Medan (Antaranews Sumut)- Guru Besar FISIP Unpad, Prof Dr. H. Obsatar Sinaga, menilai pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) jauh lebih unggul dalam program pemberantasan korupsi ketimbang Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas).
"Saya kira Djarot punya pengalaman soal pencegahan korupsi dengan berbagai program e-budgeting, e-planning dan sebagainya yang sangat mengedepankan transparansi saat memimpin. Berbeda dengan Pak Edy yang latar belakangnya adalah prajurit militer, memang punya ketegasan. Tapi itu tidak cukup untuk mencegah korupsi," kata Obsatar, Kamis (21/6).
Pakar komunikasi kelahiran Deliserdang ini mengatakan, pengalaman Djarot saat menjadi Bupati Blitar maupun saat menjabat Gubernur DKI Jakarta akan menjadi modal besar baginya untuk pencegahan korupsi dalam birokrasi.
Menurut ia, keuntungan besar juga ada pada pasangan Djoss mengingat Djarot maupun Sihar tidak pernah tersangkut kasus-kasus dugaan korupsi.
“Berbeda dengan pasangan Eramas di mana Musa Rajekshah sempat dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap anggota DPRD Sumatera Utara dari gubernur saat itu Gatot Pujo Nugroho,” ujarnya.
Selain program pemberantasan korupsi, kata Obsatar, program pengadaan kartu sehat dan kartu pintar yang selalu disampaikan oleh Djoss merupakan hal yang nyata dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Sumut saat ini.
“Karena menyangkut penanganan kesehatan dan juga pendidikan. Teknis penggunaannya juga sudah jelas," katanya.
"Kita tidak melihat apa yang mau mereka perbuat secara spesifik kepada masyarakat. Mereka hanya memaparkan hal yang umum yang menurut saya masih hanya pada tataran kebijakan saja. Belum pada aksi langsung yang berhubungan dengan masyarakat," ujarnya.
Dari debat tersebut, menurut Obsatar, masyarakat Sumatera Utara seharusnya sudah lebih mudah untuk menentukan program siapa yang mereka butuhkan saat ini.
"Ya kita sekarang tinggal melihat kecerdasan masyarakat Sumatera Utara dalam menentukan apa yang mereka butuhkan. Kalau berpikir jernih maka sudah bisa dilihat program mana yang memberikan pengaruh langsung kepada kehidupan mereka,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Saya kira Djarot punya pengalaman soal pencegahan korupsi dengan berbagai program e-budgeting, e-planning dan sebagainya yang sangat mengedepankan transparansi saat memimpin. Berbeda dengan Pak Edy yang latar belakangnya adalah prajurit militer, memang punya ketegasan. Tapi itu tidak cukup untuk mencegah korupsi," kata Obsatar, Kamis (21/6).
Pakar komunikasi kelahiran Deliserdang ini mengatakan, pengalaman Djarot saat menjadi Bupati Blitar maupun saat menjabat Gubernur DKI Jakarta akan menjadi modal besar baginya untuk pencegahan korupsi dalam birokrasi.
Menurut ia, keuntungan besar juga ada pada pasangan Djoss mengingat Djarot maupun Sihar tidak pernah tersangkut kasus-kasus dugaan korupsi.
“Berbeda dengan pasangan Eramas di mana Musa Rajekshah sempat dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap anggota DPRD Sumatera Utara dari gubernur saat itu Gatot Pujo Nugroho,” ujarnya.
Selain program pemberantasan korupsi, kata Obsatar, program pengadaan kartu sehat dan kartu pintar yang selalu disampaikan oleh Djoss merupakan hal yang nyata dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Sumut saat ini.
“Karena menyangkut penanganan kesehatan dan juga pendidikan. Teknis penggunaannya juga sudah jelas," katanya.
"Kita tidak melihat apa yang mau mereka perbuat secara spesifik kepada masyarakat. Mereka hanya memaparkan hal yang umum yang menurut saya masih hanya pada tataran kebijakan saja. Belum pada aksi langsung yang berhubungan dengan masyarakat," ujarnya.
Dari debat tersebut, menurut Obsatar, masyarakat Sumatera Utara seharusnya sudah lebih mudah untuk menentukan program siapa yang mereka butuhkan saat ini.
"Ya kita sekarang tinggal melihat kecerdasan masyarakat Sumatera Utara dalam menentukan apa yang mereka butuhkan. Kalau berpikir jernih maka sudah bisa dilihat program mana yang memberikan pengaruh langsung kepada kehidupan mereka,” ujarnya.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018