bagian Kesra, Setda Kota Gunungsitoli telah mengajukan permohonan bantuan buku dan anggaran ke pusat, tetapi tidak bisa diberikan karena belum menjadi sebuah badan.
"Sebenarnya ada bantuan dari pusat sebesar Rp 10 milliar, karena belum menjadi badan kita tidak bisa menerima seperti daerah lain yang menerima," tuturnya.
Sedangkan mengenai pembentukan badan perpustakaan, Marthin mengatakan jika saat ini masih terkendala Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah.
"Perda OPD baru terbentuk dan baru bisa dilakukan perubahan setelah terbentuk tiga tahun, kita berharap tahun 2020 sudah terbentuk dan kita ajukan tahun 2019," katanya.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018