Tebing Tinggi(Antaranews-Sumut)- Wakil Walikota Tebing Tinggi H.Oki Doni Siregar membuka sosialisasi / penyuluhan hukum Tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) kepada kepala OPD, camat dan lurah se-Kota Tebing Tinggi, Selasa (24) di Gedung Hj.Sawiyah.
Hadir dalam kegiatan ini Kajari Kota Tebing Tinggi H.Fajar Rudi Manurung sekaligus narasumber bersama dengan Kasat intel Oki permana, Sekdako Tebing Tinggi, H.Johan Samose Harahap, asisten dan Staf ahli Pemko Tebing Tinggi.
Wakil Walikota mengatakan bahwa kegiatan ini tentu memiliki makna yang begitu penting bagi pembangunan daerah, khususnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum bagi para ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan di instansi masing-masing.
Agar yang selama ini menjadi salah satu penyebab dari kurang optimalnya penyerapan anggaran didaerah yang menghambat pembangunan dikarenakan para OPD, camat dan lurah dalam menjalankan program dan kegiatan serta kebijakan yang dianggap belum memiliki dasar hukum", terang beliau.
Dengan adanya pendampingan dimaksud, H.Oki Doni Siregar mengharapkan kepada kepala OPD, camat dan lurah khususnya para pihak yang terlibat dalam program dan kegiatan terkait dana pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan tidak ragu-ragu dalam melaksanakan program dan kegiatannya.
Terakhir beliau menghimbau kepada seluruh kepala OPD, camat dan lurah untuk memanfaatkan keberadaan TP4D dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tidak tersandung masalah hukum nantinya dan jadikanlah TP4D ini sebagai wadah untuk tempat berkomunikasi, konsultasi dalam melaksanakan tugas.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Hadir dalam kegiatan ini Kajari Kota Tebing Tinggi H.Fajar Rudi Manurung sekaligus narasumber bersama dengan Kasat intel Oki permana, Sekdako Tebing Tinggi, H.Johan Samose Harahap, asisten dan Staf ahli Pemko Tebing Tinggi.
Wakil Walikota mengatakan bahwa kegiatan ini tentu memiliki makna yang begitu penting bagi pembangunan daerah, khususnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum bagi para ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan di instansi masing-masing.
Agar yang selama ini menjadi salah satu penyebab dari kurang optimalnya penyerapan anggaran didaerah yang menghambat pembangunan dikarenakan para OPD, camat dan lurah dalam menjalankan program dan kegiatan serta kebijakan yang dianggap belum memiliki dasar hukum", terang beliau.
Dengan adanya pendampingan dimaksud, H.Oki Doni Siregar mengharapkan kepada kepala OPD, camat dan lurah khususnya para pihak yang terlibat dalam program dan kegiatan terkait dana pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan tidak ragu-ragu dalam melaksanakan program dan kegiatannya.
Terakhir beliau menghimbau kepada seluruh kepala OPD, camat dan lurah untuk memanfaatkan keberadaan TP4D dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tidak tersandung masalah hukum nantinya dan jadikanlah TP4D ini sebagai wadah untuk tempat berkomunikasi, konsultasi dalam melaksanakan tugas.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018