Rantauparapat (Antaranews Sumut) – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kembali membahas pembangunan Bandar Udara atau Bandara Perintis yang tertunda karena status kepemilikan lahan PTPN 3 di Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe, Selasa di Rantauprapat menjelaskan, rencana pembangunan yang tertunda sejak 2008 itu tengah di tindak lanjuti kembali.
Pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Manajemen PTPN 3 di Medan dalam kesepakatan pelepasan aset seluas 150 hektar yang mengacu kepada undang-undang No.2 tahun 2012.
Secara teknis juga sudah mengadakan studi kelayakan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan memperoleh rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara masa kepemimpinan Syamsul Arifin.
Selain itu, melakukan pertemuan-pertemuan dengan Kementrian Perhubungan pada 2011 di Jakarta yang salah satunya pembahasan lahan Bandara yang masih di miliki PTPN 3 di Aek Nabara.
Dalam pembebasan lahan itu, ada perbedaan persepsi dengan PTPN 3 karena Kementerian Perhubungan menyetujui rencana pembangunan bandara apabila status lahan clear atau bersih.
Menurutnya, kendala yang terjadi dalam realisasi pembangunan Bandara yakni, pembebasan lahan sehingga pengajuan rencana pembangunan Bandara di Aek Nabara belum dapat disetujui oleh Kementerian Perhubungan.
"Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Bandara yakni aspek teknis dan lahan," ujar Andi Suhaimi Dalimunthe yang juga Ketua DPD II Golkar Labuhanbatu.
Pihaknya menjelaskan, transportasi udara itu di mungkinkan untuk kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dan peningkatan ekonomi di daerah.
Efesiensi jarak tempuh perjalanan Rantauprapat-Medan melalui transportasi darat sekira 280 kilometer sangat tidak efisien.
Sementara manajemen PTPN 3 mendukung Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk membangun moda transportasi udara di Aek Nabara.
Namun, proses pembebasan aset PTPN 3 harus melalui persetujuan Dewan Komisaris dan Kementrian BUMN.
"Pada prinsipnya PTPN 3 mendukung program pembangunan Bandara, apalagi pembangunan ini bertujuan untuk kepentingan umum," kata Direktur SDM dan Umum, Seger Budiharjo.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII, Fraksi PKB, Marwan Dasopang mengatakan, pihaknya semakin optimis mengawal pembangunan Kabupaten Labuhanbatu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam menyahuti pembangunan di daerah harus ada program prioritas yang dapat mengerakan ekonomi kerakyatan.
Dalam visi-misi Labuhanbatu satu tekad bersama rakyat menuju sejahtera 2021, Labuhanbatu semakin hebat lebih berdaya parameternya di perlukan program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendidikan.
Ia menjelaskan, pemerintahan yang akan di pimpin Andi Suhaimi Dalimunthe agar memiliki prioritas perencanaan dalam menentukan arah pembangunan.
Jangan sampai arah pembangunan ini tidak jelas tujuannya, sehingga pembangunan menjadi sporadis. Sporadis itupun mengunakan anggaran yang menjadi rutinitas tahunan pemerintah.
Sementara, masyarakat Labuhanbatu dalam bertahan hidup atau survival bisa di nilai bergerak tanpa campur tangan pemerintah daerah.
Menurutnya, kekuatan ekonomi naik dan angka kemiskinan itu hilang, karena kebijakan di intervensi program subsidi pemerintah yaitu program keluarga harapan, BPJS dan program strategis lainnya.
“Pembangunan Labuhanbatu itu parameternya peningkatan pendapatan, kalau tidak tepat penyaluran PKH maka tetap ada kemiskinan, selanjutnya di butuhkan kecerdasan dan keberanian pemerintah Kabupaten Labuhanbatu,” katanya.
Ia menilai, Kabupaten Labuhanbatu tidak cocok bergerak di bidang industri maupun pasar tradisional, hal ini di karenakan daerah dengan moto ‘ika bina en pabolo’ ini tidak memiliki kriteria itu.
Pihaknya meyakini, pemerintah daerah tersebut memiliki prioritas program dengan mem-by pass kebijakan publik untuk mempercepat suatu pembangunan. Misalnya pendidikan, kesehatan hingga peningkatan pembangunan jalur transportasi darat.
Jika masyarakat Labuhanbatu tidak berkemempuan mengkawal atau memaksa mereka kembali kepada program prioritas itu maka akan menemukan pola pemerintahan yang sporadis dan cenderung mengeluti proyek-pemerintah yang rentan korupsi.
“Memang tidak ada sasaran dan tidak ada program unggulan, itulah yang kita lihat di Labuhanbatu. Sebelum Andi Suhaimi Dalimunthe di defenitifkan menjadi Bupati Labuhanbatu masyarakat harus mengkawal ini jangan membeiarkan mereka sporadis, tanpa proiritas pembangunan. Seperti pembangunan Bandara dan Pelabuhan Internasional itu nonsen. Lebih baik percepatan pembangunan jalur Kereta Api,” kata Marwan Dasopang yang juga Wakil Ketua DPP PKB.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe, Selasa di Rantauprapat menjelaskan, rencana pembangunan yang tertunda sejak 2008 itu tengah di tindak lanjuti kembali.
Pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Manajemen PTPN 3 di Medan dalam kesepakatan pelepasan aset seluas 150 hektar yang mengacu kepada undang-undang No.2 tahun 2012.
Secara teknis juga sudah mengadakan studi kelayakan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan memperoleh rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara masa kepemimpinan Syamsul Arifin.
Selain itu, melakukan pertemuan-pertemuan dengan Kementrian Perhubungan pada 2011 di Jakarta yang salah satunya pembahasan lahan Bandara yang masih di miliki PTPN 3 di Aek Nabara.
Dalam pembebasan lahan itu, ada perbedaan persepsi dengan PTPN 3 karena Kementerian Perhubungan menyetujui rencana pembangunan bandara apabila status lahan clear atau bersih.
Menurutnya, kendala yang terjadi dalam realisasi pembangunan Bandara yakni, pembebasan lahan sehingga pengajuan rencana pembangunan Bandara di Aek Nabara belum dapat disetujui oleh Kementerian Perhubungan.
"Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Bandara yakni aspek teknis dan lahan," ujar Andi Suhaimi Dalimunthe yang juga Ketua DPD II Golkar Labuhanbatu.
Pihaknya menjelaskan, transportasi udara itu di mungkinkan untuk kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dan peningkatan ekonomi di daerah.
Efesiensi jarak tempuh perjalanan Rantauprapat-Medan melalui transportasi darat sekira 280 kilometer sangat tidak efisien.
Sementara manajemen PTPN 3 mendukung Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk membangun moda transportasi udara di Aek Nabara.
Namun, proses pembebasan aset PTPN 3 harus melalui persetujuan Dewan Komisaris dan Kementrian BUMN.
"Pada prinsipnya PTPN 3 mendukung program pembangunan Bandara, apalagi pembangunan ini bertujuan untuk kepentingan umum," kata Direktur SDM dan Umum, Seger Budiharjo.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII, Fraksi PKB, Marwan Dasopang mengatakan, pihaknya semakin optimis mengawal pembangunan Kabupaten Labuhanbatu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam menyahuti pembangunan di daerah harus ada program prioritas yang dapat mengerakan ekonomi kerakyatan.
Dalam visi-misi Labuhanbatu satu tekad bersama rakyat menuju sejahtera 2021, Labuhanbatu semakin hebat lebih berdaya parameternya di perlukan program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendidikan.
Ia menjelaskan, pemerintahan yang akan di pimpin Andi Suhaimi Dalimunthe agar memiliki prioritas perencanaan dalam menentukan arah pembangunan.
Jangan sampai arah pembangunan ini tidak jelas tujuannya, sehingga pembangunan menjadi sporadis. Sporadis itupun mengunakan anggaran yang menjadi rutinitas tahunan pemerintah.
Sementara, masyarakat Labuhanbatu dalam bertahan hidup atau survival bisa di nilai bergerak tanpa campur tangan pemerintah daerah.
Menurutnya, kekuatan ekonomi naik dan angka kemiskinan itu hilang, karena kebijakan di intervensi program subsidi pemerintah yaitu program keluarga harapan, BPJS dan program strategis lainnya.
“Pembangunan Labuhanbatu itu parameternya peningkatan pendapatan, kalau tidak tepat penyaluran PKH maka tetap ada kemiskinan, selanjutnya di butuhkan kecerdasan dan keberanian pemerintah Kabupaten Labuhanbatu,” katanya.
Ia menilai, Kabupaten Labuhanbatu tidak cocok bergerak di bidang industri maupun pasar tradisional, hal ini di karenakan daerah dengan moto ‘ika bina en pabolo’ ini tidak memiliki kriteria itu.
Pihaknya meyakini, pemerintah daerah tersebut memiliki prioritas program dengan mem-by pass kebijakan publik untuk mempercepat suatu pembangunan. Misalnya pendidikan, kesehatan hingga peningkatan pembangunan jalur transportasi darat.
Jika masyarakat Labuhanbatu tidak berkemempuan mengkawal atau memaksa mereka kembali kepada program prioritas itu maka akan menemukan pola pemerintahan yang sporadis dan cenderung mengeluti proyek-pemerintah yang rentan korupsi.
“Memang tidak ada sasaran dan tidak ada program unggulan, itulah yang kita lihat di Labuhanbatu. Sebelum Andi Suhaimi Dalimunthe di defenitifkan menjadi Bupati Labuhanbatu masyarakat harus mengkawal ini jangan membeiarkan mereka sporadis, tanpa proiritas pembangunan. Seperti pembangunan Bandara dan Pelabuhan Internasional itu nonsen. Lebih baik percepatan pembangunan jalur Kereta Api,” kata Marwan Dasopang yang juga Wakil Ketua DPP PKB.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018