Kotapinang (Antaranews Sumatera Utara) - Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung membuka Musrenbang RKPD 2019, Selasa di Kotapinang.
Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Bappeda Pemprovsu Munir Tanjung, unsur Muspida, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan OPD, pimpinan perusahaan, pengurua Ormas dan OKP serta perwakilan masyarakat.
Bupati Wildan menekankan para pimpinan OPD untuk aktif melakukan sinkronisasi program, baik ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah pusat.
Sehingga, APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menjadi sumber pendanaan pembangunan tunggal.
"Dengan program yang akuntabel anggaran APBN dan APBD Provinsi Sumatera Utara dapat mendukung program pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan," katanya.
Dia mengimbau para stakeholder yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berperan aktif dalam proses pembangunan melalui penyaluran dana CSR.
Untuk memperkuat itu kata Wildan, pada tahun akan dirancang Perda tentang CSR.
"Insya Allah dalam tahun ini kita akan memiliki Perda tentang CSR, sehingga pengelolaan dana CSR akan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Gubernur Sumatera Utara diwakili Kepala Dinas PMD, Aspan Sopian menjelaskan, pemerintah provinsi telah menyusun rancangan awal RKPD dengan lima prioritas pembangunan.
Yakni, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas dan kemaritiman.
Pihaknya meminta pemerintah daerah mempedomani dan menselaraskan program pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan provinsi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Chairul Harahap berharap pembangunan benar-benar diprioritaskan pada peningkatan kemakmuran rakyat.
Menurutnya, DPRD siap membahas secara bersama untuk mencapai tujuan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Bappeda Pemprovsu Munir Tanjung, unsur Muspida, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan OPD, pimpinan perusahaan, pengurua Ormas dan OKP serta perwakilan masyarakat.
Bupati Wildan menekankan para pimpinan OPD untuk aktif melakukan sinkronisasi program, baik ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah pusat.
Sehingga, APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menjadi sumber pendanaan pembangunan tunggal.
"Dengan program yang akuntabel anggaran APBN dan APBD Provinsi Sumatera Utara dapat mendukung program pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan," katanya.
Dia mengimbau para stakeholder yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berperan aktif dalam proses pembangunan melalui penyaluran dana CSR.
Untuk memperkuat itu kata Wildan, pada tahun akan dirancang Perda tentang CSR.
"Insya Allah dalam tahun ini kita akan memiliki Perda tentang CSR, sehingga pengelolaan dana CSR akan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Gubernur Sumatera Utara diwakili Kepala Dinas PMD, Aspan Sopian menjelaskan, pemerintah provinsi telah menyusun rancangan awal RKPD dengan lima prioritas pembangunan.
Yakni, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas dan kemaritiman.
Pihaknya meminta pemerintah daerah mempedomani dan menselaraskan program pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan provinsi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Chairul Harahap berharap pembangunan benar-benar diprioritaskan pada peningkatan kemakmuran rakyat.
Menurutnya, DPRD siap membahas secara bersama untuk mencapai tujuan tersebut.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018