Aekkanopan (Antaranews Sumut) - Untuk keempat kalinya secara berturut Pemkab Labuhanbatu Utara berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Dra Vincentia Moly Ambar Wahyuni MMAk kepada kabupaten penerima, termasuk Bupati Labura H Kharuddin Syah SE di Medan, Kamis. Penyerahan disaksikan Gubsu Dr Ir HT Erry Nuradi MSi dan anggota V BPK RI Ir Isma Yatun MT.

Isma Yatun dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Pemerintah kabupaten yang mempertahankan opini WTP empat kali berturut-turut. Keempat kabupaten itu adalah Labura, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Dairi.

Lebih lanjut dikatakannya, opini yang disampaikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. 

Keempat kriteria itu adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Isma Yatun mengatakan, dalam upaya terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK juga menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan harus terus diperbaiki oleh masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, imbuhnya, diharapkan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Pada acara itu Bupati Labura didampingi sejumlah pejabat seperti Kepala Inspektorat Drs Armada Pangaloan dan Kaban PKAD Drs Faizal Irwan Dalimunthe MSi. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Labura Sulhanuddin SSos.

Pewarta: Sukardi

Editor : Juraidi


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018